SATRIA-1 Perluas Internet hingga Daerah 3T, Dorong Pemerataan Layanan PublikSATRIA-1 Perluas Internet hingga Daerah 3T, Dorong Pemerataan Layanan PublikSATRIA-1PerluasInternethinggaDaerah3T,DorongPemerataanLayananPublik

JAKARTA – Satelit Republik Indonesia (SATRIA)-1 semakin memperkuat perannya dalam memperluas akses internet di berbagai wilayah Indonesia, terutama daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Hingga awal Juni 2026, satelit tersebut telah menyediakan layanan internet di 31.803 fasilitas layanan publik, mulai dari sekolah, pusat kesehatan, kantor pemerintahan desa, hingga fasilitas sosial lainnya.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur digital kini menjadi bagian penting dari strategi pemerataan pembangunan nasional. Jika sebelumnya konektivitas lebih banyak mengandalkan pembangunan jalan, pelabuhan, bandara, dan jaringan listrik, kini akses internet mulai menjadi kebutuhan dasar untuk memperluas layanan pendidikan, kesehatan, administrasi pemerintahan, dan aktivitas ekonomi.

Mayoritas Layanan Dinikmati Sekolah di Daerah 3T

Data Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Digital mencatat sekitar 21.718 titik atau sekitar 68 persen dari seluruh lokasi yang terhubung melalui SATRIA-1 merupakan sekolah, terutama yang berada di kawasan 3T.

Selain sektor pendidikan, layanan internet juga telah menjangkau 6.353 kantor pemerintahan, 1.880 fasilitas kesehatan, 528 fasilitas pertahanan dan keamanan, 488 balai masyarakat, 437 rumah ibadah, serta ratusan fasilitas pelayanan publik lainnya.

Distribusi tersebut memperlihatkan bahwa fungsi internet satelit tidak lagi sekadar menyediakan koneksi komunikasi, tetapi menjadi infrastruktur pendukung pelayanan publik di wilayah yang belum terjangkau jaringan telekomunikasi berbasis kabel maupun BTS secara optimal.

Melengkapi Jaringan Serat Optik dan BTS

SATRIA-1 memiliki kapasitas transmisi hingga 150 gigabit per detik (Gbps), menjadikannya salah satu satelit internet berkapasitas terbesar di Asia saat mulai beroperasi.

Keberadaannya melengkapi pembangunan jaringan serat optik nasional serta pengembangan Base Transceiver Station (BTS) di berbagai daerah yang sebelumnya mengalami keterbatasan akses telekomunikasi.

Dengan kombinasi infrastruktur tersebut, pemerintah berharap kualitas konektivitas digital dapat semakin merata, termasuk bagi masyarakat yang tinggal di pulau-pulau kecil maupun wilayah terpencil.

Pemanfaatan SATRIA-1 juga diperluas untuk mendukung sejumlah program prioritas nasional, seperti Sekolah Rakyat dan Koperasi Desa Merah Putih, sehingga layanan internet dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pendidikan, pemerintahan desa, hingga pengembangan ekonomi masyarakat.

Infrastruktur Digital Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Pembangunan konektivitas digital berlangsung bersamaan dengan pesatnya perkembangan ekonomi digital Indonesia.

Laporan e-Conomy SEA yang disusun Google bersama Temasek dan Bain & Company memperkirakan nilai ekonomi digital Indonesia mencapai hampir 100 miliar dolar Amerika Serikat pada 2025, tertinggi di Asia Tenggara.

Meski demikian, pemerintah menilai ukuran keberhasilan transformasi digital tidak hanya dilihat dari besarnya transaksi ekonomi.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid sebelumnya menegaskan bahwa transformasi digital harus diukur dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat, seperti semakin mudahnya memperoleh pendidikan, layanan kesehatan, pelayanan publik, hingga peluang ekonomi tanpa terhambat kondisi geografis.

UMKM hingga Layanan Publik Mulai Merasakan Dampaknya

Perluasan akses internet juga membuka peluang lebih besar bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Melalui platform digital, pelaku usaha dapat menjangkau konsumen di berbagai daerah tanpa harus membuka cabang baru. Digitalisasi juga membantu meningkatkan efisiensi usaha sekaligus memperluas akses terhadap layanan pembayaran digital dan pembiayaan formal.

Di sektor lain, sekolah memperoleh akses terhadap sumber belajar yang lebih luas, fasilitas kesehatan mulai mengembangkan layanan telemedisin, sedangkan berbagai layanan pemerintahan kini semakin banyak tersedia secara daring.

Namun demikian, pembangunan jaringan internet dinilai baru menjadi langkah awal. Pemerintah masih menghadapi tantangan meningkatkan kualitas jaringan di sejumlah wilayah sekaligus memperkuat literasi digital agar masyarakat mampu memanfaatkan teknologi secara produktif, aman, dan bertanggung jawab.

Fokus Tak Hanya pada Teknologi, tetapi Juga SDM

Seiring meluasnya konektivitas, strategi transformasi digital Indonesia tidak hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur.

Pemerintah juga mendorong pengembangan talenta digital, peningkatan literasi digital masyarakat, perlindungan data pribadi, penguatan keamanan siber, serta peningkatan kapasitas digital di berbagai institusi publik.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Bappenas menargetkan ekonomi digital menyumbang sekitar 12–13 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2029. Target tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi semakin diposisikan sebagai salah satu fondasi pertumbuhan ekonomi nasional.

Di sisi lain, pemerataan pembangunan kini tidak lagi hanya diukur dari banyaknya infrastruktur fisik yang dibangun. Akses internet yang memungkinkan siswa belajar dari daerah terpencil, pasien berkonsultasi secara daring, pelaku UMKM memperluas pasar, hingga masyarakat memperoleh layanan pemerintah tanpa harus bepergian jauh menjadi indikator baru pemerataan pembangunan.

Meski tantangan geografis Indonesia sebagai negara kepulauan tetap ada, penguatan infrastruktur digital melalui SATRIA-1 menjadi salah satu upaya untuk memperkecil kesenjangan layanan antarwilayah dan memperluas kesempatan masyarakat memperoleh manfaat pembangunan secara lebih merata.