DELISERDANG — Di tengah klaim surplus jagung nasional, peternak ayam petelur di Deliserdang, Sumatera Utara, justru kesulitan mendapatkan bahan pakan itu dengan harga wajar. Harga jagung di pasar bebas melambung hingga di atas Rp7.000 per kilogram, sementara harga telur di tingkat peternak justru menurun.

Ketua Asosiasi Peternak Unggas (Aspegas) Deliserdang, Seng Guan, meminta pemerintah menjamin ketersediaan jagung dan bungkil kacang kedelai (BKK) dengan harga terjangkau. Sebab, biaya pakan menyerap lebih dari 70 persen total biaya operasional peternakan.

“Katanya surplus, tapi kok peternak kesulitan mendapatkan jagung? Harus dijatah untuk mendapatkan harga yang wajar Rp5.500 per kilogram. Sementara di pasar bebas, harganya bisa mencapai Rp7.000 ke atas,” kata Seng Guan, Senin (19/10/2026).

Seng Guan yang juga peternak di Beringin, Deliserdang, mengatakan harga jagung di atas Rp7.000 per kilogram membuat usaha peternakan semakin sulit bertahan, apalagi di saat harga telur turun.

Impor BKK Satu Pintu Dinilai Perlu Dievaluasi

Masalah tidak hanya pada jagung. Peternak juga terbebani mahalnya BKK, salah satu komponen penting pakan ayam. Seng Guan menilai kebijakan impor BKK melalui satu pintu badan usaha milik negara (BUMN) perlu dievaluasi agar muncul persaingan harga dan peternak tidak bergantung pada satu jalur pasokan.

“Kami berharap kebijakan impor BKK juga ditinjau kembali. Jangan hanya satu pintu melalui BUMN, tetapi diberikan ruang bagi importir sehingga harga BKK semakin bersaing,” tegasnya.

Pasokan meat and bone meal (MBM), yakni tepung daging dan tulang yang juga menjadi bahan baku pakan ternak, ikut terbatas.

Jagung Subsidi Bulog Dinilai Belum Cukup

Keluhan serupa disampaikan Ketua Perhimpunan Peternak Petelur Sumatera Utara (P3SU), drh. Fadhillah Boy. Menurut dia, kelangkaan jagung telah menjadi persoalan luas yang dirasakan peternak di berbagai daerah, dan penyaluran jagung subsidi lewat Bulog belum mampu memenuhi kebutuhan peternak karena jumlahnya terbatas dan harus dijatah.

“Kami menerima laporan dari anggota di berbagai kabupaten bahwa meskipun pemerintah menyalurkan jagung melalui Bulog dengan harga subsidi, jumlahnya masih sangat terbatas dan harus dijatah. Peternak butuh kepastian pasokan, bukan sekadar jatah yang tidak mencukupi kebutuhan riil,” ujarnya.

Fadhillah juga mendesak evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan impor BKK. Pembukaan akses impor yang lebih luas dinilai dapat mendorong persaingan harga sekaligus mengurangi ketergantungan peternak pada satu sumber pasokan.

Pasokan Telur untuk MBG Bisa Terdampak

Di tengah tekanan biaya produksi, peternak menegaskan komitmen mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, mereka mengingatkan pemerintah agar tidak hanya menuntut ketersediaan telur tanpa memastikan keberlangsungan usaha pemasoknya.

“Kami siap memasok telur untuk program strategis pemerintah, tetapi pemerintah juga harus memastikan kami tidak beroperasi dengan kerugian. Ini hubungan timbal balik,” ujar Fadhillah.

Sementara itu, An Tek, peternak ayam petelur di Pantai Labu, Deliserdang, meminta pemerintah memperluas penyerapan telur produksi peternak, tidak hanya melalui MBG tetapi juga program bantuan pangan lainnya, agar peternak memiliki jaminan penyerapan produksi.

Sebelumnya, persoalan ini memicu aksi unjuk rasa Asosiasi Petelur Nasional di depan Gedung DPR RI, Rabu (7/10/2026). Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebut rendahnya harga telur sebagai salah satu pemicu demonstrasi, dan pemerintah menyatakan harga mulai menunjukkan perbaikan dengan rata-rata nasional sekitar Rp26.800 per kilogram pada Kamis (8/10/2026).

Bagi peternak di Deliserdang, persoalan belum selesai. Mereka mendesak pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk menjamin pasokan bahan baku pakan dengan harga terjangkau sekaligus memperkuat penyerapan telur di pasar. Tanpa langkah itu, kelangsungan usaha peternakan terancam, dan kondisi ini dapat memengaruhi ketersediaan telur bagi masyarakat serta pelaksanaan program MBG.

Sumber: Waspada.id