Sinyal 4G Sudah Jangkau 98% Desa di Indonesia, tapi 2.000 Desa Masih Gelap — Mayoritas di PapuaSinyal 4G Sudah Jangkau 98% Desa di Indonesia, tapi 2.000 Desa Masih Gelap — Mayoritas di PapuaSinyal 4G Sudah Jangkau 98% Desa di Indonesia, tapi 2.000 Desa Masih Gelap — Mayoritas di PapuaSinyal4GSudahJangkau98%DesadiIndonesia,tapi2.000DesaMasihGelap—MayoritasdiPapua

Dari sekitar 83.000 desa dan kelurahan di seluruh Indonesia, hampir semuanya — sekitar 98% — sudah tersentuh jaringan 4G. Tapi masih ada sekitar 2.000 desa yang belum kebagian sinyal sama sekali alias blankspot, dan sebagian besar berada di Papua.

Angka ini disampaikan Direktur Utama Bakti Kementerian Komdigi, Fadhilah Mathar, saat ditemui usai acara Bakti Media Connect 2026 di Jakarta, Rabu (12/8/2026). "Sekarang posisinya di seluruh Indonesia, dari total sekitar 83.000 desa dan kelurahan, hampir 98% sudah ter-cover. Masih ada sekitar 2.000 desa yang belum ter-cover," katanya.

Persoalan di Papua ternyata bukan sekadar soal medan yang sulit. Fadhilah menjelaskan ada sekitar 700 titik pemukiman di sana yang belum terbangun infrastruktur jaringannya. Padahal Bakti sempat mencoba membangun menara pemancar (BTS) di sejumlah titik — tapi upaya itu terhenti gara-gara kendala keamanan.

Sebagai jalan keluar, sejumlah daerah terdampak rencananya akan direlokasi demi mengejar target pemerataan jaringan. Bakti pun kini tengah berkoordinasi intensif dengan aparat keamanan agar program pembangunan bisa dilanjutkan.

Untuk wilayah yang infrastrukturnya sudah sempat terbangun, prosesnya sebenarnya relatif sederhana. "Prosesnya sebenarnya tinggal memindahkan material dari gudang kami di Jayapura ke lokasi tujuan, misalnya ke Intan Jaya, lalu kita aktivasi on-air bekerja sama dengan operator seluler," jelas Fadhilah.

Menariknya, di saat bersamaan Bakti juga menjalankan strategi keluar (*exit strategy*) di kawasan-kawasan yang jaringannya sudah terbangun dan dinilai stabil. Ada dua kriteria yang jadi dasar penarikan diri ini: ketika operator seluler swasta mulai masuk dan mengambil alih wilayah tersebut, atau ketika trafik penggunaan jaringan tercatat sangat rendah sehingga perlu penyesuaian operasional.

Menurut Fadhilah, sudah ada beberapa ratus wilayah yang sudah melalui proses exit ini, termasuk di Nusa Tenggara Timur (NTT).