Kementerian Kehakiman AS Somasi Jurnalis Lepas New York Times Terkait Liputan Misi Rahasia di Korea UtaraKementerian Kehakiman AS Somasi Jurnalis Lepas New York Times Terkait Liputan Misi Rahasia di Korea UtaraKementerian Kehakiman AS Somasi Jurnalis Lepas New York Times Terkait Liputan Misi Rahasia di Korea UtaraKementerianKehakimanASSomasiJurnalisLepasNewYorkTimesTerkaitLiputanMisiRahasiadiKoreaUtara

Kementerian Kehakiman Amerika Serikat menyomasi seorang jurnalis lepas New York Times terkait sumber di balik laporannya soal operasi rahasia militer AS di Korea Utara. Somasi itu diungkap sendiri oleh New York Times pada Sabtu, 1 Agustus waktu setempat.

Jurnalis yang disomasi adalah Matthew Cole. Ia bukan staf tetap, tapi menulis untuk Times sebagai kontributor lepas.

Menurut laporan Times, somasi itu sebenarnya sudah diterima Cole sejak Februari lalu. Berasal dari jaksa federal di Virginia. Isinya meminta akses terhadap lebih dari dua tahun catatan profesional Cole dan memintanya bersaksi di depan pengadilan.

Reuters menyebut belum bisa memverifikasi dokumen somasi itu secara independen. Juru bicara New York Times mengonfirmasi bahwa Cole-lah yang memilih untuk mempublikasikannya ke publik, setelah pemerintah berupaya menjaganya tetap rahasia.

Laporan yang jadi pemicu

Semua bermula dari laporan yang ditulis Cole bersama koleganya pada 2025.

Laporan itu mengungkap kegagalan misi rahasia Navy SEALs pada awal 2019. Saat itu, tim elite tersebut ditugaskan memasang alat penyadap di dekat garis pantai Korea Utara. Dalam operasi itu, menurut laporan tersebut, pasukan AS menewaskan sejumlah warga sipil Korea Utara yang tidak bersenjata.

Momennya sensitif. Operasi terjadi di tengah negosiasi nuklir antara Washington dan Pyongyang. Laporan itu mengutip sekitar dua lusin sumber anonim.

Juru bicara New York Times, Charlie Stadtlander, menyebut langkah pemerintah sebagai bagian dari pola serangan yang meningkat terhadap jurnalis. Ia menilai permintaan agar Cole membuka identitas sumbernya melanggar hukum.

Perlu dicatat, itu adalah sikap resmi New York Times yang membela kontributornya. Bukan putusan hukum yang sudah teruji di pengadilan. Hingga laporan ini disusun, Departemen Kehakiman belum memberikan tanggapan resmi.

Biaya pembelaan hukum Cole disebut ditanggung oleh New York Times. Pengacaranya, David A. O'Neil, belum memberi komentar saat dimintai tanggapan.

Kasus Cole muncul tidak lama setelah kasus serupa dicabut.

Sebelumnya, pemerintah AS juga menyomasi tiga wartawan New York Times lainnya. Kasusnya berbeda. Kali ini terkait liputan soal isu keamanan pesawat kepresidenan Air Force One yang baru, yang disebut-sebut merupakan hadiah dari Qatar untuk Presiden Donald Trump.

Somasi itu diterbitkan pada 10 Juli. Para wartawan diminta bersaksi di depan dewan juri agung atau grand jury, serta diminta menyerahkan catatan telepon dan pesan teks.

Prosesnya berujung blunder. Pemerintah keliru ikut menyomasi catatan telepon milik ibu dari salah satu wartawan, plus pasangan dari dua wartawan lain. Kekeliruan itu diakui sendiri oleh pengacara pemerintah di persidangan.

Pada sidang di Manhattan tanggal 23 Juli, Hakim Distrik AS Arun Subramanian mengkritik keras langkah tersebut. Ia menegaskan somasi terhadap jurnalis seharusnya menjadi pilihan terakhir, bukan yang pertama. Ada perlindungan konstitusional untuk kebebasan pers yang mengharuskan pemerintah menempuh semua cara lain dulu sebelum menyasar wartawan.

Kritik itu cukup tajam. Hakim menyebut pemerintah telah membalik logika hukum yang seharusnya berlaku.

Setelah tekanan itu, pemerintah sepakat mencabut somasi di ruang sidang. Belakangan, juru bicara DOJ membalas. Ia menyebut sikap hakim mengabaikan prinsip hukum yang telah lama ada dan menghambat penyelidikan yang masih berjalan.

Rentetan somasi ini terjadi di tengah hubungan yang tegang antara pemerintahan Trump dan media-media besar yang dianggap kritis.

Dalam konteks hukum AS, upaya memaksa wartawan membuka sumber, apalagi dalam kasus keamanan nasional, tergolong langka.

Reporters Committee for Freedom of the Press, organisasi advokasi kebebasan pers di AS, menyebut pola seperti ini tidak biasa. Presidennya, Bruce D. Brown, mengatakan dalam 25 tahun terakhir, upaya serupa hanya terjadi beberapa kali. Jauh lebih jarang dibanding apa yang terlihat belakangan.

Pertarungannya klasik: kepentingan keamanan nasional versus perlindungan kerja jurnalistik, terutama kerahasiaan sumber. Amandemen Pertama Konstitusi AS memang memberi perlindungan kuat bagi pers, tapi batasnya sering diuji di pengadilan, khususnya ketika laporan menyangkut operasi intelijen.

Untuk kasus Cole, belum ada informasi resmi bagaimana kelanjutannya. Apakah akan dicabut seperti kasus Air Force One, atau terus berlanjut ke proses hukum yang lebih panjang, belum diketahui.

Yang jelas, dua kasus dalam waktu berdekatan ini menambah daftar panjang perdebatan soal seberapa jauh pemerintah bisa menekan jurnalis untuk mengungkap dari mana sebuah laporan sensitif berasal.