Rabat — Sejarah baru terukir di Maroko. Untuk pertama kalinya dalam sejarah kerajaan Afrika Utara itu, pemerintahan dipimpin seorang perempuan, Fatima Zahra El Mansouri, setelah kabinet barunya resmi dilantik Raja Mohammed VI pada 16 Oktober 2026.

El Mansouri, politisi Partai Keaslian dan Modernitas (PAM), ditunjuk raja menyusul kemenangan partainya pada pemilihan parlemen 23 September lalu. PAM meraih 97 kursi dari 395 kursi parlemen, mengungguli partai-partai lain, lalu membentuk koalisi dengan tiga partai lain untuk mengamankan mayoritas.

Meski disebut capaian bersejarah, sambutan publik justru dingin. Kabinet baru mempertahankan lebih dari separuh menteri dari pemerintahan sebelumnya, termasuk para menteri portofolio kedaulatan yang berada langsung di bawah kendali raja — Menteri Luar Negeri Nasser Bourita dan Menteri Dalam Negeri Abdelouafi Laftit.

Kontinuitas, bukan perubahan

Para pengamat menilai kehadiran El Mansouri lebih mencerminkan kontinuitas ketimbang perubahan. PAM sendiri dipandang dekat dengan istana: partai yang berdiri pada 2008 itu didirikan oleh Fouad Ali El Himma, penasihat dekat Raja Mohammed VI, dengan misi awal menghadang kebangkitan politik Islam di Maroko.

"Sebagian warga Maroko sudah bertanya, apa gunanya pemilu kalau orang-orang yang sama kembali memerintah," tulis analisis media internasional atas pelantikan kabinet ini.

Legitimasi kemenangan PAM pun diganggu rendahnya partisipasi pemilih. Data resmi Kementerian Dalam Negeri mencatat tingkat partisipasi hanya 38,08 persen — artinya sekitar 62 persen pemilih yang berhak justru tidak datang ke tempat pemungutan suara, turun tajam dibanding 50,88 persen pada pemilu 2021.

Tumpukan pekerjaan rumah

Kabinet El Mansouri langsung dihadapkan pada agenda ambisius di tengah tekanan domestik dan ketidakpastian global. Pada sidang Dewan Menteri pertama yang dipimpin raja pada 17 Oktober, pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang Keuangan 2027 yang menekankan penanganan masalah sosial, daya beli warga, dan keterlibatan kaum muda.

Namun kondisinya jauh dari ideal. Harga energi global naik, biaya produksi sektor-sektor unggulan seperti fosfat melonjak — perusahaan negara OCP Group, salah satu sumber utama kekayaan Maroko, kini menghadapi masa sulit. Maroko juga baru saja melewati tujuh tahun kekeringan beruntun, dan ancaman El Nino berpotensi mengganggu ketahanan pangan.

Sektor pariwisata, sumber devisa penting lainnya, terancam lesunya perjalanan global dan naiknya biaya transportasi. Di sisi politik, menteri luar negeri harus menghadapi penolakan publik terhadap normalisasi hubungan dengan Israel, sementara menteri dalam negeri dibayangi tudingan manipulasi pemilu.

Pekerjaan kabinet baru akan ditentukan oleh keadaan sulit di dalam dan luar negeri yang sebagian besar di luar kendalinya — di tengah opini publik yang cenderung skeptis.

Oposisi pun tak bisa dianggap remeh. Partai Keadilan dan Pembangunan (PJD) yang bangkit kembali meraih 54 kursi — melonjak dari hanya 13 kursi pada pemilu sebelumnya — bersama kekuatan kiri radikal siap menjadi penyeimbang yang vokal.

El Mansouri membawa simbol besar: perempuan pertama di kursi kepala pemerintahan Maroko. Namun simbol itu akan diuji oleh pertanyaan yang lebih berat — apakah pemerintahannya mampu menjawab krisis biaya hidup dan krisis kepercayaan publik yang kian dalam.

Sumber: Al Jazeera