Retak di Jalan Marelan III Bikin Warga Was-was, Dinas SDABMBK Medan Buka Suara

Warga Kelurahan Terjun, Medan Marelan, tidak tinggal diam ketika melihat ada bagian beton yang retak di proyek perbaikan Jalan Marelan III. Proyek senilai Rp2,3 miliar ini memang jadi sorotan sejak awal, dan kali ini Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Medan turun tangan menjelaskan duduk perkaranya.
Proyek pembetonan jalan ini dikerjakan oleh CV Global Gemilang. Kepala Dinas SDABMBK Kota Medan, Khairul Azmi, memastikan pihaknya sudah melakukan opname — pemeriksaan, perhitungan, sekaligus pengukuran — terhadap hasil pekerjaan yang sudah berjalan. Ini disampaikannya Selasa (11/8/2026).
Menurut Khairul, retakan yang jadi sorotan publik itu bukan soal kesalahan volume atau mutu pekerjaan. Penjelasannya: proses pembetonan memang dilakukan bertahap, per segmen. "Beton itu diletakkan pekerja. Seharusnya, kalau ada sisa tidak boleh, karena harus menunggu pencetakan pabrik," katanya, menegaskan bahwa tahapan semacam ini wajar dan tidak berarti ada bagian yang retak sungguhan.
Ia juga menjelaskan proses pemotongan atau cutting beton baru akan dilakukan setelah beton berusia 21 hari — bukan sebelumnya. "Yang jelas ini tidak mengurangi mutu hingga kualitas dari pembetonan," tegas mantan Kepala Dinas PUTR Langkat itu.
Selain retakan, warga juga mempertanyakan keberadaan batu-batu berukuran besar di beberapa titik pengerjaan. Khairul menjelaskan, batu itu memang tidak tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) — tapi bukan berarti dipasang sembarangan. Batu-batu tersebut hanya dipakai di titik tertentu yang tingkat kepadatan tanahnya belum memungkinkan dilakukan pemadatan secara optimal, dan menurutnya bukan batu pegunungan.
Satu hal yang perlu digarisbawahi: hingga saat ini pembayaran atas pekerjaan pembetonan Jalan Marelan III belum dicairkan. Ini bukan kelalaian, melainkan bagian dari mekanisme pengawasan anggaran daerah — kualitas dan kesesuaian pekerjaan harus dipastikan lebih dulu sebelum uang cair.
Menariknya, Khairul tidak keberatan dengan sorotan publik ini. Ia justru mengapresiasi keterlibatan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang ikut memantau jalannya proyek, dan menyebut pengawasan semacam ini penting agar pembangunan infrastruktur tetap transparan.
Ia juga memberi sinyal tegas ke kontraktor: kalau sampai ditemukan pekerjaan asal-asalan yang berpotensi membuat jalan rusak lagi, dinas tidak akan memberi toleransi. "Kalau pengerjaan dilakukan secara asal-asalan sehingga menyebabkan kerusakan lagi, tentu akan kita berikan tindakan tegas," pungkasnya.
Discussion
Bagikan pemikiran dan pendapat Anda