Kelompok Sipil Sebut 30 Pengunjuk Rasa Tewas Ditembak di Kashmir Wilayah Pakistan dalam Dua HariKelompok Sipil Sebut 30 Pengunjuk Rasa Tewas Ditembak di Kashmir Wilayah Pakistan dalam Dua HariKelompok Sipil Sebut 30 Pengunjuk Rasa Tewas Ditembak di Kashmir Wilayah Pakistan dalam Dua HariKelompokSipilSebut30PengunjukRasaTewasDitembakdiKashmirWilayahPakistandalamDuaHari

QAPLO - Sebuah kelompok masyarakat sipil di Kashmir wilayah Pakistan, Joint Awami Action Committee (JAAC), melaporkan sedikitnya 30 orang tewas dalam dua hari terakhir menyusul tindakan keras aparat keamanan terhadap unjuk rasa di kawasan itu. Menurut JAAC, pasukan keamanan Pakistan menembaki puluhan ribu pengunjuk rasa yang mereka sebut tidak bersenjata, dengan rincian 25 orang tewas pada Senin dan lima orang lagi pada Selasa, 28 Juli 2026.

Juru bicara JAAC, Sardar Aman Khan, menyebut aparat keamanan Pakistan membuka tembakan ke arah demonstran tak bersenjata di Kota Mirpur pada Selasa, menyusul bentrokan mematikan sehari sebelumnya. Ia juga menuduh otoritas setempat memindahkan jenazah dari rumah sakit dan jalanan untuk menyembunyikan skala sesungguhnya dari jumlah korban tewas.

Penting untuk digarisbawahi, angka 30 korban ini adalah klaim dari JAAC sebagai kelompok masyarakat sipil, bukan angka resmi yang dikonfirmasi pemerintah Pakistan maupun otoritas Azad Jammu and Kashmir (AJK)—nama resmi wilayah yang dikenal luas sebagai Kashmir wilayah Pakistan. Hingga artikel ini disusun, belum ada pernyataan resmi dari pemerintah AJK maupun pemerintah federal Pakistan yang mengonfirmasi atau membantah secara spesifik angka tersebut.

Proses verifikasi independen juga menjadi sulit karena kawasan ini kerap mengalami pemadaman komunikasi selama periode-periode unjuk rasa berlangsung, termasuk pembatasan akses telepon seluler dan internet.

Pola semacam ini bukan hal baru dalam rangkaian kerusuhan yang sudah berlangsung sejak awal Juni 2026. Dalam beberapa insiden sebelumnya, otoritas keamanan AJK kerap memberikan versi berbeda dari yang disampaikan JAAC—menyebut pengunjuk rasa atau "pengacau" yang lebih dulu melepaskan tembakan ke arah aparat, sehingga pasukan keamanan disebut hanya membalas. JAAC dan kelompok sipil lain umumnya membantah narasi tersebut dan menyebut aparat menembaki massa yang sebagian besar berunjuk rasa secara damai.

Akar persoalan ini sebenarnya sudah lama membara. Pemicunya adalah sengketa soal 12 kursi di Majelis Legislatif Azad Kashmir yang dicadangkan untuk warga pengungsi asal Kashmir yang kini menetap di wilayah Pakistan lainnya, bukan penduduk AJK sendiri. JAAC menilai pengaturan ini memberi pengaruh politik kepada pihak yang tidak tinggal di AJK, sekaligus dianggap mengalihkan dana pembangunan yang semestinya untuk warga setempat.

Tuntutan itu berkembang menjadi daftar keluhan yang lebih luas: penghapusan hak istimewa elite politik, pengurangan jumlah menteri dan jabatan politik, hingga pengawasan yang lebih ketat atas belanja publik.

Rangkaian unjuk rasa besar sebenarnya sudah terjadi berulang kali sejak 2024. Gelombang terbaru dan paling intens dimulai pada 7 Juni 2026, tak lama setelah Mahkamah Agung Azad Kashmir memutuskan bahwa 12 kursi cadangan bagi pengungsi tersebut dilindungi konstitusi dan tidak bisa dihapus tanpa amendemen.

Pemerintah setempat kemudian melarang JAAC berdasarkan Undang-Undang Antiterorisme, sesuatu yang justru memicu gelombang protes baru di berbagai kota seperti Rawalakot, Muzaffarabad, Mirpur, Kotli, dan Bagh.

Sejak saat itu, bentrokan demi bentrokan terus terjadi dan menelan korban jiwa dari kedua belah pihak—baik warga sipil maupun personel keamanan. Setidaknya 11 orang tewas dalam bentrokan pada 7 Juni di Rawalakot, disusul kematian sembilan orang lagi pada 9 Juni menurut catatan resmi otoritas setempat (empat polisi, satu warga yang kebetulan lewat, dan enam pengunjuk rasa).

Pada pertengahan Juli, longmarch menuju Muzaffarabad kembali memicu kekerasan, dengan otoritas mencatat total korban tewas sejak awal kerusuhan telah mencapai sedikitnya 28 orang, termasuk lima anggota polisi. Sejumlah pemantau independen bahkan menyebut angka kumulatif korban tewas sejak awal Juni sudah melampaui 30 orang, jauh sebelum insiden 27-28 Juli yang menjadi sorotan kali ini.

Dengan kata lain, klaim terbaru JAAC soal 30 korban dalam dua hari ini kemungkinan menambah, bukan menggantikan, angka kumulatif korban yang sudah jatuh sejak krisis dimulai pada awal Juni. Namun karena keterbatasan akses informasi dan belum adanya konfirmasi independen atas insiden terbaru ini, publik belum bisa memastikan apakah kedua rangkaian data tersebut saling tumpang tindih atau benar-benar terpisah.

Krisis di Kashmir wilayah Pakistan ini juga tak lepas dari sensitivitas geopolitik yang lebih luas. Azad Jammu and Kashmir merupakan bagian dari wilayah sengketa Kashmir yang diperebutkan India dan Pakistan sejak 1947. Belum lama ini, Menteri Pertahanan Pakistan Khawaja Muhammad Asif menuduh Menteri Pertahanan India Rajnath Singh berupaya mengalihkan perhatian dari "gejolak internal" India sendiri lewat komentar-komentar soal Kashmir, setelah Singh menuduh Pakistan mendukung terorisme di wilayah itu.

Pertukaran pernyataan semacam ini menunjukkan bagaimana kerusuhan internal di AJK juga menjadi bahan perdebatan diplomatik antara kedua negara, di luar substansi tuntutan warga AJK sendiri soal representasi politik dan tata kelola daerah.

Sampai saat ini, situasi di lapangan disebut masih berkembang, dengan JAAC menyatakan akan terus memberikan pembaruan begitu akses komunikasi dan siang hari memungkinkan verifikasi lebih lanjut atas jumlah dan identitas korban.

Pembaca perlu mencermati bahwa angka-angka dalam pemberitaan mengenai krisis ini masih berpotensi berubah, mengingat sumber utama informasi sejauh ini banyak berasal dari kelompok yang terlibat langsung dalam konflik dengan aparat, sementara verifikasi independen dari pihak ketiga—termasuk media internasional maupun lembaga hak asasi manusia—masih terbatas akibat pembatasan akses ke wilayah tersebut.