Ratusan Ojol Datangi DPRD Sumut, Soroti Harga BBM dan Potongan AplikasiRatusan Ojol Datangi DPRD Sumut, Soroti Harga BBM dan Potongan AplikasiRatusanOjolDatangiDPRDSumut,SorotiHargaBBMdanPotonganAplikasi

MEDAN – Ratusan pengemudi ojek online (ojol) yang tergabung dalam sejumlah organisasi dan komunitas kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Sumatera Utara, Jalan Imam Bonjol, Medan, Rabu (24/6/2026). Mereka menyampaikan dua tuntutan utama, yakni penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi dan penerapan potongan aplikasi maksimal 8 persen oleh perusahaan penyedia layanan transportasi daring.

Aksi tersebut diikuti massa yang berasal dari Aliansi Solidaritas Driver Medan (ASDM), Ojek Sumut Bersatu, Gabungan Ojol Medan Bersatu, serta sejumlah komunitas pengemudi lainnya. Mereka menilai biaya operasional yang terus meningkat membuat penghasilan pengemudi semakin tertekan.

Harga BBM Dinilai Membebani Pengemudi

Dalam orasi yang disampaikan di depan gedung parlemen daerah, para pengemudi menyebut harga BBM non-subsidi, khususnya Pertamax, menjadi salah satu faktor yang paling memengaruhi pendapatan harian mereka.

Menurut mereka, banyak pengemudi akhirnya beralih menggunakan BBM subsidi jenis Pertalite untuk menekan biaya operasional. Kondisi ini, menurut massa aksi, ikut memicu antrean panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kota Medan dalam beberapa waktu terakhir.

Para pengemudi berharap pemerintah dapat mengevaluasi harga BBM non-subsidi sehingga biaya operasional mereka menjadi lebih ringan.

Tuntut Aturan Potongan Aplikasi Dijalankan

Selain persoalan BBM, pengemudi juga mendesak agar ketentuan mengenai pembatasan potongan aplikasi maksimal 8 persen segera diterapkan secara efektif.

Juru bicara aksi sekaligus Ketua Aliansi Solidaritas Driver Medan (ASDM), Rinaldi, S.Kom, mengatakan para pengemudi berharap pemerintah memastikan seluruh perusahaan aplikator mematuhi aturan tersebut.

"Kami meminta pemerintah segera menerapkan potongan aplikasi maksimal 8 persen agar penghasilan pengemudi tidak terus tergerus. Kami juga berharap ada perhatian serius terhadap tingginya biaya operasional akibat harga BBM yang terus membebani pengemudi," ujar Rinaldi saat menyampaikan orasi.

Menurut para pengemudi, besaran potongan yang dikenakan oleh perusahaan aplikator berpengaruh langsung terhadap pendapatan yang mereka terima setiap hari. Karena itu, mereka meminta adanya pengawasan dan penegakan aturan secara konsisten.

Minta DPRD Fasilitasi Dialog dengan Aplikator

Dalam aksi tersebut, Rinaldi juga meminta DPRD Sumatera Utara memfasilitasi rapat dengar pendapat (RDP) lanjutan yang melibatkan perusahaan aplikator, Dinas Perhubungan, serta perwakilan pengemudi.

Forum tersebut dinilai penting untuk membahas berbagai persoalan yang selama ini dikeluhkan pengemudi, mulai dari sistem pembagian pendapatan, biaya operasional, hingga perlindungan kesejahteraan pengemudi.

DPRD Sumut Janji Tindak Lanjuti Aspirasi

Aspirasi massa diterima oleh Sekretaris Fraksi PKS DPRD Sumut, Abdul Rahim Siregar. Dalam pertemuan bersama perwakilan pengemudi, ia menyatakan seluruh tuntutan yang disampaikan akan diteruskan kepada pimpinan DPRD Sumatera Utara.

Abdul Rahim menyebut DPRD Sumut berencana mengirimkan rekomendasi tertulis kepada Presiden Republik Indonesia, Kementerian Perhubungan, serta Kementerian Ketenagakerjaan agar perusahaan aplikator mematuhi ketentuan potongan maksimal 8 persen sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026.

Selain itu, DPRD Sumut juga berencana memanggil pimpinan Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut untuk meminta penjelasan mengenai antrean panjang dan ketersediaan BBM Pertalite yang belakangan menjadi perhatian masyarakat.

Persoalan Ojol dan Tantangan Biaya Operasional

Persoalan biaya operasional dan besaran potongan aplikasi merupakan isu yang kerap menjadi perhatian komunitas pengemudi ojek online di berbagai daerah. Kenaikan harga bahan bakar berpengaruh langsung terhadap biaya perjalanan, sementara perubahan sistem potongan aplikasi dinilai memengaruhi pendapatan bersih yang diterima pengemudi.

Karena itu, para pengemudi berharap ada kebijakan yang dapat menjaga keseimbangan antara keberlangsungan usaha perusahaan aplikator dan kesejahteraan mitra pengemudi.

Usai menyampaikan aspirasi dan berdialog dengan perwakilan DPRD Sumut, massa membubarkan diri secara tertib. Selama kegiatan berlangsung, aparat kepolisian melakukan pengamanan untuk memastikan aksi berjalan aman dan kondusif.