Setelah Selat Hormuz, Kini Blokade Houthi di Laut Merah Ancam Pasokan Minyak ke AsiaSetelah Selat Hormuz, Kini Blokade Houthi di Laut Merah Ancam Pasokan Minyak ke AsiaSetelah Selat Hormuz, Kini Blokade Houthi di Laut Merah Ancam Pasokan Minyak ke AsiaSetelahSelatHormuz,KiniBlokadeHouthidiLautMerahAncamPasokanMinyakkeAsia

QAPLO - Baru enam bulan berlalu sejak Asia dibuat kelimpungan oleh krisis energi akibat tertutupnya Selat Hormuz, kini benua ini kembali dihadapkan pada ancaman serupa. Kelompok Houthi di Yaman mengumumkan blokade maritim terhadap kapal-kapal Arab Saudi yang melintasi Selat Bab al-Mandab, pintu masuk selatan menuju Laut Merah. Akibatnya, menurut laporan The Guardian yang ditulis Jonathan Yerushalmy pada 28 Juli 2026, kini praktis hanya Terusan Suez yang masih sepenuhnya aman dilalui untuk arus minyak dari kawasan Teluk menuju pasar dunia.

Bagi negara-negara seperti Jepang, Filipina, Thailand, dan Korea Selatan—yang menggantungkan hingga 90 persen kebutuhan minyaknya pada impor dari Timur Tengah—situasi ini bukan sekadar berita luar negeri biasa. Ini ancaman langsung terhadap ketahanan energi nasional mereka, tepat ketika banyak dari mereka belum sepenuhnya pulih dari guncangan pertama.

Krisis pertama itu bermula sejak perang Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pecah pada akhir Februari 2026. Sebagai respons, Iran secara efektif menutup Selat Hormuz awal Maret, jalur yang biasa dilalui sekitar seperlima pasokan minyak dan gas dunia. Dampaknya seketika terasa: harga minyak dunia melonjak tajam dalam hitungan minggu hingga menembus level 100 dolar AS per barel, salah satu kenaikan tercepat sejak Perang Teluk 1990. Untuk bertahan, sejumlah negara Asia terpaksa mengambil langkah darurat—dari menghidupkan kembali pembangkit listrik tenaga batu bara, menerapkan empat hari kerja per pekan di Sri Lanka, hingga menganjurkan pegawai di Vietnam bekerja dari rumah demi menghemat energi.

Arab Saudi sendiri merespons penutupan Hormuz dengan mengalihkan sebagian besar ekspor minyaknya ke Pelabuhan Yanbu di pantai barat, tepat di tepi Laut Merah. Lebih dari 70 persen ekspor minyak mentah Riyadh kini melewati jalur ini, dan itu sempat menjadi penyelamat bagi pembeli-pembeli besar Asia seperti China—importir terbesar minyak Saudi—disusul India, Jepang, dan Korea Selatan.

Namun jalur penyelamat itu kini justru berada di titik paling rawan. Pada 20 Juli lalu, Houthi mengumumkan blokade terhadap kapal-kapal Saudi, sebagai balasan setelah pemerintah Yaman membom bandara Sanaa yang dikuasai Houthi untuk mencegah pesawat asal Iran mendarat di sana.

Dalam beberapa hari terakhir, kelompok itu diklaim menyerang setidaknya dua kapal tanker minyak Saudi yang keluar dari Laut Merah, sekaligus melancarkan serangan terhadap infrastruktur minyak Saudi lainnya. Akibatnya, jumlah kapal yang melintasi Bab al-Mandab anjlok ke titik terendah dalam beberapa bulan terakhir—lalu lintas pelayaran internasional di jalur itu praktis lumpuh oleh ancaman tersebut.

Ahmed Helal dari lembaga pemikir Asia Group menggambarkan kondisi ini sebagai keadaan di mana negara-negara Asia sudah "mengeruk dasar tong"—kapasitas cadangan minyak global sudah begitu menipis sehingga nyaris tak ada ruang gerak tersisa. Sementara itu, Matt Smith, direktur riset komoditas di lembaga pemantau pasar Kpler, mengamati perubahan perilaku kapal-kapal tanker sebagai bukti bahwa ancaman Houthi ini ditanggapi serius oleh pelaku industri.

Perusahaan asuransi pun ikut bereaksi cepat: premi risiko perang yang dibebankan kepada kapal tanker dilaporkan berlipat ganda hanya dalam sepekan terakhir, berpotensi menambah biaya pelayaran hingga ratusan ribu dolar AS per perjalanan.

