Korea Utara Sebut Buku Putih Pertahanan Jepang 2026 sebagai Upaya "Invasi Ulang", Ketegangan di Kawasan Kian Memanas
Korea Utara kembali melontarkan kecaman keras terhadap Jepang. Kali ini lewat komentar yang disiarkan kantor berita resmi Korea Utara, KCNA, dengan judul yang tak kalah tajam: "Buku putih pertahanan Jepang berorientasi invasi ulang untuk melegalkan operasi mesin perang." Seorang analis Korea Utara dalam komentar itu menyebut Buku Putih Pertahanan Jepang 2026 "menggambarkan tanpa dasar" Korea Utara sebagai tantangan strategis terbesar, semata demi membenarkan apa yang disebutnya sebagai pembangunan kekuatan militer yang ugal-ugalan.
Ini bukan pernyataan pertama. Sejak Juli, Pyongyang setidaknya sudah tujuh kali mengeluarkan pernyataan yang mengkritik kebijakan pertahanan Tokyo — sebuah pola yang menunjukkan betapa seriusnya Korea Utara memandang perubahan arah militer Jepang belakangan ini.
Untuk memahami konteksnya, ada baiknya menelusuri urutan kejadian dalam beberapa hari terakhir. Jepang merilis Buku Putih Pertahanan 2026 pada 4 Agustus, dengan sampul bergaya anime yang cukup mencolok untuk dokumen militer resmi.
Dalam laporan tahunan itu, Kementerian Pertahanan Jepang memasukkan China, Rusia, dan Korea Utara sebagai ancaman keamanan utama, sekaligus menguraikan rencana investasi besar-besaran di bidang drone, kecerdasan buatan, dan pertahanan siber. Menteri Pertahanan Jepang, Shinjiro Koizumi, menyebut lingkungan keamanan di sekitar Jepang berada pada titik paling berat sejak berakhirnya Perang Dunia II, sehingga menurutnya penguatan kapabilitas pertahanan mendesak untuk dilakukan.
Sehari setelah dokumen itu terbit, giliran Kim Yo Jong — adik Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un yang punya pengaruh besar dalam pemerintahan — angkat bicara. Dalam pernyataan yang disiarkan KCNA pada 5 Agustus, Kim menuduh Jepang sudah melampaui postur pertahanan murni dan mengubah Pasukan Bela Diri menjadi kekuatan yang mampu melancarkan serangan pendahuluan serta operasi militer di luar negeri.
Ia mengaitkan tudingan itu dengan uji tembak rudal jelajah Tomahawk buatan Amerika Serikat dari kapal perusak Aegis Chokai di Samudra Pasifik, serta keikutsertaan Jepang dalam latihan militer gabungan pimpinan AS di Filipina pada Mei lalu. "AS berada di balik langkah-langkah militer berbahaya Jepang seperti ini," kata Kim, sebagaimana dikutip KCNA.
Kim memperingatkan bahwa Pyongyang akan mengambil "opsi militer tambahan" sebagai respons, meski tidak merinci bentuknya. Satu hari berselang, pada 6 Agustus, Korea Utara menembakkan rudal balistik jarak pendek ke arah laut yang memisahkan kedua negara. Sejumlah analis menilai peluncuran itu kemungkinan besar merupakan sinyal peringatan yang ditujukan langsung ke Tokyo.
Di sinilah letak inti persoalannya: Jepang dan Korea Utara punya cara pandang yang bertolak belakang soal siapa yang sebenarnya mengancam siapa. Tokyo, lewat buku putihnya, memosisikan program nuklir dan rudal Korea Utara — bersama meningkatnya kerja sama militer China dan Rusia di kawasan Indo-Pasifik — sebagai alasan mengapa Jepang perlu memperkuat diri. Sebaliknya, Pyongyang memandang setiap langkah penguatan militer Jepang sebagai bukti ambisi untuk kembali ke jalur ekspansi militer seperti masa lalu, dan kerap menyebut Jepang sebagai "negara penjahat perang".
Yang menarik, pembesaran anggaran pertahanan Jepang sendiri sebenarnya sudah direncanakan sejak beberapa tahun lalu. Pada 2022, Jepang menetapkan target belanja pertahanan sebesar 2 persen dari produk domestik bruto pada tahun fiskal yang berakhir Maret 2028. Perdana Menteri Sanae Takaichi, yang menjabat sejak Oktober 2025 dan dikenal dengan pandangan konservatifnya, mempercepat target itu dua tahun lebih awal setelah dilantik.
Seorang akademisi hubungan internasional di Seoul, Yang Moo-jin dari University of North Korean Studies, menilai pernyataan-pernyataan Kim Yo Jong merupakan upaya membingkai langkah Jepang sebagai bagian dari strategi Amerika Serikat yang lebih luas untuk memperkuat kekuatan militer proksinya guna menghadapi Korea Utara. Ini merupakan interpretasi analis, bukan fakta yang bisa diverifikasi secara independen — namun cukup relevan untuk memahami mengapa Pyongyang memilih merespons sekeras ini.
Eskalasi retorika antara Korea Utara dan Jepang bukan sekadar perang kata-kata di atas kertas. Uji coba rudal balistik jarak pendek yang menyusul pernyataan Kim Yo Jong menunjukkan bahwa ketegangan ini punya potensi berkembang ke ranah yang lebih konkret.
Bagi kawasan Asia Timur yang sudah cukup padat dengan persoalan keamanan — mulai dari sengketa Laut China Selatan, ketegangan di Selat Taiwan, hingga program senjata Korea Utara sendiri — pola saling tuding semacam ini berisiko mempersempit ruang dialog dan memperbesar kemungkinan kesalahpahaman antarnegara.
Belum ada tanda-tanda bahwa salah satu pihak akan melunakkan sikapnya dalam waktu dekat. Jepang tampaknya akan melanjutkan rencana pembangunan kekuatan militernya sesuai peta jalan di buku putih terbaru, sementara Korea Utara kemungkinan besar akan terus merilis pernyataan keras sebagai respons setiap kali Tokyo mengambil langkah baru di bidang pertahanan.
Discussion
Bagikan pemikiran dan pendapat Anda