Maladewa tengah bergulat dengan krisis dolar Amerika Serikat yang berimbas ke banyak lini — mulai dari dunia usaha yang kesulitan membayar pemasok luar negeri, hingga tekanan politik yang mengarah langsung ke kursi Presiden Mohamed Muizzu. Kelangkaan valuta asing ini bukan sekadar persoalan teknis perbankan. Ia menjelma jadi ujian kepemimpinan menjelang Pemilu 2028.

Mengutip The Diplomat, Rabu (26/9/2026), akar krisis ini berasal dari beban utang luar negeri yang jatuh tempo sepanjang 2026 — jumlahnya mencapai sekitar US$1,7 miliar, setara Rp30,4 triliun. Angka sebesar itu menekan cadangan devisa negara kepulauan tersebut. Pemerintah Muizzu menyebut sebagian besar beban ini warisan pemerintahan sebelumnya, meski di sisi lain pemerintahan saat ini tetap melanjutkan sejumlah proyek infrastruktur besar.

Tekanan pada dolar semakin nyata setelah Maladewa membayar sukuk senilai US$500 juta dan menyelesaikan fasilitas swap mata uang senilai US$400 juta dengan India. Dua langkah ini memang menjauhkan Maladewa dari risiko gagal bayar. Tapi ada harga yang harus dibayar: pasokan dolar untuk kebutuhan domestik justru makin menipis.

Ketika Dolar Langka, Pasar Gelap Muncul

Bagi pelaku usaha, dampaknya terasa langsung. Sejumlah dari mereka dilaporkan harus menunggu berminggu-minggu hanya untuk membayar pemasok di luar negeri. Situasi ini mendorong munculnya aktivitas di pasar valuta asing informal — istilah lain untuk pasar gelap dolar.

Pemerintah merespons dengan memperketat aturan. Sejak September 2026, penjualan valuta asing di atas nilai yang ditetapkan otoritas moneter kini bisa berujung sanksi pidana. Langkah lain yang lebih kontroversial: sejak 1 September 2026, resor kategori tertentu diwajibkan mengonversi 40% pendapatan valuta asing bulanan mereka melalui bank lokal.

Alasan pemerintah masuk akal di atas kertas — agar dolar dari sektor pariwisata, yang menjadi tulang punggung ekonomi Maladewa, benar-benar masuk ke sistem perbankan domestik, bukan mengendap di luar negeri. Tapi pelaku industri pariwisata punya keberatan sendiri. Resor-resor ini toh juga punya kewajiban dalam dolar: gaji karyawan, sewa, biaya operasional, sampai utang luar negeri. Mewajibkan mereka melepas 40% pendapatan dolar berarti mengurangi ruang gerak mereka sendiri untuk membayar kewajiban itu.

Ketika Krisis Ekonomi Berubah Jadi Amunisi Politik

Di sinilah krisis dolar mulai merambah ranah politik. Mantan Presiden Abdulla Yameen menjadikan kebijakan konversi 40% ini sebagai bahan kritik, menyebutnya sebagai bukti pemerintah gagal mengelola persoalan valuta asing.

Pemerintah tidak tinggal diam. Muizzu sendiri membantah dan mengatakan kebijakan tersebut justru dirancang untuk meningkatkan sirkulasi dolar di dalam negeri serta membantu memenuhi kebutuhan impor penting. Menteri Ekonomi Mohamed Saeed menguatkan pembelaan itu, menegaskan bahwa langkah-langkah yang diambil pemerintah bertujuan menghindarkan Maladewa dari risiko kebangkrutan.

Yang membuat situasi ini lebih dari sekadar debat kebijakan adalah waktunya. Muizzu akan kembali maju — atau setidaknya menghadapi — pemilu presiden pada 2028. Bagaimana pemerintahannya menangani kelangkaan dolar, menjaga arus impor, dan memenuhi kewajiban utang kemungkinan besar akan jadi salah satu catatan yang diingat pemilih saat itu tiba.