Pemerintah Prancis mengerahkan 70.000 personel polisi untuk mengamankan aksi protes pada Sabtu (24/10). Langkah ini diambil sepekan setelah kerusuhan melanda Paris dan sejumlah kota besar lainnya, dengan toko-toko dijarah dan kendaraan dibakar.

Menteri Dalam Negeri Laurent Nunez mengatakan seruan kekerasan dan penjarahan beredar di dunia maya menjelang aksi tersebut. Ia menegaskan aparat akan bertindak tegas terhadap siapa pun yang membuat kerusuhan.

“Kami akan bersikap tanpa kompromi terhadap perusuh, penjarah, dan semua yang melakukan kekerasan. Kami akan sangat waspada, kami tidak akan membiarkan apa pun lolos.” — Laurent Nunez, Menteri Dalam Negeri Prancis

Selain polisi reguler, pengerahan ini diperkuat unit elite, polisi berkuda, dan kendaraan berat. Aparat juga dilengkapi helikopter, meriam air, drone, serta sistem anti-drone, menurut Nunez.

Paris Bersiap, Toko Tutup Jendela dengan Papan

Di Paris, para pemilik toko tampak menutup jendela mereka dengan papan. Dewan kota mengimbau warga dan pemilik usaha menyingkirkan benda-benda yang bisa dibakar atau dipakai sebagai proyektil maupun barikade.

Gelombang protes ini bermula dari tuntutan pelajar soal fasilitas pendidikan dan tambahan guru. Namun, gerakan itu kemudian meluas menjadi luapan kemarahan atas biaya hidup yang kian memberatkan.

Pada Sabtu sebelumnya, aksi berubah menjadi kerusuhan. Otoritas menuding militan radikal dan kelompok penjarah muda memanfaatkan kemarahan massa untuk menebar kekacauan. Polisi menghadapi kelompok penjarah bertopeng yang membakar mobil dan gedung, sementara ribuan toko dijarah.

Nunez menyebut kerusuhan itu “sama sekali tidak dapat diterima” dan berjanji pemerintah akan melakukan segala daya agar kekerasan tidak terulang.

Hanya Satu Pawai yang Diizinkan

Otoritas juga memberlakukan jam malam di sejumlah wilayah, termasuk pembatasan pukul 23.00 hingga 06.00 di dua alun-alun pusat Paris. Polisi hanya menyetujui satu pawai yang digelar serikat buruh CGT dengan rute terbatas di Paris.

Permohonan pawai dari serikat pelajar terbesar Prancis, UNEF, dan gerakan Rompi Kuning ditolak. Meski demikian, UNEF bertekad tetap menggelar aksinya, sementara pendukung Rompi Kuning diperkirakan bergabung dengan pawai resmi.

Di Marseille, kota terbesar kedua Prancis, larangan total atas protes sempat diberlakukan sebelum akhirnya dicabut dan demonstrasi serikat buruh diizinkan. Sementara di Lyon, kota terbesar ketiga, aparat berniat menjauhkan massa dari pusat kota.

Pelajar: Kami Belum Puas

Presiden Emmanuel Macron berusaha membedakan protes yang sah dengan kerusuhan. Ia menolak narasi bahwa kekerasan digerakkan ekstremis Islam dan migran, namun menuding kelompok kiri jauh berusaha melancarkan kudeta.

Pada Jumat (23/10), Macron untuk pertama kalinya bertemu perwakilan pelajar sekolah menengah. Namun, pertemuan itu berakhir dengan desakan pelajar untuk terus berprotes.

“Kami tidak puas,” kata perwakilan pelajar Nathanael Combary, presiden kelompok kampanye High School Renewal. Menurutnya, Macron bersikap “perhatian”, tetapi para pelajar masih menunggu usulan konkret dalam pertemuan mereka dengan perdana menteri pada Senin.

Combary mengajak sesama pelajar untuk “terus bergerak” dan mempertahankan “kebuntuan” dengan pemerintah sampai tuntutan mereka dipenuhi.

Sumber: DW News