Luhut Sebut Bansos Rp 5,4 Juta per Orang Akan Disalurkan Berbasis AILuhut Sebut Bansos Rp 5,4 Juta per Orang Akan Disalurkan Berbasis AILuhutSebutBansosRp5,4JutaperOrangAkanDisalurkanBerbasisAI

Jakarta - Pemerintah menyiapkan perubahan besar dalam penyaluran bantuan sosial atau bansos. Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyebut bantuan tunai yang rata-rata nilainya mencapai sekitar Rp 5,4 juta per orang akan diarahkan melalui sistem digital berbasis kecerdasan buatan atau AI.

Rencana itu disampaikan Luhut di Istana Negara, Selasa (9/6). Menurut dia, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tengah mendorong pemanfaatan Government Technology atau GovTech untuk memperkuat layanan publik, termasuk penyaluran bantuan dan subsidi.

Salah satu komponen utama yang disiapkan adalah Digital Single ID. Sistem ini diproyeksikan menjadi identitas digital tunggal yang menyatukan data warga, sehingga pemerintah dapat memilah penerima bantuan berdasarkan data yang lebih terintegrasi.

“Pemerintahan Presiden Prabowo ini akan berbasis digitalisasi dengan support AI. Oleh karena itu kita melihat bahwa dalam waktu tidak terlalu lama kita akan punya Digital Single ID. Mungkin akhir tahun ini akan ada Digital Single ID yang mengakibatkan semua bansos atau direct cash transfer itu akan targeted,” ujar Luhut.

Dengan basis data tersebut, pemerintah mengeklaim penyaluran bansos dapat dilakukan lebih tepat sasaran. AI akan digunakan untuk mengelompokkan data penerima agar bantuan tidak diberikan kepada kelompok yang tidak memenuhi kriteria.

Luhut menyebut digitalisasi penyaluran bantuan juga dapat membantu pemerintah menghemat anggaran. Penghematan itu, menurut dia, bisa diperoleh dari berkurangnya potensi bantuan salah sasaran dan penyaluran subsidi yang tidak efisien.

Ia juga menyinggung perubahan arah kebijakan subsidi. Ke depan, subsidi disebut tidak lagi difokuskan pada barang, melainkan diarahkan langsung kepada penerima manfaat.

“Subsidi tidak akan lagi ke barang. Subsidi akan langsung kepada penerima karena rata-rata kita kumpulkan semua bansos itu dengan cash transfer dan seterusnya ada Rp 5,4 juta rupiah per orang. Dan ini nanti akan dikelompokkan dengan AI,” kata Luhut.

Jika diterapkan, skema ini akan menggeser cara pemerintah menyalurkan bantuan. Selama ini, sebagian subsidi diberikan melalui harga barang atau layanan tertentu. Dalam pola baru, bantuan akan lebih banyak dikirim langsung kepada individu atau keluarga yang dinilai berhak menerima.

Luhut mengatakan sistem tersebut ditargetkan mulai berjalan pada awal tahun depan. Selain bansos, pendekatan digital berbasis AI juga disebut akan digunakan dalam penyaluran kredit usaha bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM.

“Pemerintahan yang berpenduduk hampir 300 juta orang pada awal tahun depan yang pertama menggunakan digitalisasi berbasis AI. Ini saya kira satu keberanian tersendiri karena semua akan bisa dimonitor dengan sistem ini,” tutur Luhut.

Ia menambahkan, sistem tersebut dibangun oleh talenta dalam negeri. Menurut Luhut, keterlibatan anak-anak Indonesia menjadi bagian penting dari upaya memperkuat kemandirian teknologi dalam layanan pemerintahan.

Apa dampaknya bagi masyarakat?

Bagi masyarakat, sistem bansos berbasis AI berpotensi memperbaiki ketepatan penyaluran bantuan. Warga yang benar-benar membutuhkan diharapkan lebih mudah teridentifikasi jika data kependudukan, data ekonomi, dan data sosial dapat saling terhubung.

Namun, manfaat itu sangat bergantung pada kualitas data. Jika data penerima tidak diperbarui, warga yang sudah tidak memenuhi kriteria bisa tetap masuk daftar, sementara keluarga rentan yang belum tercatat justru berisiko terlewat.

Masalah lain yang perlu diperhatikan adalah akses pengaduan. Dalam sistem digital, warga harus memiliki jalur yang jelas untuk memperbarui data, melaporkan kesalahan, atau mengajukan keberatan jika tidak masuk daftar penerima.

Karena itu, keberhasilan program ini tidak cukup hanya mengandalkan AI. Pemerintah tetap perlu melakukan verifikasi lapangan, memperbarui data secara berkala, dan memastikan prosesnya transparan bagi masyarakat.

Bagi pelaku UMKM, penggunaan sistem serupa dalam penyaluran kredit usaha dapat mempercepat proses seleksi dan pemantauan. Meski begitu, kriteria penerima tetap perlu dijelaskan secara terbuka agar pelaku usaha kecil memahami dasar penilaian pemerintah.

Rencana digitalisasi bansos ini menunjukkan arah baru kebijakan sosial pemerintah, dari subsidi berbasis barang menuju bantuan berbasis data individu. Tantangan terbesarnya adalah memastikan sistem digital tidak hanya rapi di pusat data, tetapi juga akurat saat berhadapan dengan kondisi warga di lapangan.