Wisatawan Asing Kini Bisa Bayar Pakai QRIS, BI Perkuat Ekosistem Pembayaran DigitalWisatawan Asing Kini Bisa Bayar Pakai QRIS, BI Perkuat Ekosistem Pembayaran DigitalWisatawanAsingKiniBisaBayarPakaiQRIS,BIPerkuatEkosistemPembayaranDigital

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) terus memperluas jangkauan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Cross Border, layanan yang memungkinkan transaksi QRIS lintas negara, sebagai bagian dari upaya memperkuat ekosistem pembayaran digital nasional. Perluasan ini dilakukan melalui kolaborasi dengan sejumlah penyelenggara sistem pembayaran, salah satunya PT Finnet Indonesia.

Asisten Direktur sekaligus Ekonom Senior Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran (DKSP) Bank Indonesia, Willy Togi, mengungkapkan QRIS terus mengalami perkembangan pesat sejak pertama kali diluncurkan pada 2019.

Menurutnya, saat ini QRIS tidak lagi terbatas pada transaksi domestik, melainkan sudah merambah transaksi antarnegara lewat QRIS Cross Border, ditambah inovasi terbaru berupa QRIS Tap yang memanfaatkan teknologi NFC (Near Field Communication)—teknologi nirkabel jarak dekat yang memungkinkan pembayaran hanya dengan menempelkan perangkat, tanpa perlu memindai kode QR secara manual.

Sudah Bisa Dipakai di Enam Negara

Willy menyebutkan, QRIS Cross Border saat ini telah aktif digunakan di enam negara, yakni Thailand, Malaysia, Singapura, Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok. Bank Indonesia disebut terus mengembangkan konektivitas pembayaran lintas negara ini, dengan salah satu tujuan utamanya adalah memudahkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam menerima transaksi dari wisatawan asing.

Dengan sistem ini, pelaku usaha di Indonesia cukup mencetak kode QR standar QRIS, dan wisatawan dari negara-negara yang telah terhubung bisa langsung melakukan pembayaran secara digital tanpa perlu menukar uang tunai atau menggunakan aplikasi pembayaran khusus dari negara asal mereka.

Peran Finnet sebagai Penyedia Layanan Pembayaran Digital

Direktur Technology Product & Operation sekaligus Pelaksana Tugas Direktur Finance & Risk Management PT Finnet Indonesia, Anton Daryono, menyampaikan bahwa perusahaannya terus memperkuat perannya sebagai penyedia layanan pembayaran digital atau digital payment enabler. Finnet berperan sebagai issuer (penerbit alat pembayaran), acquirer (penghubung transaksi merchant), sekaligus payment gateway (gerbang pemrosesan transaksi digital).

Anton menyebutkan pihaknya mendukung penuh berbagai kebijakan dan inovasi yang dikeluarkan Bank Indonesia, dengan harapan proses digitalisasi pembayaran di Indonesia semakin inklusif, cepat, murah, aman, dan andal. Finnet juga terus mengembangkan fitur pendukung bagi para pedagang atau merchant, seperti notifikasi transaksi otomatis dan perangkat Soundbox yang memberi pemberitahuan suara setiap kali transaksi QRIS berhasil dilakukan, guna mempermudah proses pencatatan penjualan.

Manfaat bagi UMKM: Kurangi Risiko Transaksi Tunai

Menurut Anton, penggunaan QRIS turut membantu pelaku UMKM mengurangi ketergantungan pada uang tunai dalam bertransaksi sehari-hari. Karena seluruh transaksi tercatat secara digital, risiko-risiko yang biasa menyertai transaksi tunai—seperti peredaran uang palsu atau potensi tindak kejahatan seperti perampokan—dapat diminimalkan.

Meski begitu, perluasan QRIS Cross Border ke lebih banyak negara masih terus dalam tahap pengembangan oleh Bank Indonesia bersama para mitra penyelenggara sistem pembayaran, sehingga cakupan negara yang terhubung berpotensi terus bertambah ke depannya.

• Bank Indonesia terus memperluas QRIS Cross Border sebagai bagian dari penguatan ekosistem pembayaran digital nasional.

• QRIS Cross Border kini aktif di enam negara: Thailand, Malaysia, Singapura, Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok.

• Inovasi terbaru, QRIS Tap, memanfaatkan teknologi NFC untuk pembayaran tanpa perlu memindai kode QR secara manual.

• PT Finnet Indonesia berperan sebagai penyedia layanan pembayaran digital (issuer, acquirer, dan payment gateway) yang mendukung ekosistem QRIS.

• Penggunaan QRIS dinilai membantu UMKM mengurangi ketergantungan pada uang tunai serta meminimalkan risiko uang palsu dan kejahatan terkait transaksi tunai.