Soroti Program Makan Bergizi Gratis, Muhammadiyah Desak Pembenahan Manajemen TotalSoroti Program Makan Bergizi Gratis, Muhammadiyah Desak Pembenahan Manajemen TotalSorotiProgramMakanBergiziGratis,MuhammadiyahDesakPembenahanManajemenTotal

JAKARTA – Pimpinan Pusat Muhammadiyah mendesak pemerintah melakukan pembenahan menyeluruh terhadap sistem pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Evaluasi total ini dinilai krusial agar program unggulan tersebut tetap berjalan di koridor target strategis nasional dan tidak sekadar menjadi proyek seremonial.

Direktur Badan Pelayan dan Pemenuhan Gizi Muhammadiyah (BPPGM), M. Nurul Yamin, menyatakan bahwa gelombang kritik dari publik belakangan ini harus disikapi sebagai masukan konstruktif. Dinamika tersebut menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk memperkuat manajemen operasional di lapangan.

Menurut Yamin, pemenuhan gizi bagi masyarakat prasejahtera adalah investasi jangka panjang untuk mencetak Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia yang produktif dan berdaya saing tinggi.

"Ada tiga pilar utama yang wajib menjadi standar mutu, yaitu keamanan pangan yang mencakup aspek halal, tayib, dan aman. Kedua, tata kelola yang amanah dan profesional. Ketiga, pengembangan ekosistem yang berkelanjutan," ujar Yamin dalam keterangan resminya di Jakarta.

Muhammadiyah mengingatkan bahwa indikator keberhasilan Program MBG tidak boleh hanya diukur dari kuantitas atau seberapa banyak anak yang menerima makanan. Keberhasilan sejati terletak pada penguatan kapasitas pengelola di lapangan, pengawasan berkala, serta transparansi anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Guna memastikan program ini mencapai sasaran, Muhammadiyah menyatakan komitmennya untuk menjadi mitra strategis pemerintah. Organisasi Islam ini siap mengerahkan jaringan luas Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) di sektor pendidikan, kesehatan, hingga pelayanan sosial untuk memperkuat distribusi dan pengawasan. Langkah ini diambil sebagai wujud nyata dari teologi dakwah sosial Muhammadiyah dalam mendorong kemaslahatan umat.

Mengapa Tata Kelola MBG Harus Transparan?

Sebagai kebijakan nasional yang menyerap anggaran besar, Program Makan Bergizi Gratis rentan menghadapi kendala logistik, salah sasaran, hingga potensi kebocoran anggaran jika tanpa tata kelola profesional.

Di sinilah keterlibatan organisasi masyarakat seperti Muhammadiyah menemukan relevansinya. Dengan jaringan sekolah dan rumah sakit yang masif, mereka dapat berfungsi sebagai benteng pengawasan lapis kedua. Standar halal-tayib serta orientasi ekosistem berkelanjutan yang mereka tawarkan juga penting untuk mencegah program ini terjebak pada penyediaan makanan instan yang rendah gizi, sekaligus memastikan perputaran ekonomi lokal lewat pelibatan UMKM daerah tetap berjalan.