Sebanyak 67 Orang Tewas Setelah Puluhan Ribu Migran Menyeberang dari Maroko ke CeutaSebanyak 67 Orang Tewas Setelah Puluhan Ribu Migran Menyeberang dari Maroko ke CeutaSebanyak 67 Orang Tewas Setelah Puluhan Ribu Migran Menyeberang dari Maroko ke CeutaSebanyak67OrangTewasSetelahPuluhanRibuMigranMenyeberangdariMarokokeCeuta

Sebanyak 67 orang tewas setelah gelombang besar migran menyeberang dari Maroko ke wilayah eksklave Spanyol, Ceuta, sepanjang Kamis (30/7) hingga Jumat (31/7) waktu setempat. Sebagian korban tenggelam, sebagian lagi meninggal akibat terinjak-injak saat berdesakan melewati penghalang pemecah gelombang di perairan Ceuta.

Pemerintah kota Ceuta menyebut sekitar 60.000 orang masuk dalam kurun waktu tersebut, jumlah yang setara dengan sekitar 70 persen dari total penduduk kota itu sendiri. Pemerintah pusat Spanyol memberikan angka yang sedikit berbeda, sekitar 49.000 hingga 50.000 orang. Perbedaan angka ini wajar terjadi mengingat kekacauan di lapangan membuat proses pendataan berjalan lambat, dan otoritas setempat sendiri menyebut angka-angka tersebut masih bersifat sementara.

Sebagian Besar Sudah Kembali ke Maroko

Menurut Menteri Dalam Negeri Spanyol, Fernando Grande-Marlaska, situasi di Ceuta berangsur kembali normal pada Sabtu (1/8). Ia mengatakan mayoritas migran yang masuk tanpa dokumen resmi telah dipulangkan ke Maroko, dengan proses pengembalian berjalan relatif lancar dalam dua hari terakhir. Sejumlah migran memilih pulang secara sukarela setelah tidak menemukan makanan maupun tempat berlindung di kota yang sebagian besar tokonya tutup itu.

Presiden Ceuta, Juan Jesús Vivas, mengakui kehidupan warga sempat terganggu total akibat insiden ini. "Proses pemulangan sudah berjalan baik, tapi kota ini belum sepenuhnya kembali normal," katanya, seperti dikutip sejumlah media internasional.

Tak semua migran memilih pulang. Beberapa di antaranya bertahan meski menghadapi kesulitan mengakses kebutuhan dasar, dengan sebagian toko sengaja ditutup untuk mendorong mereka kembali ke Maroko.

Krisis ini memicu ketegangan diplomatik di dalam Uni Eropa sendiri. Dalam surat yang dikirim kepada Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sánchez menyebut reaksi sejumlah negara anggota terhadap krisis ini bersifat "egois, memecah belah, dan melanggar hukum". Ia menilai sikap tersebut didorong oleh "prasangka, informasi keliru, ketidaktahuan, atau kepentingan politik".

Sánchez menegaskan pemerintahnya berhasil mengambil alih kendali perbatasan dalam waktu 48 jam, menyediakan bantuan kemanusiaan, dan memulangkan hampir seluruh migran yang masuk secara tidak sah. Ia juga membingkai peristiwa ini bukan semata sebagai krisis migrasi, melainkan sebagai pelanggaran terhadap integritas wilayah Spanyol.

Gelombang masuknya migran ini terjadi tak lama setelah Mahkamah Agung Spanyol mengeluarkan putusan yang melarang otoritas melakukan deportasi ringkas terhadap migran yang tiba lewat jalur laut tanpa proses hukum yang memadai.

Sebagai respons sekaligus untuk mematuhi putusan tersebut, pemerintah Spanyol mulai memasang pagar penghalang sepanjang sekitar 500 meter di area pemecah gelombang Tarajal, salah satu titik penyeberangan utama menuju Ceuta.

Italia Desak Spanyol Dikeluarkan dari Schengen

Reaksi paling keras datang dari Italia. Perdana Menteri Giorgia Meloni menyebut gambar-gambar dari Ceuta "mengejutkan" dan mendesak agar Spanyol ditangguhkan dari kawasan Schengen, zona bebas visa yang mencakup sebagian besar negara Eropa.

Sebagai langkah sementara, Italia memberlakukan kembali pemeriksaan tambahan bagi penumpang yang tiba lewat jalur udara dan laut dari Spanyol selama 30 hari.

Finlandia dan Denmark ikut mendukung usulan Italia tersebut. Sementara itu, Prancis, Portugal, dan Jerman mengambil sikap yang lebih moderat, hanya menyerukan penguatan perlindungan perbatasan eksternal Uni Eropa tanpa menuntut sanksi terhadap Spanyol.

Prancis sendiri memperketat pemeriksaan di perbatasannya dengan Spanyol, sembari mengingatkan bahwa Ceuta memang tidak termasuk dalam zona bebas gerak Schengen menuju wilayah Spanyol lainnya. Kanselir Jerman Friedrich Merz mendesak percepatan penerapan Regulasi Pengembalian Uni Eropa yang mengatur repatriasi migran ilegal.

Spanyol membalas kritik dari Roma dengan menyebutnya sebagai "demagogi" dan memanggil duta besar Italia di Madrid untuk menyampaikan protes resmi.

Ketegangan ini turut mendorong Irlandia, yang saat ini memegang presidensi bergilir Uni Eropa, untuk menggelar pertemuan darurat antarmenteri guna membahas krisis tersebut.

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, turut mengomentari peristiwa ini dalam rapat kabinet di Camp David pada Jumat (31/7). Ia menyebut apa yang terjadi di Spanyol sebagai "bencana" dan menyamakannya dengan invasi. Trump juga memperingatkan bahwa skenario serupa bisa terjadi di Amerika Serikat, bahkan dalam skala yang menurutnya "jauh lebih besar", jika Partai Republik tidak memenangkan pemilu mendatang.

Pernyataan itu sejalan dengan sikap pemerintahannya yang selama ini kerap menyoroti kebijakan migrasi negara-negara Eropa yang dianggap terlalu longgar.

Ceuta memang bukan asing dengan lonjakan migran dari Maroko. Pada Mei 2021, sekitar 8.000 orang menyeberang dalam waktu dua hari akibat ketegangan diplomatik antara Madrid dan Rabat. Namun skala peristiwa kali ini jauh melampaui insiden-insiden sebelumnya, baik dari jumlah orang yang masuk maupun jumlah korban jiwa.

Hingga berita ini disusun, penyebab pasti lonjakan migran dalam skala sebesar ini belum diketahui secara resmi. Otoritas Spanyol maupun Maroko belum memberikan penjelasan rinci mengenai apa yang memicu ribuan orang bergerak serentak ke arah perbatasan dalam waktu singkat. Proses autopsi terhadap korban tewas juga masih berlangsung untuk memastikan penyebab kematian masing-masing.

Yang jelas, krisis di perbatasan seluas beberapa kilometer persegi ini kini telah bergeser menjadi isu politik yang lebih luas, menyeret perdebatan lama Eropa soal migrasi, solidaritas antarnegara anggota, sekaligus bagaimana batas antara kemanusiaan dan kendali perbatasan seharusnya ditarik.