Moldova resmi memasuki masa darurat di sektor energi dan air selama 60 hari ke depan. Keputusan ini bukan langkah biasa — parlemen mengesahkannya setelah negara kecil berpenduduk sekitar 2,4 juta jiwa itu dihimpit dua tekanan sekaligus: harga bahan bakar yang melonjak akibat perang yang berkepanjangan, dan kekeringan parah yang mengeringkan sungai-sungai di seluruh Eropa.

Mengutip Bangkok Post, Rabu (23/9/2026), status darurat ini akan mulai berlaku efektif Sabtu mendatang. Parlemen mengesahkannya dengan hasil pemungutan suara 54 mendukung, 20 menolak, dan 22 anggota memilih absen. Dengan status ini, pemerintah Moldova mendapat kewenangan untuk bertindak cepat jika sewaktu-waktu terjadi gangguan pasokan energi, bahan bakar, maupun air bersih.

Perdana Menteri Vasile Tofan menyebut situasi yang dihadapi negaranya sebagai "badai yang sempurna" — istilah yang menggambarkan bagaimana dua krisis besar, perang dan kekeringan, datang bersamaan dan saling memperparah satu sama lain. Menurutnya, kombinasi ini menekan Moldova dengan cara yang belum pernah dialami sebelumnya.

Dua Front Krisis: Energi dan Air

Ada dua persoalan besar yang membuat pemerintah Moldova mengambil langkah ini. Pertama, soal energi. Sejak invasi Rusia ke Ukraina pada 2022, Moldova sudah memutus sebagian besar ketergantungannya pada energi Rusia dan beralih mengimpor dari Uni Eropa. Langkah itu tepat secara politik, tapi punya konsekuensi: harga gas yang terus melonjak kini membebani rumah tangga. Pemerintah bahkan tengah mempertimbangkan menambah anggaran bantuan musim dingin — sebuah kebutuhan mendesak, mengingat separuh populasi negara ini masih bergantung pada skema bantuan tersebut untuk membayar tagihan energi mereka.

Kedua, soal air. Sungai Dniester dan Prut, dua sumber air utama Moldova, mengalami penyusutan debit yang parah akibat kekeringan. Ini bukan sekadar masalah teknis — ancamannya langsung menyentuh ketersediaan air minum bagi warga.

Presiden Maia Sandu, dalam pernyataannya Senin lalu, menjelaskan alasan di balik keputusan ini secara langsung: pemerintah perlu ruang gerak untuk mengambil keputusan cepat — entah itu membeli bahan bakar mendadak, merespons penurunan debit Dniester, atau mengantisipasi harga bahan bakar yang terus naik.

Kritik dari Oposisi

Tak semua pihak sepakat dengan pendekatan ini. Igor Dodon, pemimpin partai Sosialis yang beraliran pro-Rusia, mengkritik langkah pemerintah lewat akun Telegram-nya. Ia mendesak pemerintah mengambil pendekatan yang menurutnya lebih pragmatis: membuka negosiasi langsung dengan Rusia soal pasokan gas, alih-alih terus bergantung pada jalur yang menurutnya justru merugikan rakyat.

Perbedaan pandangan ini mencerminkan polarisasi politik yang lebih luas di Moldova soal arah hubungan luar negeri negara itu — antara mempertahankan jalur menuju Uni Eropa atau membuka kembali pintu kerja sama dengan Moskow.