Prabowo Perintahkan Pertamina dan PLN Pangkas Anak-Cucu PerusahaanPrabowo Perintahkan Pertamina dan PLN Pangkas Anak-Cucu PerusahaanPrabowo Perintahkan Pertamina dan PLN Pangkas Anak-Cucu PerusahaanPrabowoPerintahkanPertaminadanPLNPangkasAnak-CucuPerusahaan

Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan instruksinya agar BUMN besar, khususnya Pertamina dan PLN, memangkas lapisan anak dan cucu perusahaan di bawahnya. Arahan ini disampaikan dalam rapat terbatas di kediaman pribadi Presiden di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Minggu (9/8) malam.

Instruksi tersebut disampaikan langsung kepada Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri, yang hadir bersama sejumlah menteri dalam pertemuan itu. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, yang turut mendampingi Presiden, menjelaskan bahwa pemangkasan struktur atau yang disebutnya sebagai "layer-layer" ini bukan sekadar soal merampingkan organisasi, tapi juga untuk mempercepat proses pengambilan keputusan, terutama saat menghadapi persoalan-persoalan yang mendesak.

"Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo juga memerintahkan pengurangan layer-layer dan anak cucu perusahaan di Pertamina, PLN, dan BUMN lainnya. Pemangkasan ditujukan agar pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, produktivitas lebih meningkat, dan efisiensi seluruh BUMN lebih terjaga," kata Teddy, sebagaimana dikutip dari siaran resmi Sekretariat Kabinet yang dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Selain membahas soal perampingan struktur, pertemuan di Hambalang itu juga jadi ajang bagi Simon untuk melaporkan langsung kepada Presiden soal kemajuan program mandatori Biodiesel 50 persen atau B50, yang mulai berjalan sejak diluncurkan Juli 2026. Simon turut memaparkan kesiapan infrastruktur Pertamina untuk menjalankan program mandatori bio-ethanol, salah satu agenda besar pemerintah di sektor energi terbarukan.

Berdasarkan dokumentasi foto yang dibagikan Sekretariat Kabinet, rapat tersebut turut dihadiri Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Kepala Badan Intelijen Negara M. Herindra, dan Kepala Sekretaris Pribadi Presiden Rizky Irmansyah.

Perintah pemangkasan anak-cucu perusahaan BUMN sebenarnya bukan hal baru. Presiden Prabowo sempat mengaku terkejut mengetahui Pertamina saja memiliki ratusan anak dan cucu perusahaan, jumlah yang menurutnya jauh dari bayangannya soal skala BUMN di Indonesia. Total keseluruhan BUMN pun sempat disebutnya mencapai lebih dari seribu entitas—jauh melampaui perkiraan awalnya yang hanya beberapa ratus.

Persoalan ini kemudian ditangani lewat Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Danantara. Lembaga inilah yang ditugaskan mengonsolidasikan, melikuidasi, mendivestasi, dan merestrukturisasi BUMN-BUMN yang dianggap tumpang tindih atau tidak lagi relevan dengan bisnis inti perusahaan induknya.

Beberapa hari sebelum rapat di Hambalang, CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani sempat menyampaikan hal serupa kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Ia menegaskan arahan Presiden soal pengurangan layer di perusahaan-perusahaan besar seperti Pertamina dan PLN bertujuan sama: mempercepat pengambilan keputusan sekaligus menjaga efisiensi di seluruh BUMN.

Rosan melaporkan bahwa proses perampingan atau streamlining ini sudah menyasar 274 perusahaan per akhir Juli 2026. Angka ini menunjukkan proses konsolidasi memang sedang berjalan aktif, meski pemerintah sebelumnya juga pernah menyebut target yang lebih besar—mulai dari ratusan hingga ribuan BUMN yang berpotensi ditutup atau digabung hingga akhir tahun ini. Belum ada rincian resmi dan final soal berapa persisnya jumlah entitas yang ditargetkan tuntas dipangkas sampai akhir 2026, karena angka yang beredar dari berbagai pernyataan pejabat masih bervariasi.

Pemangkasan struktur BUMN bukan sekadar urusan administrasi internal perusahaan pelat merah. Semakin banyak lapisan anak dan cucu perusahaan, semakin besar pula potensi biaya operasional yang harus ditanggung—mulai dari gaji jajaran direksi dan komisaris di tiap entitas, sampai proses pengambilan keputusan yang jadi berbelit karena harus melalui banyak jenjang persetujuan. Pemerintah sebelumnya sempat mengklaim penghematan hingga puluhan triliun rupiah dari proses konsolidasi BUMN yang sudah berjalan, meski angka pastinya masih perlu diverifikasi lebih lanjut seiring proses ini terus bergulir.

Bagi Pertamina dan PLN, dua BUMN strategis yang menguasai hajat hidup orang banyak di sektor energi, efisiensi struktur ini pada akhirnya diharapkan berdampak pada kecepatan eksekusi program-program besar pemerintah, termasuk program bahan bakar nabati seperti B50 dan bio-ethanol yang juga dibahas dalam pertemuan yang sama.