663 Hari Prabowo Memerintah: 121 Kebijakan, Swasembada Pangan, dan Klaim Capaian di 14 Bidang663 Hari Prabowo Memerintah: 121 Kebijakan, Swasembada Pangan, dan Klaim Capaian di 14 Bidang663 Hari Prabowo Memerintah: 121 Kebijakan, Swasembada Pangan, dan Klaim Capaian di 14 Bidang663HariPrabowoMemerintah:121Kebijakan,SwasembadaPangan,danKlaimCapaiandi14Bidang

Presiden Prabowo Subianto membacakan pidato kenegaraan di hadapan Sidang Tahunan MPR serta Sidang Bersama DPR dan DPD, Jumat (14/8/2026). Ia memaparkan hasil kerja pemerintahannya selama 21 bulan atau 663 hari, mulai dari perekonomian, swasembada pangan dan energi, restrukturisasi BUMN, sampai pembangunan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.

Perlu digarisbawahi: seluruh angka dan klaim capaian berikut ini adalah pernyataan Prabowo sendiri dalam pidatonya, bukan hasil verifikasi independen. Berikut rangkumannya dalam 14 bidang utama.

Jalannya Pemerintahan

Prabowo menyebut pemerintahannya telah menerbitkan 121 kebijakan transformatif dalam 663 hari — rata-rata satu kebijakan tiap lima hari. Ia menyampaikan empat pedoman kerja pemerintah: menjalankan UUD 1945, melindungi kepentingan vital nasional, menyelesaikan kesulitan rakyat, dan mengutamakan generasi penerus. Ia juga mengakui belum semua janji dan masalah bangsa tuntas, tetapi memilih mengambil keputusan sulit sekarang ketimbang mewariskannya. Pembangunan, katanya, butuh gotong royong seluruh lembaga negara, bukan kerja presiden sendirian.

Kinerja Lembaga Negara

DPR bersama pemerintah mengesahkan 13 undang-undang hingga Juli 2026, termasuk UU Pelindungan Pekerja Rumah Tangga. DPD mengumpulkan 10.883 aspirasi dari 38 provinsi untuk bahan Rencana Kerja Pemerintah 2027. Di bidang peradilan, Mahkamah Agung menangani 38.148 perkara dan memutus 37.973 di antaranya — produktivitas 99,54%, dengan 96,74% selesai kurang dari tiga bulan. Mahkamah Konstitusi menangani 701 perkara dan memutus 598, dengan 84,51% permohonan diajukan secara daring per 23 Juli 2026.

BPK mengklaim menyelamatkan keuangan negara Rp112 triliun dan terpilih memimpin INTOSAI periode 2028-2031. Komisi Yudisial mengusulkan sanksi bagi 121 hakim, sementara penghasilan hakim junior dinaikkan 280% — diiringi penegasan bahwa kemandirian hakim harus disertai akuntabilitas. Di tingkat layanan publik, 313 kabupaten/kota kini memiliki Mal Pelayanan Publik dengan sampai 150 jenis layanan.

Perekonomian

Investasi 2025 tercatat Rp1.931 triliun dengan lebih dari 2,7 juta lapangan kerja tercipta, disusul Rp1.010 triliun pada semester I-2026 dengan 1,4 juta lapangan kerja lebih. Ekonomi tumbuh 5,61% pada kuartal I-2026 dan 5,45% pada semester I-2026 — diklaim sebagai pertumbuhan kuartal dan semester pertama tertinggi dalam 13 tahun terakhir. Prabowo menegaskan pertumbuhan bukan tujuan akhir; investasi harus berujung pada lapangan kerja dan kesejahteraan. Pemerintah juga tengah membangun Sistem Registri Unit Karbon serta bursa karbon dengan standar internasional.

Pangan

Indonesia diklaim mencapai swasembada pangan hanya dalam satu tahun, jauh lebih cepat dari target awal empat sampai lima tahun. Delapan komoditas disebut sudah swasembada: beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit — sementara bawang putih, kedelai, daging sapi, dan kerbau masih dikejar.

