Target Melonjak 9 Kali Lipat: Kementerian PKP Bedah 400 Ribu Rumah Tahun IniTarget Melonjak 9 Kali Lipat: Kementerian PKP Bedah 400 Ribu Rumah Tahun IniTarget Melonjak 9 Kali Lipat: Kementerian PKP Bedah 400 Ribu Rumah Tahun IniTargetMelonjak9KaliLipat:KementerianPKPBedah400RibuRumahTahunIni

Jakarta — Tahun lalu, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berhasil membedah 45.000 rumah tidak layak huni. Tahun ini, angka itu harus meroket jadi 400.000 unit — lompatan hampir sembilan kali lipat yang membuat seluruh jajaran kementerian bekerja jauh melampaui ritme biasanya.

Menteri PKP Maruarar Sirait, yang akrab disapa Ara, mengakui lonjakan target ini menjadi salah satu tantangan terberat yang pernah dihadapi kementeriannya. Ia menyampaikannya di kantor Badan Pusat Statistik (BPS), Jakarta, Kamis (13/8/2026), sambil menegaskan bahwa kebutuhan rumah layak huni di Indonesia masih sangat besar — jutaan warga belum memiliki rumah, dan jutaan lainnya tinggal di rumah yang butuh perbaikan.

Menaikkan target sembilan kali lipat bukan cuma soal anggaran yang lebih besar. Ara menggambarkan beban itu lewat kondisi nyata para pegawainya: seorang Direktur Jenderal harus dirawat di rumah sakit selama tiga minggu, seorang Inspektur Jenderal mengalami hal serupa, belum lagi anak-anak staf yang jatuh sakit di tengah tekanan kerja yang tinggi.

Yang membuat situasi ini lebih berat lagi, kerja ekstra tersebut tidak dibarengi kenaikan kesejahteraan. Ara menyebut singkat, "gaji kagak naik, bonus kagak ada" — namun jajarannya tetap memilih bekerja keras demi masyarakat yang membutuhkan.

Selain program bedah rumah, pemerintah juga menambah kuota Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan dari sekitar Rp36 triliun menjadi Rp50 triliun. Ara menjelaskan keputusan ini diambil setelah ia diundang Menteri Koordinator Perekonomian — pemegang kewenangan program KUR — pada 20 Juni, dan mendapati tingkat penyerapan kredit yang sangat tinggi.

Menariknya, Ara mengaku sadar penuh bahwa pilihan ini punya konsekuensi. Jika kuota dipertahankan di angka lama, persentase penyerapan kemungkinan besar akan terlihat lebih bagus di atas kertas — bisa mencapai sekitar 70 persen.

Tapi bagi Ara, mengejar angka indikator kinerja yang terlihat manis bukan prioritas utama. Ia memilih memperluas ruang pembiayaan, meski itu berarti target penyerapan yang harus dikejar jadi lebih tinggi dan terlihat lebih "berat" secara statistik — sebab semakin besar kuota, semakin banyak masyarakat yang berpeluang mendapat akses pembiayaan rumah.

Ara menegaskan program perumahan seperti ini mustahil dijalankan sendirian oleh PKP. Pelaksanaannya membutuhkan sinergi kebijakan, pembiayaan, data, dukungan pemerintah daerah, hingga keterlibatan sektor perbankan sebagai penyalur KUR.

Seluruh keterangan dalam berita ini berasal dari pernyataan Menteri Ara sendiri di satu forum. Berita yang tersedia belum mencantumkan rincian tambahan seperti sumber anggaran pasti untuk mengejar target 400.000 unit, sebaran lokasi program per provinsi, atau data resmi realisasi penyerapan KUR Perumahan terkini — sehingga klaim-klaim di atas sejauh ini masih berupa pernyataan pejabat yang berwenang, bukan angka yang telah diverifikasi lewat dokumen terpisah.