Senator AS Tim Kaine: Sejumlah Korban Serangan Kapal "Diduga Kuat Bukan Pengedar Narkoba"Senator AS Tim Kaine: Sejumlah Korban Serangan Kapal "Diduga Kuat Bukan Pengedar Narkoba"Senator AS Tim Kaine: Sejumlah Korban Serangan Kapal "Diduga Kuat Bukan Pengedar Narkoba"SenatorASTimKaine:SejumlahKorbanSeranganKapal"DidugaKuatBukanPengedarNarkoba"

Senator Tim Kaine dari Partai Demokrat, Virginia, melayangkan surat keras kepada Presiden Donald Trump pada Senin (3/8) waktu Washington. Isinya menuduh operasi militer Amerika Serikat yang menyasar kapal-kapal yang diduga membawa narkoba telah menewaskan sejumlah orang yang sebenarnya tidak terlibat dalam perdagangan narkotika sama sekali.

"Mereka adalah korban pembunuhan," tulis Kaine dalam suratnya, sebagaimana dikutip CNN dan sejumlah media AS lain yang telah membaca dokumen tersebut.

Tuduhan ini bukan pernyataan asal bicara. Kaine, yang duduk di Komite Angkatan Bersenjata Senat, mengaku telah melakukan "peninjauan cermat" terhadap sejumlah dokumen rahasia yang dibagikan pemerintah kepada Kongres—termasuk perintah eksekusi (execute order) yang ditandatangani Trump sendiri berikut kriteria penargetan di dalamnya, serta opini hukum dari Departemen Kehakiman yang menjadi dasar legal operasi tersebut.

Operasi yang Sudah Berjalan Hampir Setahun

Operasi yang dimaksud bernama Operation Southern Spear, kampanye militer yang mulai berjalan sejak September 2025 untuk menyasar kapal-kapal yang dicurigai mengangkut narkoba di perairan internasional sekitar Amerika Latin dan Karibia.

Pemerintahan Trump menyebut operasi ini sebagai bagian dari "konflik bersenjata" melawan kartel narkoba, dan menggolongkan siapa pun yang tewas dalam serangan sebagai "kombatan tidak sah"—klasifikasi yang menurut pemerintah membuat serangan mematikan itu tidak memerlukan tinjauan pengadilan, berdasarkan temuan rahasia dari Departemen Kehakiman.

Sejauh ini, militer AS telah menewaskan sedikitnya 221 orang dan menghancurkan sedikitnya 67 kapal sejak operasi dimulai, menurut hitungan CNN. Angka itu sedikit berbeda dari hitungan ABC News yang mencatat setidaknya 218 korban jiwa—perbedaan kecil yang lazim terjadi mengingat sifat operasi ini yang sebagian besar informasinya masih dirahasiakan pemerintah. Menurut laporan inspektur jenderal Pentagon, biaya yang telah dikeluarkan untuk operasi ini disebut telah melampaui US$820 juta.

"Jauh Melampaui" Batas yang Diizinkan

Dalam suratnya, Kaine menyatakan tinjauannya terhadap dokumen-dokumen rahasia tersebut—termasuk perintah presiden, opini Kantor Penasihat Hukum (OLC), execute order, hingga notifikasi setiap serangan kapal—membuatnya yakin bahwa "Amerika Serikat terlibat dalam serangan-serangan yang keras dan mematikan terhadap orang-orang yang jauh melampaui" batas yang sebetulnya diizinkan opini hukum tersebut.

Ia juga menyoroti soal kerahasiaan daftar target. Menurut Kaine, pemerintah telah memilih sejumlah organisasi untuk dijadikan sasaran, namun daftar itu diklasifikasikan sebagai rahasia sehingga tidak bisa diungkap ke publik—termasuk kepada orang-orang yang justru masuk dalam daftar incaran tersebut, yang menurutnya sama sekali tidak menyadari bahwa mereka telah "ditandai untuk dieksekusi."

