Roda transportasi Filipina berhenti berputar selama tiga hari. Aksi mogok yang dipimpin kelompok Manibela resmi dimulai pada Senin (28/9/2026) — tepat bertepatan dengan berlakunya tarif lebih tinggi untuk kendaraan utilitas publik (PUV), di tengah tuntutan agar pemerintah segera mengatasi lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM).

Mengutip Russia Today, Rabu (30/9/2026), Manibela membuka protes 28–30 September dengan konvoi kendaraan layanan jaringan transportasi (TNVS) dan pengendara ojek dari UP Avenue ke Petron Philcoa di Kota Quezon. Tuntutan mereka tegas: penurunan harga BBM, tambahan kenaikan tarif angkutan, penghapusan pajak cukai dan pajak pertambahan nilai (PPN) pada produk minyak bumi, serta peninjauan kembali Undang-Undang Deregulasi Minyak. Protes ini menyusul aksi mogok dua hari mereka pada 14 dan 15 September lalu dengan tuntutan serupa.

Ketua Manibela Mar Valbuena mengungkapkan kenaikan harga solar dan BBM lainnya secara berturut-turut telah mengerek beban biaya operasional dan menggerus pendapatan bersih para pengemudi maupun operator — berdampak luas ke operator PUV, TNVS, ojek, hingga pengemudi truk. Bahkan beberapa pengemudi truk pelabuhan, pialang bea cukai, dan importir dilaporkan mempertimbangkan bergabung dalam aksi mogok akibat tingginya harga solar yang memengaruhi operasi transportasi kargo.

"Bantuan sementara dan subsidi bahan bakar tidak akan cukup jika harga minyak terus naik," paparnya. "Kita butuh langkah-langkah jangka panjang untuk melindungi mata pencaharian pekerja dan operator transportasi," tutur Valbuena.

Di sisi lain, Badan Waralaba dan Pengaturan Transportasi Darat (LTFRB) memberikan peringatan keras kepada operator PUV yang mengikuti aksi mogok dan tidak melayani rute mereka — diancam hukuman termasuk denda minimal 5.000 peso (Rp1.440.000). Manibela langsung mengkritik peringatan tersebut dan mendesak pemerintah mengatasi akar masalah kenaikan harga BBM alih-alih menghukum pengemudi. Selain Manibela, kelompok Pinagkaisang Samahan ng mga Tsuper at Operator Nationwide (PISTON) juga dijadwalkan menggelar protes mandiri selama dua hari pada 29 dan 30 September.

Ironinya: tarif resmi naik — dan kenaikan itu justru menjadi salah satu pemicu mogok, karena dinilai tak sebanding dengan laju harga BBM. Tarif angkutan tradisional (jeepney) naik dari 13 peso (Rp3.744) menjadi 14 peso (Rp4.032) untuk empat kilometer pertama, sementara tarif per kilometer berikutnya naik dari 1,80 peso (Rp518) menjadi 2 peso (Rp576). Jeepney modern terkerek dari 15 peso (Rp4.320) ke 17 peso (Rp4.896) di empat kilometer pertama, dengan tarif tambahan naik dari 2,20 peso (Rp633) ke 2,40 peso (Rp691) per kilometer.

Tarif bus kota biasa untuk lima kilometer pertama naik dari 13 peso (Rp3.744) menjadi 15 peso (Rp4.320), dengan tarif tambahan naik dari 2,25 peso (Rp648) ke 2,49 peso (Rp717) per kilometer. Sementara bus kota ber-AC melonjak dari 15 peso (Rp4.320) menjadi 18 peso (Rp5.184), dan tarif tambahan dari 2,65 peso (Rp763) ke 2,98 peso (Rp858).

Untuk bus provinsi, tarif bus biasa naik dari 11 peso (Rp3.168) ke 12 peso (Rp3.456) di lima kilometer pertama, dengan tambahan dari 1,90 peso (Rp547) ke 2,20 peso (Rp633) per kilometer. Tarif tambahan per kilometer untuk bus provinsi kategori AC, deluxe, super deluxe, dan luxury masing-masing naik dari 2,10 peso (Rp604) ke 2,45 peso (Rp705), 2,25 peso (Rp648) ke 2,60 peso (Rp748), 2,35 peso (Rp676) ke 2,70 peso (Rp777), dan 2,90 peso (Rp835) ke 3,35 peso (Rp964).

Tarif taksi bandara naik signifikan dari 75 peso (Rp21.600) menjadi 115 peso (Rp33.120) untuk 500 meter pertama, sementara biaya untuk setiap 300 meter berikutnya dan setiap dua menit tetap tidak berubah. Kenaikan juga menghantam tarif dasar TNVS: sedan naik dari 45 peso (Rp12.960) ke 65 peso (Rp18.720), AUV dan SUV dari 55 peso (Rp15.840) ke 75 peso (Rp21.600), hatchback dari 35 peso (Rp10.080) ke 55 peso (Rp15.840), dan premium dari 145 peso (Rp41.760) ke 165 peso (Rp47.520). Tarif penjemputan (pickup) ditetapkan 15 peso (Rp4.320) per kilometer, sementara tarif bus point-to-point (P2P) meningkat 15 persen dari tarif saat ini.

Merespons kelumpuhan mobilitas publik ini, pihak berwenang menyiapkan langkah darurat. Distrik Kepolisian Kota Quezon (QCPD) mengerahkan personel di jalan utama dan terminal untuk menjaga visibilitas serta memberikan tumpangan gratis bagi komuter yang telantar. Pemerintah Kota Quezon juga mengerahkan personel manajemen lalu lintas serta mengoperasikan layanan bus gratis QCity Bus di sepanjang delapan rute yang terdampak mogok.

Pejabat Sementara Direktur Distrik QCPD, Brigadir Jenderal Polisi Christopher Olazo, menegaskan polisi menghormati hak konstitusional untuk berkumpul secara damai. "Kami mengingatkan peserta untuk melakukan kegiatan mereka secara damai dan sah, serta menghormati hak dan keselamatan publik," tegasnya.

Di satu sisi pengemudi menuntut, di sisi lain komuter telantar — dan di tengahnya pemerintah yang memilih mengancam denda ketimbang menjawab tuntutan.