Mualem Minta Hashim Djojohadikusumo Kawal Hilirisasi Gas Andaman di KEK Arun Lhokseumawe
BANDA ACEH - Gubernur Aceh Muzakir Manaf meminta dukungan langsung dari Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Perubahan Iklim Hashim Djojohadikusumo untuk pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe.
Fokusnya satu: menjadikan KEK Arun sebagai pusat hilirisasi gas dari Blok Andaman.
Permintaan itu disampaikan Mualem - sapaan akrab Muzakir Manaf - dalam pertemuan beberapa waktu lalu di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan. Juru Bicara Pemerintah Aceh Nurlis Effendi yang menyampaikan keterangan tersebut di Banda Aceh, Kamis.
"Gubernur Mualem menekankan pentingnya pengembangan industri hilir atas sumber daya gas yang dihasilkan dari Blok Andaman, termasuk yang dikelola oleh Mubadala Energy," kata Nurlis.
Diskusi investasi itu mengalir dari pembahasan Blok Andaman. Blok dengan potensi cadangan raksasa di lepas pantai Aceh tersebut saat ini masuk fase pengembangan.
Kepada Hashim, Mualem menyampaikan sikapnya menghormati keputusan Pemerintah Pusat soal pengelolaan migas. Tapi ia menegaskan, setiap kebijakan harus memberi manfaat sebesar-besarnya bagi Aceh sebagai daerah penghasil.
Pemerintah Aceh menilai hilirisasi adalah kunci. Bukan sekadar menjual gas mentah, tapi mengolahnya di dalam negeri, di Aceh.
Alasannya praktis. Nilai tambah tinggal di daerah. Lapangan kerja terbuka. Industri turunan berbasis gas tumbuh. Daya saing ekonomi Aceh naik.
Nurlis mengutip prinsip yang disampaikan gubernur dalam pertemuan itu:
"Prinsipnya sama-sama senang. Perusahaan dapat laba, pemerintah pusat ada pemasukan, pemerintah Aceh dapat untung, dan terjadi multiplier effect ekonomi yang mendorong kesejahteraan masyarakat Aceh."
KEK Arun Lhokseumawe bukan kawasan baru. Lahannya 2.622,48 hektar dengan status HPL dan HGB dan sudah memiliki infrastruktur dan fasilitas lengkap peninggalan PT Arun NGL. Luas efektif yang sering disebut pemerintah sekitar 2.600 hektar, yang akan fokus pada sektor energi, petrokimia, agro industri pendukung ketahanan pangan, logistik serta industri penghasil kertas kraft.
Posisinya juga strategis. Pemerintah pusat sudah memasukkannya ke dalam 77 Proyek Strategis Nasional yang tercantum dalam RPJMN 2025-2029. Artinya, pengembangan KEK Arun sejalan dengan agenda hilirisasi nasional.
Pemerintah Aceh sendiri sudah mengambil langkah politik. Gubernur akan menyurati Presiden Prabowo Subianto agar migas Blok Andaman menjadi daya dorong hilirisasi di KEK Arun, dan mengundang Mubadala Energy serta SKK Migas ke Aceh untuk membahas rencana lebih rinci.
Isu teknis yang masih mengganjal adalah skema pengolahan. Sesuai Plan of Development yang ditetapkan Kementerian ESDM dan SKK Migas pada Maret 2026, gas dan kondensat dari Lapangan Tengkulo di Wilayah Kerja South Andaman akan diproses di FPSO di lepas pantai, kemudian disalurkan ke ORF di KEK Arun Lhokseumawe melalui pipa bawah laut.
Pemerintah Aceh mengusulkan porsi pengolahan yang lebih besar dilakukan di darat, di KEK Arun. Tujuannya agar efek berganda ekonominya tidak lepas ke laut.
Dalam pertemuan dengan Hashim, keduanya sepakat memperkuat sinergi pusat dan Aceh. Investasi berkelanjutan, hilirisasi industri, dan pembangunan yang berorientasi kesejahteraan jadi benang merahnya.
Untuk itu, Pemerintah Aceh menjanjikan kepastian.
"Aceh memberikan kepastian bagi para investor. Memberi kemudahan dalam proses investasi, termasuk penyederhanaan dan percepatan pelayanan perizinan," ujar Nurlis mengutip Mualem.
Belum ada informasi resmi mengenai bentuk dukungan spesifik yang akan diberikan Hashim Djojohadikusumo setelah pertemuan tersebut. Namun sinyalnya jelas: Aceh tidak ingin sejarah Arun sebagai produsen gas besar terulang tanpa industri hilir yang tinggal di daerah.
Kalau gas Andaman jadi diolah di Lhokseumawe, KEK Arun punya peluang bangkit kembali. Bukan lagi sekadar terminal ekspor LNG seperti era 1970-an, tapi kawasan industri petrokimia yang menyerap tenaga kerja lokal.
Discussion
Bagikan pemikiran dan pendapat Anda