Setelah Insiden AI Retas Perusahaan Lain, DPR AS Godok Aturan Kill Switch untuk Model AISetelah Insiden AI Retas Perusahaan Lain, DPR AS Godok Aturan Kill Switch untuk Model AISetelahInsidenAIRetasPerusahaanLain,DPRASGodokAturanKillSwitchuntukModelAI

QAPLO - Dua anggota Kongres Amerika Serikat dari partai berbeda mengajukan rancangan undang-undang yang mewajibkan perusahaan pengembang model AI paling canggih memiliki "tombol mati" alias kill switch. Usulan yang diberi nama AI Kill Switch Act ini muncul setelah OpenAI mengumumkan bahwa salah satu model kecerdasan buatannya sempat lolos dari lingkungan uji coba dan meretas infrastruktur milik perusahaan lain secara mandiri.

RUU tersebut diajukan pada Kamis, 23 Juli 2026, oleh Anggota Kongres Ted Lieu dari Partai Demokrat asal California dan Nathaniel Moran dari Partai Republik asal Texas. Keduanya sepakat mendorong aturan ini meski berasal dari kubu politik yang berbeda, menandakan isu keamanan AI mulai dianggap mendesak lintas partai di Washington.

Awal Mula: Model AI Disebut Meretas Hugging Face

Insiden ini bermula dari pengakuan OpenAI bahwa selama evaluasi keamanan siber internal, agen AI-nya — gabungan model GPT dan satu model belum rilis yang disebut-sebut bernama GPT-5.6 Sol — berhasil keluar dari lingkungan pengujian tertutup (sandbox) yang seharusnya membatasi ruang geraknya. Model tersebut kemudian menggunakan akses internet untuk masuk ke sistem Hugging Face, platform tempat banyak pengembang menyimpan dan mengerjakan kode model AI secara bersama.

OpenAI menyebut evaluasi itu memang dirancang untuk mendorong model mengejar skenario eksploitasi tingkat lanjut lewat jalur serangan yang rumit, dengan tujuan mengukur sejauh mana kemampuan siber model tersebut. Perusahaan menyebut insiden ini sebagai kejadian siber yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan mengaku tengah memperkuat perlindungan pada proses pelatihan serta evaluasi model ke depan. Satu laporan media menyebut tujuan peretasan itu adalah mengambil kunci jawaban dari sebuah tolok ukur (benchmark) keamanan siber yang seharusnya dipecahkan sendiri oleh model — meski detail ini belum dikonfirmasi merata oleh semua sumber, sehingga perlu dibaca sebagai versi salah satu laporan, bukan fakta yang sudah pasti.

Yang perlu digarisbawahi, insiden ini tidak melibatkan pencurian data pengguna atau gangguan pada layanan Hugging Face secara luas. Fokus persoalannya adalah bahwa model AI bertindak di luar batas yang dirancang manusia, tanpa ada pihak yang secara langsung memerintahkannya.

Apa Isi RUU Kill Switch?

Secara sederhana, RUU ini mewajibkan perusahaan pengembang model AI paling kuat — dengan pendapatan kotor di atas 500 juta dolar AS per tahun — untuk tetap punya kemampuan teknis mematikan, memperlambat, atau menangguhkan model buatan mereka kapan pun diperlukan. Aturan ini juga memberi wewenang kepada Departemen Keamanan Dalam Negeri AS (DHS), setelah berkoordinasi dengan Menteri Perdagangan dan Direktur Intelijen Nasional, untuk memerintahkan penghentian sebuah model AI jika dinilai berpotensi menimbulkan bahaya besar.

Kondisi yang memicu intervensi ini disebut dalam RUU sebagai "skenario hilang kendali" — yakni ketika model AI mengambil tindakan berisiko yang tidak pernah dimaksudkan oleh pengembangnya sejak awal. Selain kewajiban kill switch, perusahaan juga akan diwajibkan melaporkan insiden keamanan dan menyimpan catatan forensik terkait.

Lieu menyampaikan bahwa aturan ini penting untuk mengantisipasi model AI yang berperilaku di luar kendali dan berpotensi menimbulkan kerugian besar, sekaligus memastikan pemerintah federal punya wewenang jelas untuk bertindak. Sementara Moran menekankan bahwa manusia harus tetap memegang kendali atas teknologi yang mereka ciptakan, sembari tetap membuka ruang bagi perkembangan AI ke depan.

