Kementerian Perhubungan menyiapkan anggaran sebesar Rp8,19 triliun untuk Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada tahun anggaran 2027. Dana ini akan menopang berbagai kebutuhan operasional, pelayanan, hingga pembangunan infrastruktur perkeretaapian di seluruh Indonesia.

Perkeretaapian tercatat sebagai salah satu sektor dengan alokasi anggaran terbesar dalam struktur anggaran Kemenhub tahun depan. Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengonfirmasi angka ini, Selasa (1/9/2026). Menariknya, program yang disiapkan tidak melulu soal pembangunan jalur baru — menjaga dan merawat prasarana yang sudah digunakan masyarakat sehari-hari justru menjadi salah satu fokus utama.

Prioritas Anggaran: Operasional hingga Backlog Proyek

Salah satu kebutuhan utama dari anggaran ini adalah pengoperasian prasarana perkeretaapian milik negara, yang dijalankan lewat skema kontrak IMO (Infrastructure Maintenance and Operation, atau perawatan dan pengoperasian infrastruktur). Pemerintah turut memasukkan sejumlah pekerjaan yang sempat tertunda (backlog) ke dalam agenda pendanaan 2027, agar proyek-proyek yang sebelumnya mangkrak bisa segera dituntaskan.

Dudy menjelaskan, prioritas Ditjen Perkeretaapian mencakup pengoperasian prasarana milik negara lewat kontrak IMO, penyelesaian backlog IMO, serta penanganan perlintasan sebidang — titik pertemuan antara jalur kereta dan jalan raya yang kerap menjadi lokasi rawan kecelakaan.

Pelayanan Penumpang Tetap Jadi Perhatian

Selain urusan infrastruktur, pelayanan penumpang juga masuk dalam rencana kerja tahun depan. Kebutuhan perjalanan masyarakat pada periode-periode tertentu, seperti musim mudik, turut diperhitungkan dalam perencanaan layanan perkeretaapian.

Menurut Dudy, pelayanan perkeretaapian yang menjadi prioritas mencakup angkutan perintis (layanan kereta di wilayah yang belum terlayani optimal), angkutan Lebaran, serta peningkatan sistem pemantauan perjalanan kereta api — upaya untuk memastikan perjalanan kereta lebih terpantau dan tepat waktu.

Proyek Peningkatan Kapasitas Jaringan

Di luar urusan pelayanan, pemerintah juga menyiapkan sejumlah proyek peningkatan kapasitas jaringan kereta api, yang diarahkan untuk memperkuat kemampuan jaringan dalam melayani pertumbuhan jumlah perjalanan penumpang dari waktu ke waktu.

Pengembangan jaringan ini mencakup proyek-proyek strategis di wilayah Jawa dan Jabodetabek, dengan harapan infrastruktur yang lebih memadai dapat mendukung kapasitas perjalanan sekaligus memperbaiki konektivitas antarkawasan.

Dudy menyebut dua proyek konektivitas prioritas dalam kategori ini: peningkatan prasarana Surabaya Regional Railway Line fase 1, serta Jabodetabek Railway Capacity Enhancement — proyek peningkatan kapasitas jaringan kereta di kawasan Jabodetabek yang selama ini menjadi salah satu jalur tersibuk di Indonesia.

Dengan alokasi anggaran sebesar ini, sektor perkeretaapian tampaknya akan menjadi salah satu fokus investasi infrastruktur transportasi pemerintah pada 2027, sejalan dengan kebutuhan mobilitas masyarakat yang terus bertumbuh.