Penyaluran Rusun Subsidi Masih Minim, Pemerintah Siapkan Cicilan 40 TahunPenyaluran Rusun Subsidi Masih Minim, Pemerintah Siapkan Cicilan 40 TahunPenyaluranRusunSubsidiMasihMinim,PemerintahSiapkanCicilan40Tahun

JAKARTA - Penyaluran rumah susun (rusun) subsidi masih tertinggal jauh dibandingkan rumah tapak bersubsidi. Hingga 23 Juli 2026, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mencatat pembiayaan melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk rumah tapak telah mencapai 111.527 unit, sedangkan rusun subsidi baru terealisasi 10 unit.

Perbedaan yang sangat lebar tersebut menjadi perhatian pemerintah karena kebutuhan hunian vertikal di kawasan perkotaan justru terus meningkat. BP Tapera menilai rendahnya realisasi bukan disebabkan minimnya permintaan masyarakat, melainkan karena skema pembiayaan dan harga jual rusun subsidi yang dinilai belum sesuai dengan kondisi pasar saat ini.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menjelaskan harga jual rusun subsidi masih mengacu pada ketentuan yang ditetapkan pada 2021. Menurut perhitungan para pengembang, harga tersebut belum memenuhi aspek keekonomian sehingga pembangunan proyek rusun subsidi belum menarik untuk dijalankan.

Kondisi itu membuat pasokan hunian vertikal bersubsidi masih sangat terbatas, meskipun kebutuhan masyarakat di kota-kota besar terus bertambah.

Menurut BP Tapera, sebagian besar backlog atau kekurangan ketersediaan rumah berada di wilayah perkotaan. Backlog merupakan selisih antara jumlah rumah yang dibutuhkan masyarakat dengan rumah yang tersedia.

Di kawasan seperti Jabodetabek dan kota metropolitan lainnya, harga lahan terus meningkat sehingga pembangunan rumah tapak bersubsidi semakin sulit dilakukan. Dalam kondisi tersebut, rusun dipandang sebagai salah satu solusi untuk menyediakan hunian yang lebih efisien dari sisi penggunaan lahan sekaligus tetap terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Untuk mendorong pembangunan rusun subsidi, pemerintah telah menyelesaikan kajian mengenai penyesuaian harga jual. Melalui Keputusan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang baru, rentang harga maksimum rusun subsidi akan disesuaikan agar lebih realistis bagi pengembang.

Selain itu, pilihan ukuran unit juga diperluas hingga tipe 45, sehingga calon penghuni memiliki alternatif hunian yang lebih sesuai dengan kebutuhan keluarga.

Penyesuaian tersebut diharapkan dapat meningkatkan minat pelaku usaha membangun rusun subsidi sekaligus memperluas pilihan bagi masyarakat.

Selain perubahan harga, pemerintah juga tengah menyusun skema pembiayaan baru agar cicilan rusun subsidi lebih ringan.

Salah satu opsi yang sedang dibahas adalah tenor kredit hingga 40 tahun. Dengan jangka waktu pinjaman yang lebih panjang, besaran cicilan bulanan diharapkan menjadi lebih rendah sehingga lebih mudah dijangkau masyarakat berpenghasilan rendah.

Pemerintah juga mempertimbangkan penerapan bunga berjenjang, yaitu skema suku bunga yang lebih rendah pada masa awal kredit sebelum menyesuaikan secara bertahap pada periode berikutnya. Skema ini bertujuan mengurangi beban cicilan pada tahun-tahun pertama kepemilikan rumah.

Heru mengatakan skema pembiayaan tersebut masih dalam tahap finalisasi dan diharapkan dapat diluncurkan dalam waktu dekat. Apabila kebijakan baru mulai diterapkan, BP Tapera berharap penyaluran rusun subsidi tidak lagi hanya puluhan unit, melainkan dapat meningkat hingga ribuan unit.

Peningkatan pembangunan rusun subsidi dinilai menjadi salah satu strategi penting untuk mengatasi keterbatasan lahan di wilayah perkotaan. Namun, keberhasilannya tidak hanya bergantung pada penyesuaian harga dan skema kredit, tetapi juga pada minat pengembang untuk membangun proyek serta kemampuan masyarakat mengakses pembiayaan.

Apabila kebijakan baru berjalan sesuai rencana, pemerintah berharap hunian vertikal dapat menjadi alternatif yang semakin terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang kesulitan membeli rumah tapak di kawasan perkotaan.