Prabowo Pimpin Rapat Terbatas Antisipasi El Nino dan Kekeringan, BMKG Prediksi Datang Lebih CepatPrabowo Pimpin Rapat Terbatas Antisipasi El Nino dan Kekeringan, BMKG Prediksi Datang Lebih CepatPrabowo Pimpin Rapat Terbatas Antisipasi El Nino dan Kekeringan, BMKG Prediksi Datang Lebih CepatPrabowoPimpinRapatTerbatasAntisipasiElNinodanKekeringan,BMKGPrediksiDatangLebihCepat

QAPLO - Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (28/7/2026), untuk membahas langkah antisipasi menghadapi cuaca ekstrem, kekeringan, dan potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) akibat fenomena El Nino. Sejumlah menteri dan kepala lembaga mulai berdatangan ke Istana sejak pukul 14.30 WIB.

Di antara yang hadir adalah Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Prof. Teuku Faisal Fathani, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, serta Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto. Bahlil bahkan tercatat sudah tiba lebih awal, sekitar pukul 14.00 WIB.

El Nino Diperkirakan Datang Lebih Cepat dari Siklus Normal

Sebelum rapat dimulai, Raja Juli Antoni menjelaskan kepada wartawan bahwa fokus pembahasan adalah antisipasi kekeringan yang datangnya diperkirakan tidak sesuai jadwal biasa. "Siklus El Nino terjadi empat tahunan, dulu 2015, 2019, 2023," katanya. Jika mengikuti pola itu, El Nino berikutnya semestinya baru muncul pada 2027. Namun BMKG memprediksi fenomena ini akan datang lebih awal, kemungkinan besar sudah terjadi tahun ini—yang berarti musim kemarau dan risiko kekeringan turut bergeser lebih cepat dari perkiraan.

El Nino sendiri adalah fenomena pemanasan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur yang biasanya membuat curah hujan di Indonesia menurun drastis, memicu kekeringan panjang dan meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan.

Kepala BRIN Arif Satria mengatakan lembaganya diminta menyiapkan teknologi untuk memperkuat ketahanan air di berbagai daerah. "Karena El Nino ya tentu yang diperlukan bagaimana supaya pertanian tetap aman," ujarnya, seraya menekankan bahwa pasokan air untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat juga harus tetap terjaga.

Dua Isu Utama: Krisis Air dan Karhutla

Menko AHY menyebut pemerintah memusatkan perhatian pada dua persoalan yang dinilai paling mendesak. "Kita harus mengantisipasi paling tidak dua isu utama," katanya di Istana. Yang pertama adalah ancaman kekurangan air bersih saat kemarau panjang berlangsung. Untuk itu, pemerintah tengah berkoordinasi dengan BMKG menjalankan operasi modifikasi cuaca guna menjaga level air di sejumlah waduk dan danau.

Isu kedua adalah potensi meluasnya karhutla. Raja Juli mencatat ada kecenderungan baru yang perlu diwaspadai: titik kebakaran kini tidak hanya muncul di enam provinsi langganan seperti Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan, tetapi mulai meluas ke wilayah lain seperti Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat.

Bukan Rapat Pertama soal El Nino

Perhatian pemerintah terhadap ancaman ini sebenarnya sudah terlihat sejak pertengahan tahun. Pada Juni lalu, Prabowo juga memanggil Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman ke Istana untuk membahas fenomena yang di sejumlah pemberitaan disebut "El Nino Godzilla"—istilah informal yang biasa dipakai media untuk menggambarkan El Nino berkekuatan kuat, meski belum ada penjelasan resmi apakah penamaan ini merujuk pada klasifikasi ilmiah tertentu.

Dalam pertemuan itu, Amran melaporkan cadangan beras nasional saat itu berada di kisaran 5,2 juta ton, dan pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah mitigasi di sektor pertanian, mulai dari pembangunan embung, irigasi pompa, sumur dalam, hingga optimalisasi lahan rawa.

Rapat terbatas kali ini menunjukkan bahwa antisipasi tersebut kini diperluas lintas sektor—tidak lagi sebatas ketahanan pangan, tapi juga mencakup pengelolaan sumber daya air, kesiapan penanggulangan bencana lewat Basarnas, hingga pengawasan wilayah rawan karhutla oleh Kementerian Kehutanan.

Hingga saat ini, pemerintah belum mengumumkan jadwal pasti kapan status El Nino resmi ditetapkan BMKG, maupun rincian anggaran khusus untuk langkah antisipasi yang dibahas dalam rapat tersebut. Publik, khususnya di daerah rawan kekeringan dan karhutla, kemungkinan akan segera melihat implementasi konkret dari hasil rapat ini dalam beberapa pekan ke depan, mengingat sejumlah menteri sudah diinstruksikan menyiapkan langkah teknis di lapangan.