Sekda Aceh Klarifikasi Bantuan Rp2,5 Triliun Kementan Usai Video Pertemuan Mualem-Mentan ViralSekda Aceh Klarifikasi Bantuan Rp2,5 Triliun Kementan Usai Video Pertemuan Mualem-Mentan ViralSekda Aceh Klarifikasi Bantuan Rp2,5 Triliun Kementan Usai Video Pertemuan Mualem-Mentan ViralSekdaAcehKlarifikasiBantuanRp2,5TriliunKementanUsaiVideoPertemuanMualem-MentanViral

Pemerintah Aceh angkat bicara soal nasib bantuan Rp2,5 triliun dari Kementerian Pertanian untuk pemulihan sawah dan kebun pascabencana hidrometeorologi. Penjelasan ini muncul bukan tanpa sebab. Beberapa hari sebelumnya, potongan video pertemuan Gubernur Aceh Muzakir Manaf dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di kediaman sang menteri di Jakarta Selatan, Selasa (4/8/2026), menyebar luas di media sosial. Dalam video itu, Amran mempertanyakan mengapa anggaran rehabilitasi sawah yang menurutnya sudah dialokasikan belum banyak terlihat hasilnya di lapangan, bahkan sempat disebut Aceh menjadi daerah dengan penyaluran dana ke petani paling rendah.

Pernyataan itu langsung ramai diperbincangkan warganet dan memunculkan kesan seolah dana besar tersebut sudah masuk ke kas daerah namun tak kunjung digunakan. Untuk meluruskan persepsi itulah Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, menggelar konferensi pers di ruang kerjanya, Jumat (7/8/2026), didampingi Juru Bicara Pemerintah Aceh, T. Kamaruzzaman dan Nurlis Effendi.

M. Nasir menegaskan proses penyaluran bantuan sebenarnya terus berjalan sesuai mekanisme yang ditetapkan Kementerian Pertanian, hanya saja skemanya memang tidak sesederhana transfer dana ke rekening pemerintah daerah. Dari total Rp2,5 triliun, hanya Rp515 miliar yang berada di satuan kerja (satker) daerah, terbagi atas Rp9,7 miliar untuk Pemerintah Aceh dan Rp505,3 miliar untuk pemerintah kabupaten/kota. Sisanya, sekitar Rp2 triliun, dikelola langsung oleh satker pusat dan balai teknis Kementerian Pertanian.

Yang kerap disalahpahami, kata Nasir, dana di satker daerah pun sebenarnya tidak pernah mengendap di kas Pemerintah Aceh maupun kabupaten/kota. "Anggaran itu berada di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Banda Aceh di bawah Kementerian Keuangan," katanya. Dengan kata lain, daerah hanya berperan mengeksekusi program lewat mekanisme pencairan dari KPPN, bukan menyimpan uangnya sendiri. Hingga 6 Agustus 2026, realisasi anggaran di satker daerah ini sudah mencapai 50,3 persen.

Sementara Rp2 triliun yang dipegang satker pusat digunakan untuk pengadaan alat dan mesin pertanian, benih padi dan jagung, serta bibit komoditas perkebunan seperti kopi, kelapa, kakao, dan karet.

Bantuan jenis ini memang tidak berbentuk uang tunai, melainkan program dan barang yang langsung diterima petani. Prosesnya kini masih berjalan pada tahap pengajuan Calon Petani Calon Lokasi (CPCL), verifikasi, hingga pembibitan, meski sebagian alat dan mesin pertanian sudah lebih dulu diterima pemerintah kabupaten/kota.

Skala kerusakan yang melatari besarnya bantuan ini memang tidak kecil. Berdasarkan data Pemerintah Aceh, bencana hidrometeorologi merusak 57.485 hektare sawah, dengan rincian 27.437 hektare rusak ringan, 13.651 hektare rusak sedang, 16.276 hektare rusak berat, dan 120 hektare bahkan hilang sama sekali.

Dari luasan itu, pemerintah sudah melakukan optimalisasi dan rehabilitasi terhadap 40.852 hektare lahan berkategori rusak ringan hingga sedang. Sektor perkebunan juga tak luput dari dampak bencana, dengan 60.438 hektare terdampak, dan pemulihan tengah berlangsung di 40.418 hektare melalui tahapan serupa yang dijalankan satker pusat bersama Balai Kementerian Pertanian di Medan.

Meski demikian, pihak Pemerintah Aceh tidak menampik esensi kritik Menteri Amran. Nurlis Effendi menyebut substansi yang disampaikan sang menteri soal perlunya percepatan pemulihan pada dasarnya benar, hanya saja mekanisme penganggarannya perlu dipahami lebih utuh agar tidak menimbulkan kesan pemerintah daerah menahan dana. Gubernur Mualem sendiri dikabarkan telah menyampaikan terima kasih langsung kepada Amran atas dukungan tersebut saat pertemuan di Jakarta.

Bagi warga terdampak bencana, penjelasan ini penting untuk mendudukkan ekspektasi soal kapan bantuan benar-benar sampai ke tangan mereka. Sebagian program, terutama yang berbentuk alat, mesin, dan bibit, masih menunggu proses verifikasi sebelum bisa didistribusikan, sehingga tidak semua bantuan akan terasa dampaknya dalam waktu dekat. M. Nasir menegaskan seluruh proses tetap mengacu pada ketentuan Kementerian Pertanian agar bantuan tersalurkan tepat sasaran, meski ia tidak merinci target waktu penyelesaian tahapan CPCL dan verifikasi yang masih berjalan.