Pemerintah Mulai Salurkan Bantuan Beras 30 Kg untuk 33 Juta Keluarga pada AgustusPemerintah Mulai Salurkan Bantuan Beras 30 Kg untuk 33 Juta Keluarga pada AgustusPemerintahMulaiSalurkanBantuanBeras30Kguntuk33JutaKeluargapadaAgustus

JAKARTA - Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan sebanyak 997,2 ribu ton beras bantuan pangan tahap kedua siap disalurkan kepada 33,24 juta keluarga penerima manfaat (KPM) mulai Agustus secara sekaligus.

"Program Prorakyat Bantuan Pangan yang merupakan salah satu direktif Presiden Prabowo Subianto direncanakan mulai disalurkan secara one shot atau sekaligus pada Agustus mendatang," kata Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa, saat dikonfirmasi di Medan, Sumatera Utara, Kamis.

Dia menyampaikan total beras sebanyak 997,2 ribu ton akan digelontorkan kepada 33,24 juta KPM, masing-masing 10 kilogram (kg) dengan alokasi tiga bulan.

Ia menerangkan bantuan pangan tahap pertama telah tuntas dan dinilai telah berjalan optimal. Untuk itu, pelaksanaan bantuan pangan tahap kedua yang berfokus pada komoditas beras perlu terus ditingkatkan.

"Bantuan pangan tahap pertama kan sudah 99,7 persen. Selisih 0,3 persen yang belum itu ada di wilayah Papua, serta di beberapa wilayah di Sumatera dan Sulawesi. Namun, secara prinsip untuk tahap pertama sudah bagus," ucap Ketut.

Adapun realisasi penyaluran bantuan pangan tahap pertama, yang merupakan alokasi Februari dan Maret tahun 2026, telah berhasil menyasar 33,14 juta KPM atau 99,7 persen. Secara kuantitas, total beras yang tersalurkan sebanyak 664,88 ribu ton dan minyak goreng sebanyak 132,97 ribu kiloliter.

Dengan realisasi bantuan pangan tahap pertama berupa beras 664,88 ribu ton tersebut, ditambah target salur bantuan pangan tahap kedua sebesar 997,2 ribu ton, bantuan pangan tahun 2026 dapat mencapai total hingga 1,66 juta ton.

Angka itu telah meningkat hingga 133,83 persen dibandingkan dengan realisasi bantuan pangan sepanjang tahun 2025 yang totalnya 710,78 ribu ton dengan alokasi 4 bulan.

Sebagai komparasi, lanjut Ketut, alokasi program bantuan pangan beras pada tahun 2026 lebih besar dibandingkan pada tahun 2025. Program bantuan pangan pada tahun sebelumnya telah terlaksana untuk 4 bulan alokasi, Juni-Juli dan Oktober-November.

Sementara itu, pelaksanaan program bantuan pangan pada tahun 2026 ini setidaknya akan dijalankan selama 5 bulan alokasi.

Ketut menjelaskan bahwa penyaluran bantuan pangan tahap kedua pada 2026 ini, berupa beras dengan alokasi tiga bulan, telah diputuskan untuk disalurkan sekaligus atau one shot. Pemerintah akan mengupayakannya mulai Agustus mendatang setelah adanya transfer Anggaran Belanja Tambahan (ABT).

"Tahap kedua diputuskan akan disekaliguskan pada bulan Agustus, mungkin bisa sampai lewat September karena kondisi geografis. Jadi telah diputuskan one shoot di bulan Agustus. Nanti kalau sudah masuk ke DIPA Badan Pangan Nasional, tentu nanti Bapak Kepala Badan Pangan akan menugaskan Bulog," tutur Ketut.

Adapun proses yang sedang ditempuh saat ini adalah menunggu hasil reviu dari Kementerian Keuangan atas pengajuan ABT. Bapanas baru dapat menerbitkan penugasan kepada Perum Bulog setelah ABT tersedia. Ini juga merupakan rekomendasi perbaikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Kami juga sudah mengajukan anggaran ke Kementerian Keuangan dan sedang direviu oleh Kementerian Keuangan. Dan kami tentu menunggu adanya anggaran dalam DIPA Badan Pangan Nasional. Setelah ada, baru akan kita tugaskan untuk bantuan pangan tahap kedua," kata Ketut.

Bapanas optimis bahwa bantuan pangan yang dimassifkan, dengan jumlah hampir 1 juta ton, akan menjadi faktor penekan harga beras di pasar. Ketika harga beras di tingkat konsumen mulai stabil, tingkat inflasi pun akan lebih terkendali.

"Bayangkan 33 juta KPM dikalikan tiga bulan, berarti hampir 1 juta ton beras. Ini langsung diterima oleh konsumen. Tentu, kebutuhan orang untuk membeli beras di pasar akan berkurang. Nah, pasti akan sedikit menekan inflasi," papar Ketut.

Dia berharap bantuan pangan, beras Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), dan gerakan pangan murah (GPM) dapat membantu mengendalikan harga dan inflasi, terutama pada komoditas beras.

Sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan bahwa beras tidak lagi menjadi komoditas penyumbang inflasi terbesar setelah pemerintah berhasil menjaga stabilitas harga dalam dua tahun terakhir.

Menurut Amran, capaian tersebut merupakan hasil berbagai intervensi pemerintah melalui penguatan pasar murah, penyaluran cadangan beras pemerintah, serta sinergi antarlembaga dalam menjaga pasokan dan keterjangkauan pangan.

Ia juga meminta seluruh gubernur, bupati, dan wali kota mengaktifkan pasar murah dengan dukungan Bulog dan ID FOOD sebagai offtaker pangan agar stabilitas harga beras, ayam, dan telur tetap terjaga sekaligus mendukung kesejahteraan petani. (ant)