Binjai - Anggota DPRD Sumatera Utara Fraksi PAN, Rudi Alfahri Rangkuti, menerima sejumlah keluhan warga Binjai dan Langkat saat menggelar Reses III Tahun Sidang II 2025–2026 pada 17–26 Mei 2026. Reses tersebut berlangsung di Daerah
Binjai - Anggota DPRD Sumatera Utara Fraksi PAN, Rudi Alfahri Rangkuti, menerima sejumlah keluhan warga Binjai dan Langkat saat menggelar Reses III Tahun Sidang II 2025–2026 pada 17–26 Mei 2026.
Reses tersebut berlangsung di Daerah Pemilihan Sumut 12 yang meliputi Kota Binjai dan Kabupaten Langkat. Dari sejumlah aspirasi yang masuk, persoalan keamanan menjadi salah satu isu yang paling banyak disampaikan masyarakat.
Rudi mengatakan warga mengeluhkan maraknya aksi begal dan dugaan keberadaan barak narkoba di sejumlah wilayah. Masalah ini dinilai sudah mengganggu rasa aman masyarakat dan perlu mendapat perhatian bersama dari pemerintah daerah serta aparat penegak hukum.
“Persoalan yang paling banyak disampaikan masyarakat selama reses adalah maraknya aksi begal dan keberadaan barak-barak narkoba di sejumlah wilayah Kota Binjai dan Kabupaten Langkat,” kata Rudi, Rabu, 3 Juni.
Warga Minta Barak Narkoba Ditutup
Menurut Rudi, masyarakat meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bekerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota dan aparat penegak hukum untuk menutup lokasi yang diduga menjadi barak narkoba.
Warga juga berharap razia tidak hanya dilakukan sesekali. Mereka meminta penertiban dilakukan secara berkelanjutan agar lokasi yang sudah ditutup tidak kembali beroperasi.
Isu narkoba menjadi perhatian serius karena dampaknya tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran hukum. Peredaran narkoba juga dapat merusak generasi muda, memicu tindak kriminal, dan membuat lingkungan permukiman tidak aman.
Rudi menilai penanganan narkoba tidak cukup hanya melalui penindakan. Pencegahan, edukasi, dan keterlibatan tokoh masyarakat juga diperlukan agar peredaran narkoba tidak terus berulang.
Jalan Rusak Juga Jadi Keluhan Warga
Selain persoalan keamanan, masyarakat juga menyampaikan keluhan mengenai kondisi jalan rusak di sejumlah titik di Binjai dan Langkat.
Kerusakan jalan dinilai menghambat aktivitas harian warga. Jalan yang tidak layak juga dapat meningkatkan risiko kecelakaan, memperlambat distribusi barang, dan menambah biaya transportasi.
Bagi warga di daerah pinggiran maupun pedesaan, kondisi jalan sangat berpengaruh terhadap akses ke pasar, sekolah, tempat kerja, layanan kesehatan, dan pusat pemerintahan.
Karena itu, warga berharap pemerintah memberi perhatian lebih terhadap perbaikan infrastruktur yang langsung berdampak pada mobilitas masyarakat.
Bantuan Rumah Ibadah, Pendidikan, dan UMKM
Di bidang kesejahteraan rakyat, warga mengusulkan agar Pemerintah Provinsi Sumatera Utara meningkatkan alokasi bantuan hibah dan bantuan sosial untuk rumah ibadah serta lembaga pendidikan.
Warga menilai dukungan tersebut diperlukan untuk membantu kegiatan keagamaan, pendidikan, dan pelayanan sosial di lingkungan masing-masing.
Aspirasi lain yang turut muncul adalah peningkatan bantuan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM. Warga berharap ada program bantuan modal dan pendampingan usaha agar pelaku UMKM dapat meningkatkan pendapatan keluarga.
Bantuan untuk UMKM dinilai penting karena usaha kecil menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat. Namun, bantuan modal sebaiknya tidak berdiri sendiri, melainkan disertai pelatihan, akses pemasaran, dan pembinaan agar usaha dapat bertahan lebih lama.
Peternakan dan Perikanan Diusulkan Diperkuat
Masyarakat juga mengusulkan bantuan di sektor peternakan dan perikanan. Bentuk bantuan yang diharapkan antara lain bibit ikan, ternak lembu, dan kambing.
Usulan ini banyak berkaitan dengan penguatan ekonomi keluarga, terutama di kawasan pedesaan. Bantuan produktif seperti ternak dan bibit ikan dapat membantu warga menambah sumber pendapatan jika dikelola dengan baik.
Namun, program seperti ini membutuhkan pendampingan. Warga perlu mendapat arahan mengenai pemeliharaan, pakan, kesehatan hewan, pemasaran, dan keberlanjutan usaha agar bantuan tidak berhenti sebagai program sesaat.
Aspirasi Akan Dibawa ke Pembahasan Program
Rudi menegaskan seluruh aspirasi yang dihimpun selama reses akan diperjuangkan dan disampaikan kepada pemerintah daerah maupun Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sesuai kewenangan masing-masing.
Menurut dia, hasil reses merupakan bagian penting dalam menyusun prioritas pembangunan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.
Ia juga menilai persoalan keamanan, terutama peredaran narkoba dan aksi kriminalitas jalanan, perlu menjadi perhatian serius semua pemangku kepentingan. Selain mengganggu ketertiban, kondisi tersebut dapat menghambat aktivitas ekonomi dan menurunkan rasa aman warga.
Rudi berharap sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemuda terus diperkuat dalam upaya pemberantasan narkoba.
Ia menyatakan aspirasi warga tidak boleh berhenti sebagai catatan reses, tetapi perlu masuk dalam pembahasan program dan anggaran. Dengan begitu, keluhan masyarakat Binjai dan Langkat dapat ditindaklanjuti menjadi kebijakan yang lebih konkret.
