Mahasiswa Sampaikan Tujuh Tuntutan, Desak Aparat Usut Dugaan Penyimpangan di LabuselMahasiswa Sampaikan Tujuh Tuntutan, Desak Aparat Usut Dugaan Penyimpangan di LabuselMahasiswaSampaikanTujuhTuntutan,DesakAparatUsutDugaanPenyimpangandiLabusel

MEDAN - Gabungan Aliansi Mahasiswa Labuhanbatu Selatan (Labusel) kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan Markas Polda Sumut, Senin (6/7). Aksi yang disebut sebagai demonstrasi jilid III itu berisi desakan kepada aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti sejumlah dugaan penyimpangan yang menurut mereka terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Para mahasiswa menilai berbagai persoalan yang sebelumnya mereka suarakan belum mendapatkan tindak lanjut yang jelas. Karena itu, mereka kembali menyampaikan tuntutan kepada Kejati Sumut, Polda Sumut, dan lembaga penegak hukum lainnya.

Koordinator aksi Amiruddin Siregar mengatakan pihaknya akan terus mengawal berbagai laporan yang telah disampaikan hingga terdapat kejelasan proses hukum. Ia juga menyebut mahasiswa mempertimbangkan membawa persoalan tersebut ke tingkat nasional apabila tidak ada perkembangan dalam waktu dekat.

Tujuh Tuntutan Mahasiswa

Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan yang berkaitan dengan dugaan penyimpangan anggaran dan tata kelola pemerintahan daerah.

Beberapa tuntutan utama meliputi permintaan audit terhadap proyek pembangunan jembatan yang disebut bernilai sekitar Rp36 miliar di Kota Pinang, pemeriksaan pengadaan buku dan seragam sekolah, serta penelusuran penggunaan anggaran hibah yang disebut mencapai Rp25 miliar.

Mereka juga meminta aparat menelusuri dugaan jual beli jabatan, memeriksa pengadaan kendaraan dinas yang diberikan kepada jajaran kepolisian di wilayah Labusel, serta memberikan keterbukaan informasi terkait penanganan dugaan kasus yang pernah mencuat di lingkungan Dinas Kesehatan Labuhanbatu Selatan.

Selain itu, mahasiswa meminta audit yang lebih luas terhadap penggunaan anggaran pemerintah daerah yang dinilai perlu mendapat pengawasan publik.

Dorong Transparansi Pengelolaan Anggaran

Massa aksi menilai transparansi penggunaan anggaran daerah penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Menurut mereka, setiap program yang dibiayai oleh anggaran daerah perlu dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka karena berkaitan langsung dengan pelayanan publik dan pembangunan daerah.

Bagi masyarakat, pengawasan terhadap penggunaan anggaran bukan hanya persoalan administrasi. Dana daerah digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta berbagai layanan dasar yang berdampak langsung pada kehidupan warga.

Karena itu, setiap dugaan penyimpangan perlu diuji melalui mekanisme hukum yang berlaku agar ada kepastian dan kejelasan bagi publik.

Menunggu Respons Aparat Penegak Hukum

Mahasiswa menyatakan akan terus mengawal berbagai tuntutan yang telah disampaikan. Mereka juga membuka kemungkinan membawa laporan tersebut ke tingkat nasional apabila tidak melihat perkembangan yang dianggap memadai.

Di sisi lain, seluruh dugaan yang disampaikan dalam aksi tersebut masih memerlukan verifikasi dan pembuktian oleh aparat penegak hukum. Hingga saat ini belum ada putusan pengadilan yang menyatakan pihak-pihak yang disebut dalam tuntutan mahasiswa terbukti melakukan pelanggaran hukum.

Hingga berita ini ditulis, belum ada pernyataan resmi dari pihak yang menjadi sasaran tuntutan terkait berbagai isu yang disampaikan dalam aksi tersebut. Publik kini menunggu langkah aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti aspirasi yang telah disuarakan mahasiswa.