PDIP Jawab Sentilan Golkar: Tegaskan Peran Penyeimbang demi Hindari Parlemen 'Manut' ala Orde BaruPDIP Jawab Sentilan Golkar: Tegaskan Peran Penyeimbang demi Hindari Parlemen 'Manut' ala Orde Baru
JAKARTA - PDI Perjuangan (PDIP) menegaskan komitmennya untuk tetap berada di luar pemerintahan sebagai kekuatan penyeimbang. Langkah ini diambil guna memastikan fungsi pengawasan atau checks and balances terhadap jalannya roda pemerintahan tetap berjalan secara sehat di parlemen.
Penegasan tersebut disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif, Deddy Yevri Sitorus. Pernyataan ini sekaligus menjawab pertanyaan Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji, yang sebelumnya mempertanyakan apa yang sebenarnya diseimbangkan oleh PDIP.
Menjaga Demokrasi agar Tidak Seperti Orde Baru
Deddy Yevri Sitorus menjelaskan bahwa fungsi penyeimbang sangat krusial, terutama ketika mayoritas kursi di DPR RI kini dikuasai oleh partai-partai koalisi pendukung pemerintah. Tanpa adanya kekuatan penyeimbang yang independen, DPR dikhawatirkan hanya akan menjadi stempel bagi kebijakan eksekutif.
Menurut Deddy, sulit membayangkan fraksi-fraksi yang partainya duduk di kabinet memiliki keberanian untuk menyampaikan kritik objektif atau memberikan pandangan yang berbeda jika terjadi penyimpangan.
Jika seluruh fraksi di DPR hanya bisa tunduk dan menyetujui semua kemauan eksekutif, Deddy menilai kondisi tersebut tidak ada bedanya dengan era Orde Baru. Ia pun mempertanyakan relevansi keberadaan DPR jika fungsi pengawasannya mandul.
Kritik Konstruktif Bukan Berarti Selalu Menentang
Lebih lanjut, Deddy meluruskan persepsi keliru mengenai posisi penyeimbang. Menjadi partai di luar pemerintahan bukan berarti selalu menolak atau menentang setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.
Posisi penyeimbang memberikan kebebasan bagi partai untuk mendukung kebijakan yang dinilai berpihak pada rakyat. Namun, di saat yang sama, partai tetap memiliki kemandirian penuh untuk melayangkan kritik, masukan, serta menawarkan alternatif solusi jika ada kebijakan yang keliru.
Deddy memperingatkan, apabila semua partai politik merapat ke dalam pemerintahan, maka fungsi kontrol sosial akan lumpuh di parlemen. Dampaknya, aspirasi dan protes masyarakat akan berpindah ke jalanan dalam bentuk demonstrasi yang lebih masif.
Ia juga mengungkapkan adanya keluhan dari sejumlah anggota DPR dari partai koalisi pemerintah yang merasa ruang geraknya terbatas untuk berbicara bebas karena beban politik atau kekhawatiran mendapat teguran dari berbagai pihak.
Sentilan Balik untuk Golkar
Dalam kesempatan tersebut, Deddy juga menyentil balik Partai Golkar. Ia meminta partai berlambang pohon beringin itu untuk lebih fokus menyelesaikan persoalan riil yang dihadapi masyarakat, seperti masalah pemadaman listrik yang masih kerap terjadi di berbagai daerah, ketimbang sibuk mengurusi posisi politik PDIP.
Ia menegaskan bahwa PDIP memiliki karakter politik yang berbeda dengan Golkar. PDIP, menurutnya, tidak memiliki ketergantungan pada kekuasaan untuk tetap tumbuh dan berkembang sebagai partai politik.
Meskipun memahami bahwa berada di dalam pemerintahan memberikan keuntungan berupa akses kekuasaan, PDIP meminta agar keputusan politik mereka untuk berada di luar kabinet tetap dihormati oleh partai lain.
Awal Mula Silang Pendapat
Perdebatan ini bermula dari pernyataan Sekjen Partai Golkar, Sarmuji. Ia menanggapi dinamika politik yang menyebut sikap PDIP masih belum tegas atau abu-abu terhadap pemerintahan saat ini.
Sarmuji menyatakan bahwa Golkar pada dasarnya menghormati pilihan politik PDIP yang memposisikan diri sebagai penyeimbang. Namun, ia mempertanyakan bagaimana praktik penyeimbang tersebut dijalankan di lapangan dan menyerahkan penilaian sepenuhnya kepada masyarakat.
Perbedaan pandangan ini menjadi diskursus menarik dalam lanskap politik nasional, mengingat keberadaan oposisi atau penyeimbang yang kuat dinilai banyak ahli hukum tata negara sebagai pilar penting untuk menjaga kualitas demokrasi di Indonesia.
Discussion
Bagikan pemikiran dan pendapat Anda