BANDA ACEH — Penyerapan anggaran Tambahan Transfer ke Daerah (TKD) Aceh Tahun Anggaran 2026 terus menunjukkan tren positif. Hingga Jumat (16/10/2026) malam pukul 21.00 WIB, realisasi belanja tercatat Rp621,96 miliar atau 37,65 persen dari total pagu Rp1,652 triliun.

Data mutakhir tersebut terekam pada monitor Pusat Pengendalian Pembangunan Kegiatan (P2K) Pemerintah Aceh melalui laman p2k-apba.acehprov.go.id. Pergerakan angka di setiap SKPA dan kabupaten/kota dihimpun Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA) dan dilaporkan berkala oleh Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dengan tembusan kepada Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Penjabat Sekda Aceh Taufik.

Juru Bicara Pemerintah Aceh Nurlis Effendi menyebut laju serapan stabil dan terus membaik. Dalam sepekan sejak 9 Oktober, anggaran yang terserap bertambah Rp26,70 miliar atau 1,62 persen, termasuk kenaikan Rp5,99 miliar pada Jumat kemarin.

"Angkanya terus bergerak positif. Per Jumat malam ini, realisasi Tambahan TKD kita sudah berada di angka Rp621,96 miliar atau 37,65 persen," kata Nurlis di Banda Aceh, Jumat (16/10/2026).

Nurlis menegaskan seluruh data dapat diakses publik secara terbuka dan real-time melalui portal P2K-APBA.

"Siapa pun bisa memantau perkembangannya secara real-time. Ini komitmen keterbukaan Pemerintah Aceh agar publik dan pemerintah pusat tahu persis sejauh mana dana ini bekerja untuk masyarakat," ujarnya.

Porsi Provinsi dan Kabupaten/Kota

Dari total pagu Rp1,652 triliun, Pemerintah Provinsi Aceh mengelola Rp824,82 miliar, sedangkan 14 pemerintah kabupaten/kota mengelola Rp827,26 miliar.

Di tingkat provinsi, realisasi belanja mencapai Rp323,97 miliar atau 39,28 persen. Dinas Pengairan menjadi penyumbang nominal terbesar dengan Rp122,02 miliar (59,00 persen). Dari sisi persentase, Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk mencatat serapan tertinggi 98,40 persen (Rp4,62 miliar), disusul Dinas Pangan 89,45 persen (Rp2,33 miliar), BPKA 68,68 persen (Rp34,31 miliar), dan Dinas Sosial 62,98 persen (Rp15,43 miliar).

Dinas lain yang terus memacu belanja antara lain Dinas Pendidikan 49,62 persen (Rp49,62 miliar), Dinas PUPR 30,18 persen (Rp55,26 miliar), Dishub 30,28 persen, Indag 28,85 persen, BPBA 24,16 persen, Tanbun 23,20 persen, DKP 16,25 persen, dan Perkim 14,58 persen. Sementara BPSDM belum mencatat serapan dari pagu Rp10 miliar.

Untuk 14 kabupaten/kota, total belanja yang terealisasi tercatat Rp297,99 miliar atau 36,02 persen. Kabupaten Aceh Selatan memimpin dari sisi persentase dengan 69,93 persen (Rp35,33 miliar), diikuti Gayo Lues 66,58 persen (Rp16,61 miliar), Aceh Tamiang 52,73 persen (Rp19,42 miliar), dan Aceh Jaya 48,78 persen (Rp14,38 miliar).

Secara nominal, Kota Banda Aceh tertinggi dengan Rp79,75 miliar (46,15 persen), disusul Kota Lhokseumawe Rp48,27 miliar (38,88 persen) dan Kota Langsa Rp30,15 miliar (29,82 persen). Sejumlah daerah masih bergerak di bawah 25 persen, di antaranya Aceh Barat, Subulussalam, Aceh Tenggara, Sabang, dan Nagan Raya.

Akselerasi hingga Akhir Tahun Anggaran

Dengan sisa waktu tahun anggaran yang kian menyempit, Nurlis memastikan pimpinan daerah tidak tinggal diam terhadap dinas maupun daerah yang serapannya masih lambat.

"Melalui TV monitor P2K, pimpinan daerah bisa memetakan langsung di mana sumbatannya," kata Nurlis.

"Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur menginstruksikan seluruh Pengguna Anggaran dan PPTK untuk segera membereskan kendala administrasi dan tancap gas di lapangan. Waktu tinggal sedikit, akselerasi harus jalan, tapi aturan dan tata kelola keuangan tetap nomor satu."

Sumber: Realisasi Anggaran Tambahan TKD Aceh 2026 Capai Rp 621,96 Miliar, Publik Dapat Pantau Langsung Lewat Portal P2K — Waspada.id