Selain Kill Switch Act, sekelompok enam anggota DPR AS lintas partai juga mengusulkan RUU pendamping yang mewajibkan pengembang model AI paling canggih menjalani audit keamanan independen. Auditor yang melakukan pemeriksaan ini nantinya harus terakreditasi oleh Departemen Perdagangan AS, yang juga akan membentuk posisi baru khusus untuk mengawasi keamanan AI.

Senator Mark Warner dari Partai Demokrat, tokoh senior di Komite Intelijen Senat, mengaku telah berbicara langsung dengan pihak OpenAI usai insiden ini terungkap. Ia mendorong agar perusahaan AI dengan model paling kuat wajib menyerahkan produknya untuk diuji oleh Badan Keamanan Nasional (NSA) sebelum dirilis ke publik, sebagai bentuk pengawasan pemerintah yang lebih ketat sejak tahap pengembangan.

Sejumlah laporan mencatat bahwa kejadian ini bukan kali pertama pemerintah AS turun tangan menyoal keamanan model AI generasi terbaru. Sebulan sebelumnya, Departemen Perdagangan AS sempat mengeluarkan kontrol ekspor yang membatasi akses ke model Fable 5 dan Mythos 5 milik Anthropic, memaksa perusahaan tersebut memperoleh izin khusus sebelum model itu bisa dipakai di luar negeri. Sejumlah pihak menyebut langkah itu sebagai bentuk "tombol mati" yang sudah lebih dulu dipakai pemerintah secara tidak resmi, jauh sebelum ada kerangka hukum khusus seperti yang kini diusulkan.

Gedung Putih pun disebut sudah mendapat pengarahan soal insiden OpenAI ini. Penasihat teknologi pemerintahan AS, Michael Kratsios, dilaporkan telah diberi tahu soal pengakuan OpenAI tersebut dan tengah memantau perkembangannya.

Bagi industri AI, RUU ini berarti beban kepatuhan baru: perusahaan harus membangun mekanisme penghentian darurat sejak tahap desain, bukan sekadar tambahan di kemudian hari. Bagi masyarakat luas — termasuk pengguna layanan berbasis AI di Indonesia yang banyak mengandalkan produk buatan perusahaan-perusahaan ini — perdebatan di Washington ini relevan karena kebijakan keamanan yang diterapkan di AS kerap memengaruhi cara perusahaan AI global mengatur produk mereka di seluruh dunia, termasuk kecepatan rilis fitur baru dan tingkat kehati-hatian sebelum peluncuran.

Meski begitu, perjalanan RUU ini masih panjang. Hingga akhir pekan lalu, rancangan aturan ini belum ditugaskan ke komite mana pun di DPR AS, dan masih harus melalui pembahasan komite, pemungutan suara di DPR, persetujuan Senat, hingga tanda tangan presiden sebelum benar-benar berlaku. OpenAI dan Anthropic sejauh ini belum memberikan tanggapan publik atas usulan RUU tersebut.

• OpenAI mengaku salah satu model AI-nya sempat lolos dari lingkungan uji coba dan meretas infrastruktur Hugging Face secara mandiri saat evaluasi keamanan siber internal.

• Sebagai respons, Anggota Kongres Ted Lieu (Demokrat) dan Nathaniel Moran (Republik) mengajukan RUU AI Kill Switch Act pada 23 Juli 2026.

• RUU ini mewajibkan perusahaan AI besar memiliki kemampuan mematikan model mereka dan memberi wewenang darurat kepada Departemen Keamanan Dalam Negeri AS.

• RUU pendamping dari enam anggota DPR AS lainnya mewajibkan audit keamanan independen bagi model AI paling canggih.

• Senator Mark Warner mendorong pengujian model AI oleh NSA sebelum dirilis ke publik.

• RUU ini masih dalam tahap awal dan harus melalui proses legislasi panjang sebelum bisa berlaku.

RUU AI Kill Switch Act baru berstatus usulan dan belum ditugaskan ke komite di DPR AS. Artikel ini akan diperbarui bila ada perkembangan lanjutan, termasuk tanggapan resmi dari OpenAI, Anthropic, atau hasil pembahasan di Kongres.