Prabowo Minta Pemerintahan Digital Kelas Dunia, Baru 1 Juta dari 12,5 Juta Keluarga Bansos TerdaftarPrabowo Minta Pemerintahan Digital Kelas Dunia, Baru 1 Juta dari 12,5 Juta Keluarga Bansos TerdaftarPrabowoMintaPemerintahanDigitalKelasDunia,Baru1Jutadari12,5JutaKeluargaBansosTerdaftar

JAKARTA - Baru sekitar 8 persen dari target 12,5 juta keluarga penerima bantuan sosial (bansos) yang sudah terdaftar dalam sistem digital pemerintah — setara satu juta keluarga di 43 kabupaten/kota. Angka ini diungkap Presiden Prabowo Subianto saat memberi taklimat pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (20/7/2026), sekaligus menjadi dasar bagi permintaannya agar seluruh jajaran kabinet mempercepat digitalisasi layanan publik.

"Digitalisasi pemerintahan mutlak harus kita lakukan. Kita tidak boleh mempunyai puluhan aplikasi yang tidak saling berbicara, kita tidak boleh meminta rakyat berkali-kali memasukkan data yang sama, kita tidak boleh membiarkan rakyat mengeluarkan uang hanya untuk membuktikan bahwa dirinya miskin," kata Prabowo, merujuk pada laporan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) soal progres digitalisasi bansos tersebut.

Prabowo menyoroti dampak finansial yang sudah dirasakan keluarga yang masuk program ini: biaya pengurusan dokumen yang dulu mencapai sekitar Rp150 ribu kini bisa dilakukan tanpa biaya. Manfaat ini, menurutnya, baru dinikmati sebagian kecil keluarga sasaran — sementara 11,5 juta keluarga lainnya di luar 43 kabupaten/kota tersebut masih menunggu giliran cakupan program diperluas.

Presiden menegaskan langkah selanjutnya adalah mengintegrasikan data sosial, pendidikan, kesehatan, hingga data penerima bantuan dalam satu sistem dengan pengamanan yang kuat. Baginya, akurasi data adalah syarat mutlak agar bantuan tepat sasaran.

"Jangan sampai ada orang mampu menerima bantuan karena datanya tidak diperbarui, jangan sampai ada keluarga miskin tidak menerima bantuan hanya karena tidak kenal pejabat atau tidak memahami birokrasi. Kalau sistem kita akurat, target 0% kemiskinan ekstrem menjadi jauh lebih mungkin kita capai," ujarnya.

Prabowo turut menyinggung capaian mal pelayanan publik yang kini tersedia di 313 kabupaten/kota, tempat masyarakat bisa mengakses hingga 150 jenis layanan dalam satu lokasi. Ia menilai capaian itu belum cukup selama masih ada layanan yang mengharuskan warga datang langsung dan mengantre.

"Ini kemajuan. Tapi seluruh pelayanan yang memungkinkan harus tersedia secara digital. Rakyat tidak perlu mengantre berjam-jam, rakyat tidak perlu berpindah dari kantor ke kantor. Pemerintah harus datang kepada rakyat melalui teknologi. Saya ingin Indonesia memiliki pemerintahan digital kelas dunia," tuturnya.

Menyatukan data dari berbagai kementerian dan lembaga secara umum dikenal sebagai salah satu pekerjaan paling rumit dalam reformasi birokrasi, karena setiap institusi kerap memakai sistem yang berbeda dan punya standar keamanan data sendiri-sendiri. Penekanan Prabowo pada "perlindungan keamanan yang kuat" karena itu bukan sekadar formalitas dalam pidato, melainkan poin yang layak terus dipantau publik seiring proses integrasi berjalan.

Jika target 12,5 juta keluarga tercapai dengan sistem yang akurat, dampaknya bukan hanya soal kemudahan administrasi, tapi juga soal keadilan penyaluran bantuan: mengurangi risiko bantuan salah sasaran sekaligus memastikan keluarga miskin yang selama ini tidak terjangkau birokrasi ikut mendapat haknya.