RAPBN 2027: Prabowo Pasang Target Ekonomi Tumbuh 6%, Tertinggi dalam Satu Dekade
Pemerintahan Prabowo Subianto resmi mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 lewat Pidato Pengantar Nota Keuangan yang disampaikan Presiden. Ini akan menjadi RAPBN kedua yang diajukan pemerintahan Prabowo sejak dilantik Oktober 2024, sekaligus menjadi peta jalan kebijakan fiskal di tahun ketiga masa pemerintahannya.
Yang paling mencolok dari rancangan ini: target pertumbuhan ekonomi dipatok di angka 6% untuk 2027. Angka itu jauh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia selama satu dekade terakhir (2016-2025) yang hanya berkisar 4,24%.
Padahal data terbaru dari Badan Pusat Statistik justru menunjukkan arah sebaliknya — ekonomi kuartal II-2026 tumbuh 5,29% secara tahunan, melambat dari 5,61% pada kuartal sebelumnya.
Selain pertumbuhan, pemerintah menetapkan enam asumsi makro lain sebagai landasan RAPBN 2027:
- Inflasi diperkirakan terjaga di level 2,5%.
- Nilai tukar rupiah diasumsikan berada di kisaran Rp17.500 per dolar AS — lebih lemah dibanding rata-rata semester I-2026 yang tercatat Rp17.197 per dolar AS.
- Suku bunga SBN tenor 10 tahun diproyeksikan di angka 6,9%.
- Harga minyak mentah Indonesia (ICP) dipatok US$75 per barel, jauh di bawah realisasi rata-rata hingga Mei 2026 yang sudah mencapai US$91,87 per barel — kenaikan yang menurut catatan pemerintah dipicu gangguan pasokan dan gejolak geopolitik di Timur Tengah.
- Lifting minyak ditargetkan 610 ribu barel per hari.
- Lifting gas bumi diperkirakan 954 ribu barel setara minyak per hari.
Jika dibandingkan dengan capaian lima tahun terakhir, target pertumbuhan 6% ini memang belum pernah tercapai sejak 2021. Realisasi pertumbuhan tertinggi dalam periode LKPP 2021-2025 hanya menyentuh 5,31% pada 2022. Sementara itu, asumsi harga minyak US$75 per barel juga berada jauh di bawah rentang realisasi ICP dalam beberapa tahun terakhir yang sempat menyentuh US$97 per barel pada 2022.
Rancangan ini masih harus melewati pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat selama 30 hari kerja sebelum disahkan dalam Sidang Paripurna.
Discussion
Bagikan pemikiran dan pendapat Anda