Pemerintahan Hamas di Gaza Mundur, Komite Nasional Disiapkan Kelola WilayahPemerintahan Hamas di Gaza Mundur, Komite Nasional Disiapkan Kelola WilayahPemerintahanHamasdiGazaMundur,KomiteNasionalDisiapkanKelolaWilayah

Washington - Hamas mengumumkan penyerahan kewenangan pemerintahan di Jalur Gaza kepada Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (National Committee for the Administration of Gaza/NCAG), sebuah langkah yang dinilai menjadi bagian penting dari proses transisi politik pascakonflik di wilayah tersebut. Pengumuman pada Senin (6/7) itu langsung mendapat perhatian dari Dewan Perdamaian yang dipimpin Amerika Serikat serta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang menekankan pentingnya implementasi nyata dalam proses pengalihan kekuasaan.

Pemerintahan Gaza yang selama ini berada di bawah kendali Hamas menyatakan akan mengakhiri kewenangan administratifnya dan menyerahkan pengelolaan pemerintahan kepada NCAG yang baru dibentuk. Langkah tersebut muncul di tengah upaya internasional untuk membangun tata kelola baru di Gaza setelah serangkaian kesepakatan perdamaian dan gencatan senjata yang dicapai dalam beberapa waktu terakhir.

Bagi Gaza, perubahan ini bukan sekadar pergantian struktur birokrasi. Proses transisi pemerintahan menjadi bagian penting dari upaya pemulihan wilayah yang masih menghadapi tantangan keamanan, distribusi bantuan kemanusiaan, serta kebutuhan rekonstruksi pascakonflik.

Dewan Perdamaian AS Tekankan Implementasi Nyata

Menanggapi pengumuman tersebut, Dewan Perdamaian yang dipimpin Amerika Serikat menyatakan telah mencatat keputusan Hamas. Namun, lembaga itu menegaskan bahwa keberhasilan transisi akan diukur dari pelaksanaan di lapangan, bukan hanya dari deklarasi politik.

Melalui pernyataan yang dipublikasikan di platform X, Dewan Perdamaian menyebut seluruh tahapan pengalihan kewenangan harus berjalan sesuai peta jalan yang telah disusun untuk mendukung tata kelola, keamanan, dan proses transisi di Gaza.

Lembaga tersebut juga berharap pembahasan mengenai mekanisme pelaksanaan transisi segera diselesaikan sehingga NCAG dapat mengambil alih fungsi pemerintahan secara efektif.

Menurut Dewan Perdamaian, prinsip utama yang harus dijaga adalah keberadaan satu otoritas pemerintahan, satu sistem hukum, dan satu kendali atas persenjataan.

Dalam pernyataannya, dewan itu menegaskan bahwa seluruh senjata pada akhirnya harus berada di bawah otoritas yang diakui dalam kerangka Rencana Perdamaian Komprehensif Gaza dan Resolusi 2803 Dewan Keamanan PBB.

NCAG Diharapkan Menjalankan Pemerintahan Secara Mandiri

Dewan Perdamaian juga menyoroti pentingnya kewenangan penuh bagi NCAG dalam menjalankan tugasnya.

Menurut mereka, pengalihan kekuasaan tidak boleh berhenti pada perubahan administratif semata. NCAG harus memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan terkait pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, dan administrasi wilayah secara independen.

Kemampuan komite tersebut dalam menjalankan fungsi pemerintahan dinilai akan sangat menentukan kelancaran distribusi bantuan kemanusiaan, pelayanan publik, dan proses pemulihan pascakonflik di Gaza.

PBB Sambut Langkah yang Mendukung Gencatan Senjata

PBB juga memberikan tanggapan positif terhadap perkembangan tersebut.

Juru Bicara Sekretaris Jenderal PBB Stephane Dujarric mengatakan pihaknya telah mencatat pengumuman mengenai pengalihan kewenangan pemerintahan di Gaza.

Menurut Dujarric, PBB menyambut setiap langkah yang dapat membantu pelaksanaan perjanjian gencatan senjata dan mendukung tujuan yang telah ditetapkan melalui berbagai resolusi Dewan Keamanan.

Tujuan tersebut mencakup pelaksanaan penuh gencatan senjata, perlindungan warga sipil, serta penyaluran bantuan kemanusiaan tanpa hambatan kepada masyarakat yang terdampak konflik.

PBB juga kembali menegaskan dukungannya terhadap tata kelola Palestina yang bersatu di bawah Otoritas Palestina sebagai bagian dari upaya mewujudkan stabilitas jangka panjang.

Bagaimana Latar Belakang Transisi Ini?

Pengalihan kewenangan kepada NCAG merupakan bagian dari proses yang telah dibahas dalam berbagai forum internasional sejak tercapainya kesepakatan perdamaian antara Israel dan Hamas pada 2025.

Pada November 2025, Dewan Keamanan PBB mengadopsi Resolusi 2803 yang menjadi dasar pelaksanaan rencana perdamaian Gaza. Resolusi tersebut berfungsi sebagai kerangka internasional untuk mengatur transisi keamanan, tata kelola pemerintahan, serta pemulihan wilayah pascakonflik.

Kesepakatan tersebut merupakan tindak lanjut dari perjanjian yang dicapai Israel dan Hamas pada Oktober 2025.

Beberapa bulan kemudian, utusan khusus Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Steve Witkoff, mengumumkan tahap kedua dari rencana perdamaian tersebut.

Tahapan lanjutan itu mencakup penarikan pasukan Israel dari wilayah yang lebih luas di Jalur Gaza, pengerahan Pasukan Stabilisasi Internasional, serta pembentukan struktur pemerintahan baru yang melibatkan Dewan Perdamaian yang dipimpin Amerika Serikat.

Apa Dampaknya bagi Warga Gaza?

Bagi warga Gaza, keberhasilan transisi tidak hanya diukur dari pergantian otoritas pemerintahan. Yang lebih penting adalah kemampuan pemerintahan baru memastikan layanan publik tetap berjalan, bantuan kemanusiaan dapat disalurkan secara efektif, dan proses rekonstruksi wilayah dapat berlangsung tanpa hambatan berarti.

Keberhasilan NCAG juga akan menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap proses transisi yang sedang berlangsung.

Karena itu, perhatian komunitas internasional kini tertuju pada bagaimana komite tersebut menjalankan mandatnya serta apakah proses pengalihan kewenangan dapat berjalan sesuai kerangka perdamaian yang telah disepakati sebelumnya.

Jika transisi berlangsung sesuai rencana, langkah ini dapat menjadi salah satu fondasi penting bagi upaya stabilisasi dan pemulihan Gaza setelah bertahun-tahun dilanda konflik dan ketidakpastian.

sumber: sputnik