Prabowo Umumkan Empat Jurus Baru di Sektor Energi dan Tambang, Ini RinciannyaPrabowo Umumkan Empat Jurus Baru di Sektor Energi dan Tambang, Ini RinciannyaPrabowo Umumkan Empat Jurus Baru di Sektor Energi dan Tambang, Ini RinciannyaPrabowoUmumkanEmpatJurusBarudiSektorEnergidanTambang,IniRinciannya

Presiden Prabowo Subianto memaparkan sederet kebijakan baru untuk sektor energi dan pertambangan dalam Pidato Penyampaian RUU APBN 2027 dan Nota Keuangan di Gedung DPR RI, Jumat (14/8). Ada empat agenda besar yang diumumkan: pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis, percepatan pembangunan PLTS hingga 100 Giga Watt, insentif besar-besaran untuk motor listrik, dan pengurangan subsidi BBM secara signifikan.

Keempat kebijakan ini tidak berdiri sendiri-sendiri. Benang merahnya jelas: pemerintah ingin memperbesar nilai ekonomi sumber daya alam, menekan ketergantungan pada energi fosil, sekaligus memperkuat industri dalam negeri yang bertumpu pada mineral strategis.

Bursa Komoditas Sendiri, Harga Ditentukan di Dalam Negeri

Rencana paling ambisius mungkin ada di sektor perdagangan komoditas. Pemerintah akan mendirikan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis Indonesia, di bawah pengawasan OJK, dengan target mulai beroperasi 1 Januari 2027. Ini melanjutkan kebijakan sebelumnya, mulai dari pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia hingga kebijakan ekspor satu pintu.

Bursa ini akan memperdagangkan komoditas andalan Indonesia — kelapa sawit, nikel, timah, batu bara, emas, kopi, karet, dan lainnya. Tujuannya membentuk Indonesia Reference Price, harga acuan yang dibentuk di dalam negeri, bukan lagi mengikuti bursa luar negeri.

Prabowo menyampaikan kritik tajam soal ini: "Terlalu sering harga kekayaan kita yang keluar dari bumi dan keringat rakyat Indonesia justru harganya ditentukan di luar negeri." Selama ini, kata Presiden, Indonesia jadi produsen utama banyak komoditas dunia tapi nyaris tak punya suara dalam pembentukan harganya sendiri — sehingga nilai tambahnya lari ke pihak lain.

Subsidi BBM Akan Dipangkas, Elektrifikasi Jadi Alasan

Di sisi lain, pemerintah mulai menggeser arah belanja negara. Prabowo secara eksplisit mengaitkan percepatan elektrifikasi transportasi dengan rencana pemangkasan subsidi BBM. "Subsidi BBM harus kita kurangi secara signifikan," tegasnya dalam pidato yang sama.

Logikanya: makin banyak kendaraan beralih ke listrik yang bersumber dari energi domestik, makin kecil pula tekanan terhadap devisa negara akibat impor BBM. Dengan kata lain, pengurangan subsidi ini diposisikan bukan semata sebagai langkah penghematan, melainkan konsekuensi alami dari transisi energi yang tengah didorong pemerintah.

Sejuta Motor Listrik Buatan Dalam Negeri

Untuk mendukung transisi itu, pemerintah menyiapkan insentif besar bagi industri kendaraan listrik nasional. Prabowo menjanjikan dukungan bagi perusahaan yang mampu memproduksi satu juta motor listrik di dalam negeri.

Ada tiga tujuan yang disasar: menekan biaya transportasi masyarakat, mengurangi konsumsi BBM impor, dan memperbesar industri kendaraan listrik nasional beserta rantai pasoknya. Prabowo juga optimistis Indonesia punya modal besar untuk ini — hampir seluruh bahan baku utama baterai kendaraan listrik tersedia di dalam negeri, membuka peluang membangun industri dari hulu ke hilir.

Target 100 GW Tenaga Surya, PLTD Mulai Ditinggalkan

Agenda terakhir menyasar sektor ketenagalistrikan. Pemerintah menargetkan pembangunan PLTS hingga 100 GW, dengan tahap awal 30 GW disertai penghentian 13 GW Pembangkit Listrik Tenaga Diesel. "Tahun ini kita bangun 30 GW tenaga surya dan segera hentikan 13 GW pembangkit tenaga diesel," kata Prabowo.

Alasannya sederhana: Indonesia punya sinar matahari sepanjang tahun, sementara mengangkut BBM solar ke pulau-pulau terpencil demi listrik dinilai semakin tidak efisien. Presiden bahkan menyampaikan target jangka panjang agar setiap desa punya PLTS berkapasitas 1 MW, selama lahan tersedia.

Dari sisi hitung-hitungan, pemerintah memperkirakan pembangunan PLTS 100 GW bisa menghemat setidaknya Rp73,9 triliun per tahun lewat penurunan biaya pokok produksi listrik — belum termasuk penghematan devisa dari berkurangnya impor BBM.