PBB Peringatkan Tepi Barat di Ambang Aneksasi, Anak-Anak Jadi Korban UtamaPBB Peringatkan Tepi Barat di Ambang Aneksasi, Anak-Anak Jadi Korban UtamaPBB Peringatkan Tepi Barat di Ambang Aneksasi, Anak-Anak Jadi Korban UtamaPBBPeringatkanTepiBaratdiAmbangAneksasi,Anak-AnakJadiKorbanUtama

Dewan Keamanan PBB menerima laporan yang cukup mengkhawatirkan, Rabu (12/8/2026). Dua pejabat PBB secara terpisah menyampaikan bahwa situasi di Tepi Barat yang diduduki Israel sudah sangat genting, dan anak-anak Palestina menanggung beban paling berat dari eskalasi kekerasan yang berlangsung hampir dua tahun terakhir.

Wakil Direktur Eksekutif UNICEF, Hannan Sulieman, membuka laporannya dengan angka yang mengejutkan: sedikitnya 174 anak Palestina di Tepi Barat tewas sejak Januari 2024, dan angka itu sudah terverifikasi.

Menurutnya, itu berarti lebih dari satu anak meninggal setiap minggunya sejak periode tersebut dimulai. Di luar korban jiwa, 355 anak Palestina kini berada dalam tahanan militer — hampir separuhnya ditahan tanpa dakwaan maupun proses pengadilan.

Bagi Sulieman, persoalan ini tidak akan selesai lewat jalur kemanusiaan semata. Bantuan pangan, obat-obatan, atau tenda pengungsian tidak akan membuat anak-anak Palestina aman, sebab akar masalahnya bersifat politik. Ia mendesak masyarakat internasional memprioritaskan perlindungan anak: menghentikan penahanan administratif, menyudahi pengungsian paksa, membuka akses aman ke sekolah dan rumah sakit, serta memastikan bantuan kemanusiaan tersalur tanpa hambatan birokrasi.

Laporan kedua datang dari Wakil Koordinator Khusus PBB, Ramiz Alakbarov, yang menyoroti pola kekerasan yang menurutnya belum pernah terjadi sebelumnya. Ia mencatat lebih dari 1.400 insiden kekerasan oleh pemukim Israel sepanjang tahun ini, tersebar di 260 komunitas Palestina. Sepanjang 2024 saja, puluhan warga Palestina dilaporkan tewas dan sekitar 3.800 orang kehilangan tempat tinggal akibat pembongkaran bangunan, penggusuran, dan serangan.

Alakbarov juga menyinggung sisi yang jarang disorot: krisis keuangan Otoritas Palestina. Pemerintahan itu kini kekurangan dana sekitar US$6 miliar, setara Rp106,8 triliun, karena Israel menahan penyaluran pajak dan bea cukai yang seharusnya menjadi hak Otoritas Palestina. Baginya, kekerasan pemukim, krisis fiskal, dan penahanan anak bukan kejadian yang berdiri sendiri-sendiri, melainkan bagian dari pola yang saling berkaitan untuk melemahkan tata kelola Palestina secara sistematis.

Eskalasi di Tepi Barat tidak lepas dari konteks perang Gaza yang pecah sejak Oktober 2023. Sejak itu, data pihak Palestina mencatat lebih dari 1.183 warga tewas, 13 ribu orang terluka, dan hampir 25 ribu warga ditangkap di Tepi Barat. Warga Palestina sendiri sudah lama mengingatkan bahwa kondisi ini berpotensi membuka jalan bagi aneksasi de facto Tepi Barat — skenario yang, jika benar terjadi, akan mengubur rencana pembentukan negara Palestina berdasarkan perbatasan 1967.

Yang membedakan laporan kedua pejabat PBB ini dari sekadar rutinitas briefing Dewan Keamanan adalah nada peringatannya. Baik Sulieman maupun Alakbarov sama-sama menekankan bahwa ruang untuk bertindak kian sempit, dan yang dibutuhkan bukan sekadar simpati, melainkan keputusan politik konkret dari komunitas internasional.

Catatan: angka-angka korban dan kondisi lapangan dalam tulisan ini bersumber dari pernyataan pejabat UNICEF dan PBB serta data pihak Palestina sebagaimana dikutip Anadolu.