Untuk protein, Indonesia disebut swasembada ikan, telur, dan daging ayam. Di sisi input produksi, 145 aturan penyaluran pupuk dihapus, harga pupuk turun 20%, dan laba Pupuk Indonesia melonjak 252,8%. Capaian ini disebut hasil kerja bersama BUMN pangan, koperasi, petani, penyuluh, pemda, TNI, dan Polri.

Energi

Sejak 1 Juli 2026, Indonesia disebut tidak lagi mengimpor solar, ditopang produksi biodiesel B50. Langkah ini diperkirakan menghemat devisa Rp170 triliun atau sekitar US$9,5 miliar per tahun, dan diposisikan sebagai langkah awal menuju swasembada energi.

Restrukturisasi BUMN

Prabowo menegaskan BUMN adalah milik seluruh rakyat, bukan direksi, komisaris, atau alat kekuasaan. Dari 1.074 BUMN beserta anak-cucu usahanya — banyak dinilai tidak produktif dan berlapis-lapis struktur direksi/komisarisnya — sebanyak 290 perusahaan sudah ditutup, dengan target sisa maksimal 300 BUMN pada akhir 2026 dan rencana penutupan lebih dari 750 entitas secara keseluruhan.

Restrukturisasi ini diklaim menghemat overhead sekitar Rp50 triliun per tahun, dialihkan untuk investasi dan pelayanan publik. Laba BUMN naik dari Rp186 triliun (2024) menjadi Rp326 triliun (2025), tumbuh 75,3%; dividen naik dari Rp85,5 triliun menjadi Rp142,3 triliun, dan dividen bersih (setelah dikurangi PMN) naik dari Rp53 triliun menjadi Rp138 triliun. Dividen 2026 diproyeksikan tembus Rp200 triliun tanpa tambahan PMN.

Dalam pidatonya, Prabowo juga menyebut target penghematan Rp70 triliun serta melontarkan wacana pengadilan ad hoc dan kemungkinan pengampunan bagi pengelola BUMN yang mengaku salah dan mengembalikan kerugian negara — meski ini belum menjadi kebijakan resmi.

Danantara dan Pengawasan Ekspor

Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia kini mengelola 153 ton emas senilai sekitar Rp360 triliun (US$20 miliar), dengan tujuan agar emas Indonesia tidak sekadar ditambang tapi juga disimpan dan diperdagangkan di dalam negeri. PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), yang mulai beroperasi 1 Juni 2026, disebut telah mengelola devisa ekspor US$14 miliar dari tiga komoditas strategis dalam waktu dua bulan 13 hari, memantau lebih dari 6.500 transaksi ekspor, dan menemukan potensi tambahan US$5 miliar dari penyesuaian harga, kualitas, serta pembayaran.

Pengawasan akan diperluas ke 50 pelabuhan di 25 provinsi. Sebagai ilustrasi kesenjangan harga, Prabowo menyebut harga CPO Indonesia sekitar Rp15.000/kg berbanding harga Rotterdam Rp27.000/kg — selisih yang menurutnya membuat hampir separuh nilai komoditas tidak dinikmati Indonesia.

Hilirisasi Industri

Danantara memulai 13 proyek hilirisasi pada 6 Februari 2026, disusul 13 proyek tambahan pada 29 April 2026 — mencakup pengolahan batu bara menjadi DME pengganti LPG, tembaga, emas, garam industri, alumina menjadi aluminium, hingga pengolahan sampah menjadi energi.

Proyek-proyek ini diklaim menyerap puluhan ribu tenaga kerja. Pemerintah juga berencana mengakuisisi perusahaan-perusahaan terbaik dunia demi teknologi, kekayaan intelektual, dan akses pasar, dengan laba BUMN diarahkan memperkuat industri hilir sekaligus membangun industri hulu.

Perikanan

Sebanyak 100 dari target 1.100 Kampung Nelayan Merah Putih sudah dibangun menjelang akhir 2026, lengkap dengan pelabuhan, tempat pelelangan ikan, cold storage, dan fasilitas sosial. Sektor perikanan bernilai sekitar US$34 miliar per tahun, tapi baru sebagian kecil dinikmati di dalam negeri — karena itu pemerintah menargetkan lebih dari 1.582 kapal ikan modern beroperasi pada 2027, dari kebutuhan yang diperkirakan mencapai belasan hingga puluhan ribu kapal.

