Pemerintah Salurkan Rp65 Triliun Kredit Mikro ke 14,9 Juta UMKM UnbankedPemerintah Salurkan Rp65 Triliun Kredit Mikro ke 14,9 Juta UMKM UnbankedPemerintahSalurkanRp65TriliunKreditMikroke14,9JutaUMKMUnbanked

JAKARTA - Pemerintah telah menyalurkan pembiayaan mikro senilai Rp65 triliun (sekitar 4,1 miliar dolar AS) kepada 14,9 juta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang sebelumnya tidak tersentuh layanan perbankan (unbanked). Penyaluran dana ini dilakukan melalui Pusat Investasi Pemerintah (PIP) sepanjang periode 2017 hingga Juni 2026.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan data tersebut saat membuka Pasar Rakyat Usaha Mikro di Yogyakarta. Ia menilai kinerja PIP selama ini menjadi penopang penting bagi ekonomi informal Indonesia yang jumlahnya masif. Menurut Purbaya, akses terhadap modal adalah kunci untuk memperkuat ekonomi akar rumput, mengingat Indonesia saat ini memiliki sekitar 66,5 juta pelaku UMKM.

Skala sektor ini, kata Purbaya, tidak bisa dianggap remeh dalam struktur ekonomi nasional. "Lebih dari 67 persen UMKM adalah usaha mikro, yang menyumbang lebih dari 60 persen PDB dan mempekerjakan hampir 117 juta orang," ujarnya.

Dengan kata lain, dari setiap 100 pelaku UMKM di Indonesia, sekitar 67 orang di antaranya adalah pelaku usaha mikro — kelompok usaha dengan skala paling kecil namun menopang sebagian besar output ekonomi dan lapangan kerja di dalam negeri.

Meski kontribusinya besar, Purbaya mengakui usaha mikro dan ultra-mikro adalah kelompok yang paling rentan terhadap gejolak pasar. "Ketika harga bahan baku naik, permintaan turun, distribusi terganggu, atau ada kebutuhan mendadak, mereka tidak memiliki bantalan yang kuat," katanya. Pernyataan ini menggambarkan posisi pelaku usaha mikro yang umumnya beroperasi dengan modal minim dan tanpa cadangan dana, sehingga guncangan sekecil apa pun bisa langsung mengganggu kelangsungan usaha mereka.

Untuk meringankan beban tersebut, pemerintah telah memangkas suku bunga kredit mikro melalui PIP secara signifikan, dari 22,5 persen menjadi 8 persen — penurunan sekitar dua pertiga dari suku bunga sebelumnya. Dengan bunga serendah itu, cicilan pinjaman yang harus ditanggung pedagang kecil menjadi jauh lebih ringan dibanding skema sebelumnya.

Pengumuman ini muncul di tengah indikator makroekonomi yang cukup kuat. Perekonomian nasional tumbuh 5,61 persen pada kuartal I 2026, capaian tertinggi sejak 2014. Provinsi Yogyakarta bahkan mencatatkan pertumbuhan di atas rata-rata nasional, yakni 5,8 persen pada periode yang sama.

Purbaya menegaskan bahwa data makroekonomi yang positif harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, bukan sekadar angka di atas kertas. "Angka-angka itu penting, tapi masyarakat tidak memikirkan statistik ekonomi. Mereka hanya bertanya apakah lapaknya ramai, apakah hasil panennya ada pasarnya, atau apakah pendapatan mereka cukup," ujarnya.

Pernyataan ini menjadi jembatan antara data pertumbuhan ekonomi yang mentereng dengan realitas sehari-hari pelaku usaha kecil, yang ukuran keberhasilannya jauh lebih sederhana: dagangan laku, ada pembeli, dan penghasilan cukup untuk hidup. Purbaya menyebut alasan inilah yang mendasari arah kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, yang secara khusus diarahkan untuk pemberdayaan UMKM.

Bagi pelaku usaha mikro yang selama ini kesulitan mengakses kredit perbankan konvensional, kombinasi antara total penyaluran Rp65 triliun dan skema bunga rendah 8 persen ini berpotensi membuka jalan modal yang lebih terjangkau, terutama bagi mereka yang berada di luar jangkauan sistem keuangan formal. (ant)