Seorang hakim federal Amerika Serikat memblokir keputusan Pentagon yang sebelumnya memasukkan perusahaan kecerdasan buatan (AI) Anthropic — pembuat model AI Claude — ke dalam daftar risiko rantai pasok keamanan nasional. Putusan ini menjadi kemenangan penting bagi Anthropic dalam perseteruannya dengan militer AS terkait batasan penggunaan teknologi AI di ranah pertahanan.

Hakim Pengadilan Federal AS Rita Lin, yang ditunjuk pada masa pemerintahan mantan Presiden Joe Biden, pada Kamis (27/8/2026) menilai keputusan Pentagon tersebut sebagai tindakan yang ilegal dan tidak berdasar. Dikutip dari Reuters, Selasa (1/9/2026), Lin menegaskan dalam amar putusannya bahwa dalih keamanan nasional bukanlah alasan yang bisa digunakan secara bebas untuk menghukum atau membalas pihak-pihak yang mengkritik kebijakan pemerintah.

Awal Mula Sengketa

Kasus ini bermula ketika Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth menetapkan Anthropic sebagai risiko rantai pasok — status yang secara otomatis memberi kewenangan bagi pemerintah untuk memblokir Anthropic dari berbagai kontrak dengan militer.

Langkah ini muncul setelah Anthropic secara tegas menolak mengizinkan militer AS menggunakan model AI Claude untuk kepentingan pengawasan domestik maupun pengembangan senjata otonom. Sikap Anthropic didasari dua pertimbangan: pertama, teknologi AI saat ini dinilai belum cukup andal untuk digunakan secara aman dalam sistem persenjataan otonom; kedua, penggunaan untuk pengawasan domestik berpotensi melanggar hak-hak sipil masyarakat.

Gugatan Anthropic terhadap Pemerintah

Menanggapi penetapan status tersebut, Anthropic melayangkan gugatan hukum terhadap pemerintah AS. Perusahaan berargumen bahwa Pentagon telah melampaui batas kewenangannya, dan menuding langkah tersebut sebagai bentuk tindakan pembalasan atas sikap kritis Anthropic terhadap standar keselamatan AI. Anthropic juga mengklaim tidak pernah diberikan kesempatan yang adil untuk membantah penetapan sepihak ini.

Di sisi lain, Departemen Kehakiman AS memiliki argumen berbeda. Pemerintah berpendapat bahwa penolakan Anthropic terhadap persyaratan penggunaan Claude berpotensi menciptakan ketidakpastian bagi Pentagon dan mengganggu operasional sistem militer. Pemerintah menegaskan penetapan status risiko ini didasarkan pada penolakan perusahaan terhadap persyaratan kontrak — bukan semata karena pandangan Anthropic soal keselamatan AI.

Kasus Bersejarah

Penetapan status Anthropic ini tercatat sebagai kasus pertama di mana sebuah perusahaan asal AS secara terbuka dicap sebagai risiko rantai pasok berdasarkan aturan pengadaan pemerintah — aturan yang sejatinya dirancang untuk melindungi sistem militer dari ancaman sabotase pihak asing, bukan untuk menyasar perusahaan domestik yang menolak persyaratan kontrak tertentu.

Menyambut putusan pengadilan ini, Anthropic menyampaikan pernyataan resmi yang menegaskan komitmennya untuk terus bekerja secara produktif dengan pemerintah, dengan tujuan memanfaatkan AI bagi keamanan nasional sekaligus memastikan manfaat teknologi ini dapat dirasakan seluruh warga Amerika.

Pertempuran Hukum Belum Usai

Meski meraih kemenangan pada putusan ini, perseteruan hukum Anthropic dengan pemerintah AS belum sepenuhnya berakhir. Perusahaan masih harus menghadapi gugatan kedua di Washington, D.C., terkait penetapan risiko rantai pasok terpisah — yang berpotensi mendepak Anthropic dari daftar mitra kontrak pemerintah sipil AS.

Kasus ini menjadi preseden penting yang layak diikuti, mengingat hasilnya berpotensi memengaruhi bagaimana batasan etis perusahaan teknologi AI terhadap penggunaan militer akan diperlakukan secara hukum di masa mendatang.