PDIP Respons Isu Jokowi Gabung PSI, Deddy Sitorus: Hubungan Kami Sudah SelesaiPDIP Respons Isu Jokowi Gabung PSI, Deddy Sitorus: Hubungan Kami Sudah SelesaiPDIPResponsIsuJokowiGabungPSI,DeddySitorus:HubunganKamiSudahSelesai

JAKARTA – Dinamika politik tanah air kembali menghangat seiring mencuatnya kabar kepastian posisi Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), di dalam struktur Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Merespons hal tersebut, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menegaskan bahwa status politik antara partai berlambang banteng moncong putih itu dengan Jokowi sudah tidak lagi memiliki keterikatan.

Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, menyatakan bahwa bagi pihaknya, perjalanan politik bersama mantan Wali Kota Solo itu telah berakhir sejak adanya tindakan tegas internal berupa pemecatan dari keanggotaan partai. Oleh karena itu, langkah politik personal yang diambil Jokowi ke depan sepenuhnya menjadi hak pribadi yang bersangkutan.

"Bagi kami, urusan dengan Jokowi sudah selesai, sudah dipecat dari keanggotaan partai. Jadi dia mau pakai jaket partai apa pun, itu urusan Jokowi," ujar Deddy Sitorus dalam keterangan tertulisnya.

Mengawasi Gerakan Pendekatan di Daerah

Di samping menanggapi status Jokowi, Deddy membeberkan bahwa struktural PDIP saat ini tengah mencermati pergerakan aktif dari PSI di tingkat akar rumput. Berdasarkan pantauan internal, terdapat indikasi upaya penarikan elemen partai—mulai dari anggota legislatif, kepala daerah, hingga pengurus struktural—untuk beralih haluan ke partai berlogo bunga mawar tersebut.

Bahkan, Deddy menyebut adanya laporan tidak resmi mengenai tawaran insentif material yang disodorkan kepada sejumlah kader daerah agar bersedia pindah haluan. Kendati demikian, ia menggarisbawahi bahwa informasi mengenai kompensasi finansial tersebut masih bersifat sekunder dan belum dapat diverifikasi validitasnya secara hukum.

"Menurut info yang saya dengar, bahkan rata-rata ditawari bantuan material yang lumayan. Tidak tahu kebenarannya. Terus terang kami tidak takut," kata Deddy.

Ia menilai rekam jejak elektoral PSI pada Pemilu 2024 membuktikan bahwa strategi instan belum tentu berkorelasi positif dengan perolehan suara nasional, mengingat partai tersebut gagal menembus ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) sebesar 4 persen untuk DPR RI.

Jangkauan Pengaruh Lintas Partai

Menurut analisis internal PDIP, pola pendekatan politik yang dilakukan secara agresif ini diduga tidak hanya menyasar internal partainya, melainkan juga terjadi pada basis massa dan fungsionaris partai politik lain. Deddy mensinyalir indikasi serupa juga terlihat di lingkaran kader partai seperti Nasdem, Demokrat, hingga Partai Amanat Nasional (PAN).

"Jadi mereka tidak saja berhadapan dengan PDIP, tetapi juga dengan partai-partai lain yang kadernya dipungut untuk membesarkan PSI secara instan," ucapnya lagi.

Penjelasan Resmi Pihak PSI

Di sisi lain, kubu PSI sendiri mengonfirmasi bahwa posisi kedekatan Jokowi dengan institusi mereka sudah sangat erat. Ketua DPP PSI, Bestari Barus, mengungkapkan bahwa Jokowi secara substansial telah menjadi bagian keluarga besar partai, bahkan sebelum jabatan struktural resminya diumumkan ke publik.

Mengenai spekulasi posisi Ketua Dewan Pembina yang santer dibicarakan, Bestari menyatakan bahwa pengumuman resmi mengenai posisi formal mantan presiden tersebut merupakan wewenang penuh dari Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep. Otoritas partai memilih untuk menanti momentum politik yang tepat guna meresmikan struktur baru ini.

"Jadi apa jabatan Pak Jokowi, Pak Jokowi itu sudah di PSI. Nanti mengenai kapan akan diumumkan jabatannya apa, akan langsung diumumkan oleh Mas Kaesang," jelas Bestari dalam sebuah kesempatan terpisah.

Hingga saat ini, pergerakan konsolidasi internal dari kedua belah pihak diprediksi masih akan terus berjalan sebagai bagian dari persiapan peta koalisi jangka panjang menuju kontestasi politik mendatang.