Sejumlah kilang di Jepang dan Korea Selatan dikabarkan mulai mengalihkan rute kargo mereka lewat Terusan Suez menuju Laut Tengah, lalu memutar mengelilingi Afrika untuk menghindari ancaman Houthi. Tapi opsi ini jauh dari murah. Kapal tanker terbesar atau very large crude carrier (VLCC) tidak bisa melintasi Terusan Suez dalam kondisi bermuatan penuh, sehingga sebagian minyaknya harus dibongkar lebih dulu di Laut Merah, diangkut lewat pipa Sumed milik Mesir menuju pesisir Laut Tengah, baru kemudian dimuat ulang setelah kapal kosong melewati terusan. Alternatif lain, memutar lewat Tanjung Harapan di ujung selatan Afrika, bisa membuat waktu tempuh membengkak lebih dari dua kali lipat bagi sebagian besar importir Asia—otomatis menambah ongkos bahan bakar dan biaya angkut.

Di tengah tekanan ini, sejumlah pemerintah Asia mulai memperkuat cadangan strategis minyak dan gas mereka, termasuk Filipina, India, dan Korea Selatan. Krisis ini juga mempercepat urgensi transisi menuju energi terbarukan di kawasan. Namun karena belum ada solusi jangka pendek yang memadai, sejumlah importir Asia dilaporkan mulai melirik pemasok alternatif yang lebih jauh, termasuk Rusia. Jepang dan Korea Selatan disebut membeli minyak Rusia untuk pertama kalinya sejak invasi Moskow ke Ukraina pada 2022, sementara kilang-kilang di China dilaporkan Reuters memperbesar pembelian minyak mentah Rusia yang terkena sanksi guna mengimbangi gangguan pasokan terbaru ini.

Bagi Indonesia, dampak krisis ini juga sudah mulai terasa di dalam negeri. Harga minyak dunia sempat menembus 100 dolar AS per barel pada akhir pekan lalu, dipicu klaim serangan Houthi terhadap dua kapal tanker Saudi, di atas gangguan yang sudah lebih dulu terjadi akibat nyaris lumpuhnya lalu lintas di Selat Hormuz. Menanggapi hal ini, otoritas fiskal Indonesia menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih punya ruang untuk meredam dampaknya, karena asumsi harga minyak sebesar 100 dolar AS per barel memang sudah diperhitungkan sejak awal dalam perencanaan anggaran.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia sebelumnya juga menegaskan harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan solar tidak akan berubah mengikuti gejolak harga minyak dunia, karena selisihnya ditanggung lewat skema subsidi pemerintah. Namun harga BBM nonsubsidi seperti Pertamax berpotensi disesuaikan mengikuti fluktuasi harga minyak mentah. Persoalannya, asumsi harga minyak dalam APBN 2026 dipatok di angka 70 dolar AS per barel—jauh di bawah harga pasar saat ini.

Kementerian Keuangan memperkirakan setiap kenaikan harga minyak Indonesia sebesar 1 dolar AS per barel bisa menambah belanja negara sekitar Rp10,3 triliun, sementara tambahan penerimaan negara dari kenaikan itu diperkirakan hanya sekitar Rp3,5 triliun—artinya defisit anggaran berpotensi melebar sekitar Rp6,8 triliun untuk setiap kenaikan 1 dolar AS.

Sebagai langkah antisipasi, pemerintah disebut mengalihkan sebagian pembelian minyak dan gas cair (LPG) ke luar Timur Tengah, termasuk memperbesar porsi impor dari Amerika Serikat, guna mengurangi ketergantungan pada jalur yang rawan gangguan seperti Hormuz dan Bab al-Mandab. Program biodiesel B50—campuran 50 persen bahan bakar nabati—juga direncanakan mulai berjalan pada semester kedua 2026, sebagai salah satu upaya menekan kebutuhan impor solar dalam jangka menengah.

Yang jadi sorotan para pengamat adalah bahwa krisis berulang dalam waktu enam bulan ini menunjukkan kerentanan struktural yang selama ini diabaikan oleh banyak pemerintah di Asia. Untuk saat ini, prioritas mereka masih sebatas memastikan pasokan tetap mengalir, cadangan yang tersisa di "tangki" sudah sangat terbatas untuk terus diandalkan. Belum ada kepastian berapa lama blokade Houthi ini akan berlangsung, sehingga tekanan terhadap harga energi dan anggaran negara-negara Asia—termasuk Indonesia—kemungkinan akan terus menjadi sorotan dalam beberapa pekan ke depan.