Jakarta — Program sekolah negeri gratis tidak akan punya kantong anggaran sendiri. Pemerintah memilih menyusunnya dari dana pendidikan yang sudah tersedia di RAPBN 2027.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan hal itu kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Rabu. Menurut dia, RAPBN 2027 memuat anggaran pendidikan sekitar Rp820,9 triliun (sekitar US$45,97 miliar), angka yang memenuhi amanat konstitusi: 20 persen belanja negara untuk pendidikan.

"Anggaran pendidikan memang selalu 20 persen. Jadi soalnya sekarang bagaimana merancang pemanfaatan dana lebih dari Rp800 triliun ini dengan tepat," ujarnya.

Pemerintah kini mengkaji ulang aliran dana pendidikan di pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai lembaga negara. Total anggaran diperkirakan berkisar Rp820 triliun hingga Rp824 triliun (US$45,92 miliar hingga US$46,14 miliar). Karena itu, kata Suahasil, tidak perlu ada pos baru. Yang disiapkan adalah penataan ulang agar mutu pendidikan nasional ikut terdongkrak.

Di tempat yang sama, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan kementeriannya masih menghitung kebutuhan dana untuk memperluas program gratis ke perguruan tinggi negeri. Rapat pada hari itu, katanya, membahas skema dan tahapan pelaksanaannya.

Rencana ini bermula dari arahan Presiden Prabowo Subianto agar jajaran kabinet menyusun rencana menyeluruh dan menghitung kebutuhan biaya pendidikan gratis dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi negeri. Arahan itu disebut sebagai bagian dari komitmen memperluas akses pendidikan yang adil dan bermutu bagi semua anak Indonesia.