Pemerintah Siapkan Insentif Pajak Rp632 Triliun Tahun 2027, Terbesar dalam Lima Tahun TerakhirPemerintah Siapkan Insentif Pajak Rp632 Triliun Tahun 2027, Terbesar dalam Lima Tahun TerakhirPemerintah Siapkan Insentif Pajak Rp632 Triliun Tahun 2027, Terbesar dalam Lima Tahun TerakhirPemerintahSiapkanInsentifPajakRp632TriliunTahun2027,TerbesardalamLimaTahunTerakhir

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menyiapkan anggaran belanja perpajakan senilai Rp632 triliun untuk 2027 — naik 9,6% dibanding proyeksi realisasi tahun ini yang sebesar Rp576,4 triliun. Angka ini disebut sebagai yang terbesar secara nominal dalam lima tahun terakhir, berdasarkan dokumen Nota Keuangan beserta RAPBN 2027 yang dikutip Minggu (16/8/2026).

Belanja perpajakan sendiri, singkatnya, adalah potensi penerimaan negara yang "dilepaskan" lewat berbagai insentif pajak — mulai dari pembebasan, keringanan, sampai fasilitas khusus. Pemerintah menyebut langkah ini sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat, memperkuat iklim investasi, mendorong kualitas sumber daya manusia, dan menopang pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Kalau ditelusuri tren beberapa tahun terakhir, nilainya memang terus merangkak naik. Pada 2022 belanja perpajakan tercatat Rp318,4 triliun, lalu naik menjadi Rp352,4 triliun pada 2023. Kenaikan paling tajam terjadi pada 2025, saat nilainya melonjak ke Rp521,52 triliun atau setara 2,19% dari PDB — naik sekitar 30,9% dari 2024 yang sebesar Rp398,36 triliun (1,8% PDB).

Lonjakan besar di 2025 itu terutama didorong oleh berlakunya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 131 Tahun 2024, yang mengatur perlakuan PPN atas penyerahan barang dan jasa kena pajak tertentu dengan skema nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak, sehingga tarif efektif PPN-nya jadi 11%. Kebijakan ini sendiri diperkirakan menyumbang Rp69,45 triliun dari total belanja perpajakan 2025.

Selain faktor itu, pergerakan angka belanja perpajakan dari tahun ke tahun juga dipengaruhi oleh perluasan basis pajak, arah kebijakan perpajakan, dan seberapa besar insentif itu benar-benar dimanfaatkan masyarakat maupun pelaku usaha.

Dari sisi jenis pajak, porsi terbesar belanja perpajakan 2027 datang dari PPN dan PPnBM senilai Rp413 triliun. Disusul PPh sebesar Rp184,6 triliun, bea masuk dan cukai Rp33,4 triliun, PBB sektor lainnya (P5L) Rp600 miliar, dan bea meterai Rp400 miliar.

Sementara dari sisi sektor yang menikmatinya, industri pengolahan jadi yang paling besar menyerap insentif ini, dengan nilai Rp166,1 triliun. Diikuti sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan Rp70,7 triliun, perdagangan Rp66,5 triliun, jasa keuangan dan asuransi Rp58,5 triliun, serta transportasi dan pergudangan Rp47,6 triliun. Menurut dokumen tersebut, besarnya insentif di sektor pengolahan ini terutama berasal dari fasilitas pajak bagi pelaku usaha beromzet di bawah Rp4,8 miliar per tahun, pembebasan bea masuk di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, serta pembebasan bea masuk untuk impor barang modal.

Kalau dilihat dari tujuannya, pemerintah membagi belanja perpajakan 2027 ke dalam empat kelompok besar. Porsi terbanyak, Rp356,5 triliun, diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Disusul Rp112,4 triliun untuk pengembangan UMKM, Rp99,6 triliun untuk memperkuat iklim investasi, dan Rp63,4 triliun untuk mendukung dunia usaha secara umum.

Dengan tren yang terus naik lima tahun beruntun, angka Rp632 triliun ini menegaskan satu hal: insentif pajak menjadi salah satu instrumen andalan pemerintah untuk menopang daya beli dan dunia usaha, meski konsekuensinya adalah makin besar pula potensi penerimaan negara yang harus "direlakan" demi tujuan tersebut.