Trump Tak Tutup Kemungkinan Sanksi Bank China yang Masih Berbisnis dengan Iran

Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Kamis (27/8), memberi sinyal bahwa negaranya tidak menutup kemungkinan menjatuhkan sanksi terhadap bank-bank China yang tetap menjalin kerja sama dengan Iran, kendati sanksi terbaru AS terhadap Teheran sudah diberlakukan.

Pernyataan ini muncul di tengah eskalasi tekanan ekonomi AS terhadap Iran. Pada Senin, Menteri Keuangan AS Scott Bessent meluncurkan kampanye bertajuk "Operation Economic Outcast" — sebuah upaya isolasi yang menyasar Iran beserta negara-negara pendukungnya, dengan tujuan memblokir seluruh sumber pendapatan yang berpotensi digunakan untuk membiayai Teheran.

Sehari sebelum pernyataan Trump, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi melayangkan surat kepada pimpinan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan negara-negara anggotanya, mendesak mereka mengecam apa yang ia sebut sebagai upaya pemaksaan ekonomi terhadap negaranya.

Ketika ditanya wartawan mengapa AS belum menjatuhkan sanksi terhadap entitas-entitas China yang berbisnis dengan Iran, Trump menjawab dengan pertanyaan retoris, mempertanyakan asumsi bahwa ia tidak akan melakukannya. Ia menambahkan bahwa publik tidak selalu mengetahui langkah yang sudah atau akan ia ambil, karena tidak semua kebijakan perlu diumumkan secara terbuka.

Latar Belakang Ketegangan

Ketegangan antara AS dan Iran sudah berlangsung sejak awal tahun ini. Pada 28 Februari, AS dan Israel mulai melancarkan serangan terhadap sejumlah target di Iran, yang kemudian dibalas Teheran dengan serangan serupa. Pertengahan Juni, kedua negara sempat menandatangani nota kesepahaman untuk menghentikan permusuhan, namun tidak lama setelah itu baku serang kembali terjadi.

Hingga saat ini, konflik antara kedua negara belum benar-benar terselesaikan, meski tidak ada lagi permusuhan aktif yang tercatat. Alih-alih konfrontasi militer, Washington kini memilih jalur tekanan ekonomi sebagai strategi untuk mengakhiri konflik dengan Iran.

Sumber: Sputnik/RIA Novosti-OANA

Catatan: Berita ini bersumber dari kantor berita Sputnik/RIA Novosti, yang berafiliasi dengan pemerintah Rusia. Mengingat sensitivitas isu geopolitik ini serta kemungkinan sudut pandang tertentu dalam pemberitaan media yang berafiliasi negara, disarankan untuk membandingkan dengan sumber independen lain (seperti Reuters atau AP) sebelum dipublikasikan.