PBB Desak Iran dan AS Lanjutkan Diplomasi untuk Selesaikan Isu NuklirPBB Desak Iran dan AS Lanjutkan Diplomasi untuk Selesaikan Isu NuklirPBBDesakIrandanASLanjutkanDiplomasiuntukSelesaikanIsuNuklir

Washington - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kembali menyerukan Iran, Amerika Serikat, dan seluruh pihak terkait agar melanjutkan perundingan mengenai program nuklir Iran secara konstruktif dan dengan itikad baik. Organisasi tersebut menilai diplomasi tetap menjadi jalur paling realistis untuk mencapai penyelesaian damai yang berkelanjutan di tengah masih adanya perbedaan pandangan mengenai isu tersebut.

Seruan itu disampaikan dalam sidang Dewan Keamanan PBB pada Jumat melalui Wakil Sekretaris Jenderal PBB Bidang Urusan Politik dan Pembangunan Perdamaian, Rosemary DiCarlo, yang membacakan pesan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres.

Menurut Guterres, seluruh pihak perlu menjaga ruang dialog agar penyelesaian isu nuklir Iran dapat dicapai sesuai tujuan Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2231, sekaligus mendukung upaya menjaga perdamaian dan keamanan internasional.

"Sekretaris Jenderal menyerukan seluruh pihak untuk terlibat secara konstruktif dan dengan itikad baik guna mencapai penyelesaian damai, menyeluruh, dan berkelanjutan atas isu nuklir Iran," kata DiCarlo.

DiCarlo mengatakan masih terdapat perbedaan yang cukup besar terkait implementasi Resolusi 2231, yang menjadi dasar pengesahan Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) atau kesepakatan nuklir Iran pada 2015.

Meski demikian, menurutnya, berbagai pihak tetap menyatakan komitmen untuk mencari solusi melalui perundingan. Karena itu, kerangka dialog lanjutan dinilai masih menjadi fondasi penting untuk mencapai penyelesaian sengketa secara damai.

Sebagai perkembangan terbaru, DiCarlo juga menyinggung adanya nota kesepahaman yang disebut telah disepakati Amerika Serikat dan Iran pada 17 Juni. Menurutnya, perkembangan tersebut menunjukkan komunikasi diplomatik masih terus berlangsung meski proses negosiasi belum sepenuhnya tuntas.

Dokumen tersebut memuat sejumlah poin pembahasan, antara lain pengelolaan persediaan material nuklir Iran yang telah diperkaya serta mekanisme pengenceran tingkat pengayaan uranium di bawah pengawasan Badan Energi Atom Internasional (IAEA).

Selain itu, kedua pihak juga melanjutkan pembahasan mengenai pengayaan uranium dan berbagai aspek lain yang berkaitan dengan kebutuhan program nuklir sipil Iran.

Selain perkembangan diplomatik, perhatian juga tertuju pada kemampuan IAEA dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap program nuklir Iran.

Mengacu pada laporan terbaru Sekretaris Jenderal PBB mengenai pelaksanaan Resolusi 2231, DiCarlo mengatakan IAEA hingga kini belum dapat melaksanakan kegiatan verifikasi langsung sesuai mekanisme pengamanan dalam Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT).

Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa badan pengawas nuklir PBB mengalami penurunan signifikan dalam pengetahuan mengenai aktivitas nuklir Iran setelah serangan yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel.

Menurut laporan yang dikutip DiCarlo, IAEA kehilangan kesinambungan informasi mengenai sejumlah fasilitas nuklir Iran yang telah dideklarasikan.

Kehilangan data tersebut mencakup informasi mengenai produksi dan persediaan sentrifugal, rotor, bellow, air berat, hingga konsentrat bijih uranium. Sebagian informasi itu dinilai tidak dapat dipulihkan sehingga menyulitkan proses pemantauan secara menyeluruh.

Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2231 merupakan dasar hukum internasional yang mengesahkan JCPOA pada 2015. Kesepakatan tersebut dirancang untuk membatasi aktivitas nuklir Iran sebagai imbalan atas pelonggaran sejumlah sanksi internasional.

Walaupun implementasinya menghadapi berbagai tantangan dalam beberapa tahun terakhir, resolusi tersebut masih menjadi acuan utama dalam setiap pembahasan mengenai penyelesaian isu nuklir Iran di tingkat internasional.

Perkembangan perundingan nuklir Iran tidak hanya menjadi perhatian negara-negara yang terlibat langsung, tetapi juga komunitas internasional. Kejelasan mengenai program nuklir Iran dinilai berpengaruh terhadap stabilitas kawasan Timur Tengah, upaya mencegah proliferasi senjata nuklir, serta keamanan global.

Bagi banyak negara, keberhasilan diplomasi dapat membantu menurunkan ketegangan geopolitik dan menjaga stabilitas hubungan internasional. Sebaliknya, apabila proses dialog mengalami kebuntuan, risiko meningkatnya ketegangan politik dan keamanan di kawasan tetap menjadi perhatian masyarakat internasional.

Hingga saat ini belum ada kesepakatan baru yang diumumkan terkait program nuklir Iran. Namun, PBB menegaskan kesiapan untuk terus mendukung setiap upaya diplomatik yang bertujuan mencapai penyelesaian damai, sementara jalur dialog diperkirakan masih akan menjadi pilihan utama dalam mencari solusi yang dapat diterima seluruh pihak.

sumber: anadolu