Ekonomi Perdesaan

TNI membangun 2.500 jembatan desa dan Polri sekitar 800, menuju target 5.000 jembatan pada akhir 2026. TNI juga membangun 3.000 titik air desa sepanjang delapan bulan pertama 2026. Di sisi kelembagaan ekonomi, 10.000 Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih sudah beroperasi — 3.300 di antaranya optimal — menuju target 30.000 koperasi optimal akhir 2026, yang dirancang menjadi pembeli hasil tani dan ikan lengkap dengan armada angkut dan sistem pemantauan stok digital.

Di sektor transportasi daring, bagian pendapatan pengemudi ojol naik dari 80% menjadi 92%, dengan sebagian pengemudi melaporkan pendapatan naik dua sampai tiga kali lipat.

Pendidikan

Program Makan Bergizi Gratis diklaim menjangkau puluhan juta penerima tiap hari, sekaligus menyerap hasil petani, peternak, nelayan, dan UMKM di sekitar dapur produksi. Perbaikan sekolah melonjak dari 16.167 unit pada 2025 menjadi 71.744 unit pada 2026, dengan target tiap sekolah memiliki empat ruang kelas berlayar pintar untuk menghadirkan pengajaran sains, matematika, teknologi, dan bahasa asing dari guru terbaik.

Di jalur lain, 182 Sekolah Rakyat sudah dibuka — 93 di antaranya permanen — menyediakan pendidikan, tempat tinggal, makanan, dan lingkungan aman bagi anak dari keluarga paling tidak mampu, dengan tujuan memutus rantai kemiskinan antargenerasi.

Kesehatan

Program Cek Kesehatan Gratis disebut menjangkau sekitar 108 juta orang — rinciannya 70,2 juta peserta pada 2025 dan 59,5 juta hingga Juni 2026, dengan sebagian mengikuti pemeriksaan di kedua periode — tersedia di 10.255 puskesmas di 38 provinsi. Pemerintah membangun atau meningkatkan 66 RSUD di wilayah 3T, dengan 20 rumah sakit baru sudah beroperasi. Negara juga menanggung iuran JKN bagi 96,8 juta warga miskin dan tidak mampu.

Perlindungan Sosial

Pendaftaran bansos digital sudah berjalan di 143 kabupaten/kota pada 26 provinsi, dengan lebih dari satu juta keluarga terdaftar dari target 12,5 juta keluarga. Proses verifikasi kelayakan yang dulu memakan waktu 75-200 hari kini diklaim bisa selesai dalam hitungan menit atau jam. "Rakyat tidak mampu tidak boleh membayar untuk membuktikan bahwa mereka tidak mampu," tegas Prabowo.

Bantuan renovasi rumah menjangkau 83.907 unit hingga Juni 2026, ditambah pembiayaan FLPP untuk 91.531 rumah dan Kredit Program Perumahan untuk 95.878 debitur.

Kedaulatan dan Diplomasi

Jaringan 4G kini menjangkau 98,94% penduduk dan serat optik telah mencapai seluruh 38 provinsi, didukung satelit SATRIA-1 yang melayani 31.803 titik layanan publik. Pemerintah berencana melanjutkan reformasi pasar modal lewat demutualisasi bursa dan penertiban kawasan hutan, tambang, perkebunan, serta perdagangan komoditas, sembari menegaskan komitmen memberantas korupsi, tambang ilegal, penyelundupan, dan narkoba.

Industri pertahanan dalam negeri akan terus diperkuat, dan Indonesia menyatakan akan terus mendukung perdamaian serta kemerdekaan Palestina. Di bidang perdagangan, 25 perjanjian dagang sudah diterapkan, dua dalam proses ratifikasi, 13 dalam perundingan, dan dua menunggu penandatanganan — semuanya diarahkan membuka pasar, menarik investasi dan teknologi, serta menciptakan lapangan kerja.

Catatan Editorial: Pidato ini pada dasarnya adalah laporan kinerja versi pemerintah sendiri. Untuk menilai keakuratannya, publik biasanya perlu membandingkannya dengan data resmi lembaga independen seperti BPS, Kemenkeu, atau lembaga riset lain, karena sebagian besar angka di atas belum diverifikasi pihak ketiga.