Prabowo Paparkan 10 Agenda Transformasi Besar untuk 2027, dari Renovasi Puskesmas sampai Dwi KewarganegaraanPrabowo Paparkan 10 Agenda Transformasi Besar untuk 2027, dari Renovasi Puskesmas sampai Dwi KewarganegaraanPrabowo Paparkan 10 Agenda Transformasi Besar untuk 2027, dari Renovasi Puskesmas sampai Dwi KewarganegaraanPrabowoPaparkan10AgendaTransformasiBesaruntuk2027,dariRenovasiPuskesmassampaiDwiKewarganegaraan

Presiden Prabowo Subianto membeberkan sepuluh program transformasi skala besar yang akan mulai dijalankan pemerintah pada 2027. Cakupannya luas: dari perbaikan puskesmas dan sekolah, pembangunan energi surya, pendirian bursa komoditas, sampai wacana kewarganegaraan ganda bagi diaspora.

Rencana ini disampaikan Prabowo saat membacakan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 beserta Nota Keuangannya di hadapan Sidang Paripurna DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Tidak semua program ini akan tuntas dalam setahun. Sebagian ditargetkan rampung pada 2027, sementara hasil dari program lain baru akan terlihat beberapa tahun ke depan. Prabowo menegaskan besarnya anggaran bukan ukuran keberhasilan — yang lebih penting adalah dampak nyata yang bisa dipertanggungjawabkan. "Setiap rupiah harus punya tujuan, setiap kebijakan harus memiliki ukuran dan pertanggungjawaban," katanya.

Berikut sepuluh agenda tersebut.

1. Ribuan Puskesmas dan Labkesmas Direnovasi

Sebanyak 10.000 puskesmas di 7.285 kecamatan akan direnovasi dengan alokasi Rp4 miliar per fasilitas, ditambah 514 laboratorium kesehatan masyarakat. Target penyelesaiannya paling lambat 2030, dengan wilayah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T) mendapat perhatian ekstra.

Untuk menjangkau daerah yang sulit diakses, pemerintah berencana mengoperasikan ambulans udara — helikopter dan pesawat kecil yang bisa mendarat di lapangan rumput, pantai, atau tepi sungai — setelah muncul laporan soal ibu hamil yang harus menempuh perjalanan hingga sembilan jam demi persalinan.

2. Ratusan RSUD Dibangun dan Direvitalisasi

Sebanyak 441 rumah sakit umum daerah masuk rencana pembangunan dan revitalisasi. Sebagai tahap awal, 66 RSUD sudah berdiri di kawasan 3T, dan 22 di antaranya telah beroperasi dengan peralatan seperti CT scan, mamografi, dan USG.

Prioritas layanannya adalah penanganan kanker, jantung, stroke, gangguan ginjal, serta kesehatan ibu dan anak. Pemerintah mengakui masih ada kekurangan puluhan ribu dokter umum, dokter gigi, dan dokter spesialis di ratusan kabupaten/kota, sehingga sembilan fakultas kedokteran baru sudah dibuka untuk mengejar kekurangan itu.

3. Sekolah Rusak Diperbaiki, Kelas Dilengkapi Layar Interaktif

Perbaikan sekolah — mulai dari atap bocor, dinding retak, sampai toilet yang rusak — ditargetkan selesai paling lambat 2029, dengan percepatan pada 2027-2028. Selain perbaikan fisik, tiap sekolah akan menerima tambahan tiga layar pintar interaktif pada akhir 2026, sehingga total ada empat ruang kelas yang terhubung dengan program belajar jarak jauh dari guru-guru terbaik. Pemerintah juga berencana mendorong agar sekolah negeri sepenuhnya bebas biaya.

4. Bursa Komoditas Strategis Segera Berdiri

Pemerintah tengah menyiapkan bursa mineral dan komoditas strategis di bawah pengawasan OJK, tempat komoditas andalan Indonesia seperti sawit, nikel, timah, batu bara, emas, kopi, dan karet diperdagangkan. Tujuannya membentuk Indonesia Reference Price sendiri, karena selama ini harga sejumlah komoditas ekspor justru lebih banyak ditentukan bursa luar negeri. Aturan penyelenggaraannya ditargetkan terbit paling lambat 17 September 2026, dan bursa direncanakan mulai beroperasi 1 Januari 2027.