Kaine turut mempersoalkan efektivitas operasi ini. Ia mengklaim Badan Anti-Narkotika AS (DEA) telah mengonfirmasi bahwa Operation Southern Spear tidak memberi dampak apa pun terhadap arus masuk narkoba ke Amerika Serikat—klaim yang sejalan dengan laporan Washington Post sebelumnya yang menyebut jumlah dan harga kokain di pasar AS tidak berubah signifikan meski pengeluaran Pentagon untuk operasi ini terus membengkak.

Ia meminta Trump secara pribadi meninjau ulang seluruh pelaksanaan operasi ini, dan pada akhirnya menghentikan apa yang ia sebut sebagai "operasi ilegal, mahal, dan tidak efektif."

Gedung Putih Membantah, Menyebut Serangan Sah dan Perlu

Juru bicara Gedung Putih, Anna Kelly, membantah tuduhan tersebut dalam pernyataan kepada CNN pada Senin malam. Ia menegaskan seluruh serangan yang dilakukan menyasar "narcoterorris yang telah ditetapkan" dan membawa "racun mematikan" ke wilayah Amerika Serikat, serta menyatakan Trump akan terus menggunakan segala instrumen kekuatan Amerika untuk menghentikan arus narkoba sekaligus menyeret para pelakunya ke meja hijau.

Sikap serupa disampaikan Komando Selatan AS (US Southern Command), badan yang mengawasi jalannya operasi ini. Mereka menegaskan misi ini memungkinkan militer memerangi kartel sebelum "kekerasan dan racun mereka" sampai menyentuh daratan Amerika Serikat.

Perlu dicatat, sejauh ini belum ada mekanisme independen di luar pemerintah yang bisa memverifikasi secara pasti identitas maupun keterlibatan setiap korban dalam jaringan narkotika, mengingat sebagian besar dokumen operasi ini masih berstatus rahasia negara.

CNN sebelumnya melaporkan bahwa pejabat militer sendiri tidak selalu mengetahui identitas pasti setiap orang yang berada di atas kapal yang menjadi sasaran serangan, dan kriteria yang menentukan apakah sebuah kapal akan dihancurkan atau justru dicegat oleh Penjaga Pantai (Coast Guard) tidak bisa diungkap ke publik, menurut keterangan pejabat kepada inspektur jenderal Pentagon.

Bukan Kritik Pertama dari Kaine

Pernyataan Monday ini bukan kali pertama Kaine mempersoalkan cara operasi ini dijalankan. Pada Desember 2025, ia sempat menyoroti apa yang disebut sebagai serangan "double-tap"—serangan susulan yang menghantam para penyintas dari serangan pertama terhadap sebuah kapal di Karibia. Kaine bahkan mengatakan ketika itu, jika benar terjadi, insiden tersebut "bisa dikategorikan sebagai kejahatan perang."

Surat terbarunya ini muncul di tengah jeda yang tidak biasa dalam kampanye serangan kapal tersebut—serangan terakhir tercatat terjadi pada 21 Juni lalu. Alasan di balik jeda itu belum jelas. Sejumlah pejabat penegak hukum serta pakar yang sebelumnya diwawancarai CNN menekankan bahwa jaringan penyelundupan narkoba dikenal sangat lentur dan adaptif, sehingga muncul keraguan apakah serangan-serangan semacam ini benar-benar mampu mengubah lanskap perdagangan narkoba di kawasan tersebut secara berarti.

Perdebatan ini pada dasarnya mencerminkan dua sudut pandang yang saling berhadapan: pemerintah meyakini operasi ini sah secara hukum dan efektif melindungi warga Amerika dari bahaya narkoba, sementara sejumlah anggota Kongres seperti Kaine menilai operasi ini berjalan melampaui kewenangan yang diberikan, menimbulkan korban yang tidak semestinya, sekaligus dipertanyakan hasil nyatanya.

Sejauh ini belum ada penyelidikan independen yang membuka status masing-masing korban secara terperinci ke publik, sehingga klaim dari kedua belah pihak—baik soal identitas korban maupun efektivitas operasi—masih sulit diverifikasi secara tuntas oleh pihak di luar pemerintah dan Kongres.