Komisi V DPR Dukung Rencana Prabowo Bangun Kereta Trans Sumatra dari Lampung hingga Aceh
Rencana Presiden Prabowo Subianto membangun jalur kereta api Trans Sumatra mendapat dukungan dari DPR. Anggota Komisi V DPR RI Danang Wicaksana Sulistya menilai proyek yang menghubungkan Lampung hingga Aceh itu sebagai langkah strategis.
Bukan sekadar proyek rel. Menurutnya, ini soal konektivitas pulau. Dan soal biaya logistik yang selama ini masih tinggi.
"Infrastruktur transportasi yang terhubung dari ujung selatan hingga utara Pulau Sumatera akan memberikan dampak positif bagi mobilitas masyarakat, distribusi logistik, serta pemerataan pembangunan," kata Danang di Jakarta, Jumat.
Pernyataan itu merespons arahan Prabowo sehari sebelumnya. Presiden meminta PT Kereta Api Indonesia bersama Kementerian Perhubungan menggarap jalur Trans Sumatra, lalu dilanjutkan ke Trans Kalimantan.
Prabowo menyampaikan target tersebut saat meresmikan hasil renovasi tahap pertama bangunan cagar budaya Stasiun Semarang Tawang di Semarang, Jawa Tengah, Kamis (30/7).
"Habis Trans Sumatra, nanti Trans Kalimantan. Kalau bisa bersamaan, kita mulai," kata Prabowo.
Secara konsep, yang diminta Prabowo jelas: rel yang menyambung dari titik paling selatan di Bakauheni, Lampung, sampai wilayah paling utara Pulau Sumatra di Aceh.
Sumatra hari ini belum punya jalur kereta yang benar-benar terkoneksi satu pulau. Jalur yang ada masih terpotong-potong per provinsi. Angkutan orang dan barang lebih banyak mengandalkan jalan darat.
Itu yang membuat rencana Trans Sumatra menarik. Kalau tersambung, distribusi barang bisa lebih cepat. Akses masyarakat antarprovinsi juga lebih terbuka.
Danang menyebut investasi transportasi seperti ini dampaknya jangka panjang. Tidak langsung terasa dalam setahun, tapi menentukan pola pertumbuhan ekonomi.
"Investasi pada sektor transportasi akan memberikan manfaat jangka panjang bagi pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di Pulau Sumatera," ujarnya.
Danang menekankan satu hal: sinergi. Proyek sebesar Trans Sumatra tidak bisa hanya dikerjakan BUMN saja.
Pemerintah pusat, BUMN, dan pemerintah daerah harus satu meja. Terutama untuk pembebasan lahan, penentuan trase, dan kebutuhan warga di sepanjang jalur.
Ia berharap perencanaan sampai pelaksanaan berjalan bertahap dan terukur. Aspek keberlanjutan juga perlu diperhatikan, bukan hanya soal membangun relnya saja.
Sebagai anggota Komisi V yang membidangi infrastruktur dan transportasi, Danang menyatakan siap mendukung kebijakan pemerintah di sektor ini.
Belum ada informasi resmi mengenai detail trase, skema pendanaan, maupun target waktu konstruksi Trans Sumatra versi terbaru ini. Pemerintah juga belum merinci apakah proyek akan menggunakan jalur eksisting yang disambung atau membangun jalur baru sepenuhnya di beberapa koridor.
Yang pasti, arahan Prabowo sudah menegaskan prioritasnya. Trans Sumatra dulu, Trans Kalimantan menyusul. Jika memungkinkan, keduanya dikerjakan bersamaan.
Discussion
Bagikan pemikiran dan pendapat Anda