Netanyahu Tolak Proposal Damai Trump, Hubungan AS-Israel Diuji Jelang Pemilu
Ketegangan yang selama ini tersembunyi di balik hubungan mesra Washington-Yerusalem akhirnya muncul ke permukaan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak rencana perdamaian 15 poin yang diusung Presiden AS Donald Trump — sebuah langkah yang menurut sejumlah analis lebih didorong kalkulasi politik dalam negeri ketimbang pertimbangan keamanan semata.
Axios melaporkan, mengutip seorang pejabat senior AS, bahwa keputusan Netanyahu erat kaitannya dengan "kebutuhan politik" menjelang pemilu Israel pada 27 Oktober. Bagi Trump, ini bukan kabar baik. Ia tengah berupaya membangun citra sebagai presiden yang mengakhiri perang, bukan memperpanjangnya — dan penolakan sekutu dekatnya sendiri bisa merusak narasi itu.
Yossi Mekelberg, rekan konsultan senior di Program Timur Tengah dan Afrika Utara Chatham House, tidak menahan kritiknya. Kepada Newsweek pada Rabu (12/8/2026), ia menyebut sikap pemerintah AS yang terus menyesuaikan kebijakan demi kepentingan elektoral Netanyahu membuat Washington tampak lemah dan telat membaca situasi — sebab kesulitan politik Netanyahu, katanya, sama sekali bukan hal baru.
Rencana yang diumumkan Trump pada 30 Juli itu sempat disebut Dewan Perdamaian sebagai "terobosan bersejarah." Poin-poin utamanya mencakup penghentian perang, pelucutan senjata Hamas, penarikan pasukan Israel dari Gaza, dan pengalihan pemerintahan Gaza ke Komite Nasional untuk Administrasi Gaza yang diisi para ahli independen Palestina.
Dari pihak Hamas, sinyal yang muncul justru terkesan kooperatif. Kelompok itu mengaku telah membubarkan pemerintahannya sendiri dan siap menyerahkan kekuasaan serta melucuti senjata. Pejabat senior Hamas, Bassem Naim, menyatakan pihaknya tetap berpegang pada peta jalan yang disepakati bersama para mediator dan perwakilan PLO di Kairo sepuluh hari sebelumnya. Naim bahkan secara terbuka meminta AS dan para mediator menekan Netanyahu agar mematuhi kesepakatan itu.
Namun Netanyahu tidak bergeming. Ia menegaskan IDF tidak akan menarik satu pun pasukan sebelum Hamas benar-benar dilucuti senjatanya — meski di sisi lain mengakui pemerintahannya masih membahas sejumlah opsi bersama Washington.
Sementara itu, Direktur Jenderal Dewan Perdamaian Nickolay Mladenov mengklaim Hamas sudah menyetujui penghentian operasi militer, larangan persenjataan ulang dan pelatihan, hingga pembubaran pasukan bersenjata — termasuk senjata perorangan seperti senapan Kalashnikov — melalui mekanisme yang bisa diverifikasi dan dihentikan sewaktu-waktu jika diperlukan.
Yang membuat situasi ini makin rumit bagi Trump adalah pergeseran opini publik Amerika sendiri. Survei Pew Research Center edisi Juli mencatat pandangan negatif publik AS terhadap Israel melonjak dari 43% pada 2022 menjadi 62% tahun ini. Tingkat kepercayaan terhadap Netanyahu pun merosot, dari 32% setahun lalu menjadi 27% pada Maret.
Yang menarik, kritik ini tidak hanya datang dari kubu Demokrat seperti biasanya. Sejumlah pendukung gerakan MAGA dan tokoh konservatif turut melontarkan sikap skeptis terhadap kebijakan Timur Tengah Trump. Mekelberg menilai kondisi "dijepit dari dua arah" ini — diserang kubu MAGA sekaligus kelompok progresif — berpotensi memengaruhi perolehan suara Trump dalam pemilu mendatang.
Shalom Lipner, non-resident senior fellow di Atlantic Council, melihat akar kekhawatiran Netanyahu sebenarnya soal ruang gerak Israel dalam menghadapi ancaman keamanan yang mungkin makin terbatas jika proposal ini dijalankan penuh. Jika kebuntuan di Gaza terus berlarut, kata Lipner, gesekan kepentingan antara Trump dan Netanyahu bisa saja berkembang menjadi konfrontasi terbuka — bukan lagi sekadar perbedaan pendapat di balik layar.
Catatan: seluruh kutipan, angka survei, dan klaim pihak-pihak yang terlibat dalam tulisan ini bersumber dari laporan Axios dan Newsweek.
Discussion
Bagikan pemikiran dan pendapat Anda