Menteri PU: Investasi Jalan Tol RI Capai Rp779 Triliun, BUJT Diminta Dilibatkan dalam Kebijakan Baru
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan Indonesia kini memiliki sekitar 3.100 kilometer jalan tol yang sudah beroperasi, tersebar di 76 ruas dan dikelola oleh 54 Badan Usaha Jalan Tol (BUJT). Total investasi yang sudah digelontorkan untuk membangun jaringan tol tersebut, menurutnya, mencapai sekitar Rp779 triliun.
Besarnya angka investasi ini, kata Dody, membuat pemerintah perlu menjaga keberlanjutan pengusahaan jalan tol — termasuk memastikan kepastian hukum dan kontrak bagi para BUJT yang sudah menanamkan modalnya.
"Di balik angka sebesar itu ada satu modal yang harus dijaga bersama yaitu kepercayaan. Pengusahaan jalan tol memang berada dalam kerangka regulasi yang sangat ketat dan komprehensif, serta berbasis kontrak jangka panjang.
Perjanjian pengusahaan jalan tol harus menjadi pegangan pemerintah dan badan usaha jalan tol," kata Dody dalam Focus Group Discussion (FGD) Asosiasi Jalan Tol Indonesia di Jakarta, Rabu (12/8/2026).
Menurut Dody, pembangunan jalan tol tidak boleh berhenti sekadar memperpanjang jarak konektivitas antardaerah. Infrastruktur ini, katanya, mesti mendorong aktivitas ekonomi secara lebih luas — dari membuka akses ke kawasan industri, pelabuhan, bandara, kawasan ekonomi khusus (KEK), hingga kawasan wisata.
"Jalan tol harus lebih bisa membuka akses ke kawasan industri, pelabuhan, bandara, kawasan ekonomi khusus, kawasan wisata, dan pusat ekonomi, sehingga konektivitas itu sendiri mampu mendorong investasi yang lebih besar dan lebih menarik," ujarnya.
Dody juga mengungkapkan, sebagian dari investasi jalan tol nasional berasal dari investor asing, dengan nilai diperkirakan sekitar Rp36 triliun dalam bentuk penanaman modal asing langsung atau Foreign Direct Investment (FDI) — yakni investasi yang langsung ditanamkan investor luar negeri ke proyek fisik di dalam negeri, bukan sekadar membeli saham di pasar modal.
"Pada era global saat ini, investasi untuk mewujudkan infrastruktur jalan tol tidak hanya berfokus dari dalam negeri, mungkin sekitar Rp36 triliun itu berasal dari FDI," ungkap dia.
Dody menegaskan, menjaga investasi sebesar itu adalah tanggung jawab bersama. Ia meminta pemerintah memastikan kebijakan yang dibuat ke depan tidak mengganggu kepastian usaha maupun kepercayaan investor.
Salah satu permintaan konkret Dody: pemerintah tidak membuat kebijakan baru terkait jalan tol secara sepihak, melainkan melibatkan BUJT dalam pembahasan sebelum kebijakan itu diputuskan.
"Jadi saya mengharapkan jika ada kebijakan-kebijakan baru, tolong BUJT diajak diskusi dulu, kita bicarakan dulu, kemudian kita matangkan dulu. Minta maaf untuk kekeliruan yang karena sulit kita bisa benarkan hari-hari ini," tutur Dody — meski ia tidak merinci lebih jauh kebijakan atau kekeliruan spesifik apa yang ia maksud dalam pernyataan tersebut.
Ia menambahkan, pemerintah berkewajiban menjaga kepastian hukum dan kontrak, sementara BUJT juga wajib memenuhi seluruh kewajibannya sesuai perjanjian yang sudah dibuat — termasuk kontrak-kontrak yang diteken pemerintahan sebelumnya.
"Kami di pemerintahan harus menjaga kepastian hukum dan kontrak. BUJT wajib memenuhi kewajibannya, dan kontrak-kontrak yang sudah dibuat oleh pemerintah harus sama-sama kita hormati dan dijaga, termasuk kontrak-kontrak yang sudah dibuat dari pemerintah-pemerintah sebelumnya," katanya.
Jika memang ada kontrak yang perlu disesuaikan, menurut Dody, prosesnya harus tetap melalui mekanisme hukum dan kontraktual yang berlaku, dengan kepentingan publik ditempatkan sebagai prioritas utama.
"Kalau memang perlu harus disesuaikan, kita tempuh melalui mekanisme hukum dan kontraktual yang tetap berlaku, dengan kepentingan publik tetap menjadi nomor satu sebagai pegangan utama kita bersama," pungkasnya.
Discussion
Bagikan pemikiran dan pendapat Anda