Ramai-Ramai Bangun Data Center di Malaysia, Warga Protes Takut Listrik dan Air LangkaRamai-Ramai Bangun Data Center di Malaysia, Warga Protes Takut Listrik dan Air LangkaRamai-RamaiBangunDataCenterdiMalaysia,WargaProtesTakutListrikdanAirLangka

QAPLO - Malaysia sedang menikmati banjir investasi pusat data, tapi juga menuai protes warganya sendiri. Di Johor dan Selangor, dua wilayah yang jadi pusat pembangunan data center, masyarakat mulai menolak karena takut rebutan pasokan listrik dan air bersih.

Johor menjadi sorotan utama. Wilayah di ujung selatan yang berbatasan langsung dengan Singapura ini menarik investasi lebih dari US$35 miliar atau sekitar Rp629 triliun. Uang itu datang dari perusahaan hyperscaler global yang membangun infrastruktur untuk layanan AI dan komputasi awan.

Di Selangor, negara bagian terkaya dan terpadat di Malaysia, keluhan serupa muncul. Warga mempertanyakan apa untungnya ratusan gedung data center berdiri di dekat permukiman jika risikonya ditanggung masyarakat.

Pelaku industri mengakui situasinya sudah berubah. Menurut Cheam Tat Inn dari Equinix Malaysia, dua tahun lalu pemerintah dan investor hanya fokus menambah kapasitas secepat mungkin. Kini pertanyaannya jauh lebih detail soal keberlanjutan.

Kepada Reuters pada Jumat 24 Juli 2026, Cheam mengatakan regulator kini menuntut bukti penggunaan energi terbarukan dan rencana pertumbuhan yang bertanggung jawab, bukan sekadar janji investasi.

Pergeseran ini bukan hal baru. Malaysia kini mengulang dilema yang pernah dialami Irlandia, Belanda, dan Singapura. Di ketiga negara itu, booming data center sempat membuat pemerintah harus membatasi izin karena konsumsi listrik dan airnya mengalahkan kebutuhan rumah tangga dan pertanian.

Untuk mendapatkan izin sosial dari warga, operator mulai mengubah klaim operasionalnya.

ZDATA asal China misalnya, menyebut fasilitasnya di Johor kini beroperasi dengan air limbah olahan dan sedang mengurus kontrak listrik hijau dengan Tenaga Nasional, perusahaan listrik negara Malaysia.

NTT dari Jepang mengklaim memakai sistem pendingin sirkuit tertutup untuk menekan pemakaian air. Sementara Bridge Data Centres yang didukung Bain Capital menyatakan lebih dari separuh listriknya sudah berasal dari panel surya.

Konsultan properti JLL menilai ada kesenjangan antara kebutuhan internet cepat dan penerimaan warga. Secara umum orang mendukung data center, tapi di tingkat tapak, warga khawatir tagihan listrik naik, air berkurang, atau sekadar terganggu dengan bangunan besar tanpa jendela.

JLL mencatat penolakan warga menjadi salah satu pemicu mundurnya 57 persen proyek data center di dunia, dengan rata-rata keterlambatan tiga bulan sepanjang tahun lalu.

Aturan baru pun keluar. Pemerintah negara bagian Johor kini mewajibkan setiap proyek baru menunjukkan sumber listrik, dengan energi terbarukan sebagai syarat mutlak. Akhir tahun lalu, Johor bahkan melarang total data center yang menghabiskan air hingga 50 juta liter per hari. Jumlah itu setara 20 kolam renang olimpiade atau kebutuhan ribuan rumah tangga.

Selangor memilih jalur pengetatan tanpa larangan. Menurut Ng Sze Han, anggota dewan eksekutif Selangor bidang investasi, setiap proposal harus lolos audit efisiensi energi dan air berstandar global. Ada pula kewajiban 30 persen konten lokal untuk desain dan sistem pendingin.

"Ini adalah proyek-proyek yang sangat padat modal, namun secara historis dampaknya terhadap ekonomi lokal masih terbatas," ujar Ng.

Tekanan politik ikut muncul. April lalu, Partai Sosialis Malaysia mengkritik proyek data center senilai 1,75 miliar ringgit atau Rp7,6 triliun di Selangor karena dianggap lebih menguntungkan korporasi dibanding warga sekitar.

Analis Savills, Nicholas Tuan, menilai pengetatan ini bisa membuat investor melirik negara lain seperti Thailand yang mulai menyiapkan kompleks data center besar di wilayah selatan. Namun untuk saat ini, Johor tetap dianggap lokasi paling stabil dari sisi infrastruktur dan dukungan pemerintah.

Bagi Indonesia yang juga mengincar investasi serupa, kasus Malaysia menjadi peringatan. Tanpa aturan jelas soal air, listrik, dan transfer teknologi lokal, booming pusat data bisa memicu konflik yang sama.