5. Aset BUMN yang Menganggur Digarap Swasta

Aset-aset BUMN yang belum produktif — tanah, gedung, bandara, hingga kawasan tertentu — akan dibuka untuk dikelola pihak swasta lewat proses terbuka dan kompetitif, meski kepemilikan aset strategis tetap di tangan negara. Bandara menjadi salah satu contoh yang disebut, di mana swasta bisa dilibatkan mengintegrasikan layanan maskapai, hotel, dan bandara agar lebih efisien.

Dana hasil optimalisasi aset ini rencananya dipakai membiayai infrastruktur baru, dengan pemerintah turut mempelajari model serupa yang sudah diterapkan India.

6. Pembangkit Surya 100 GW Gantikan Diesel

Pemerintah menargetkan pembangunan PLTS berkapasitas total 100 GW, disertai penghentian bertahap pembangkit diesel. Tahap awal mencakup 30 GW tenaga surya dan penghentian 13 GW diesel — langkah yang dinilai penting karena pengiriman bahan bakar diesel ke pulau-pulau terpencil dianggap tidak efisien.

Dalam skenario ideal, tiap desa memiliki PLTS 1 MW bila lahan tersedia. Pemerintah memperkirakan penghematan biaya produksi listrik bisa mencapai Rp73,9 triliun per tahun, sekaligus menekan impor BBM.

7. Pusat Finansial Internasional di Jakarta dan Bali

Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) direncanakan berdiri di Jakarta dan berpotensi meluas ke Bali, mencakup layanan perbankan, asuransi, pasar modal, bursa karbon, fintech, keuangan syariah, hingga family office. PFII akan didukung lembaga arbitrase dan pengadilan khusus di bawah Mahkamah Agung, dengan bahasa Inggris dan standar hukum komersial internasional yang bisa diadopsi dalam kontrak.

Pemerintah menegaskan aturan antipencucian uang, transparansi pemilik manfaat, dan kewajiban pajak tetap berlaku, dengan harapan modal dan talenta internasional bisa masuk sekaligus transaksi kekayaan Indonesia tetap terjadi di dalam negeri.

8. Danantara Danai Proyek Jangka Panjang

Untuk proyek strategis yang belum menarik secara komersial dalam waktu dekat, pemerintah menyiapkan Danantara Development Management Fund (DDMF). Dua proyek yang disebut bisa dibiayai lewat skema ini adalah mobil nasional — pabriknya sudah berdiri di Subang, Jawa Barat, dengan target produksi massal akhir 2028 — dan tanggul laut raksasa di Pantai Utara Jawa yang dirancang dalam 15 segmen dari Banten sampai Gresik, dengan estimasi pengerjaan 15-20 tahun untuk menahan penurunan muka tanah dan naiknya permukaan laut.

9. Motor Listrik Buatan Dalam Negeri Didorong

Pemerintah menyiapkan insentif bagi produsen dalam negeri yang mampu memproduksi satu juta unit sepeda motor listrik, dengan tiga sasaran utama: menekan pengeluaran rumah tangga, mengurangi impor BBM, dan membangun industri kendaraan listrik nasional beserta rantai pasoknya (baterai, perangkat lunak, layanan purnajual).

Menurut perhitungan pemerintah, biaya penggunaan motor listrik bisa 50 persen lebih murah dibanding motor konvensional, bahkan berpotensi turun sampai 30 persen dari biaya saat ini dalam kondisi tertentu.

10. Wacana Dwi Kewarganegaraan Terbatas

Agenda terakhir adalah usulan membuka kewarganegaraan ganda secara terbatas bagi diaspora dengan keahlian khusus — mulai dari ilmuwan, dokter, insinyur, ahli kecerdasan buatan, hingga atlet dan pemain sepak bola profesional.

Pemerintah menilai banyak talenta Indonesia terpaksa mengambil kewarganegaraan lain demi peluang karier, dan tidak ingin hal itu memutus ikatan mereka dengan tanah air. Revisi undang-undang akan diajukan untuk mewujudkan opsi ini, dengan penerapan yang selektif, disertai uji integritas serta kewajiban menjaga keamanan dan kepentingan negara.

Catatan Editor: Sepuluh agenda ini menggambarkan ambisi pemerintah untuk merombak beberapa sektor sekaligus, dari layanan dasar warga sampai posisi Indonesia dalam perdagangan dan keuangan global. Realisasinya akan sangat bergantung pada pembahasan RAPBN 2027 di DPR serta kesiapan regulasi turunan di masing-masing sektor.